JURNALJAKARTA.COM  — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan penerapan tarif impor dan bea masuk ke banyak negara. Indonesia termasuk satu dari 60 negara yang mendapatkan perlakuan tarif timbal balik spesifik sebesar 32 persen. Sementara tarif impor dasar dimulai dari 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.

Meski memberatkan, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menilai kebijakan penerapan tarif impor secara sepihak tersebut dapat membuka peluang baru bagi industri Indonesia. ASPAKI optimis Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat ini karena beberapa pertimbangan.

Pertama, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara eksportir Asia lainnya, seperti Vietnam dan China. Vietnam dikenakan tarif timbal balik sebesar 46 persen, sementara China sebesar 54 persen (34 persen tarif baru dan 20 persen tarif lama).

”Selama ini Indonesia banyak sekali kehilangan peluang investasi asing karena lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Kebijakan tarif baru ini bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing, terutama yang ingin menghindari tarif impor tinggi ke AS dari negara asal mereka,” ujar Sekretaris Jenderal ASPAKI, Erwin Hermanto.

ASPAKI berharap pemerintah dapat terus fokus mendorong pengembangan industri hulu, meningkatkan efisiensi pekerja, dan mendorong iklim usaha yang kondusif supaya industri Indonesia bisa lebih kompetitif lagi dalam bersaing mengambil kesempatan baru ini.

Kedua, kebijakan tarif impor AS ini berpotensi menciptakan inflasi dan memperlambat tumbuh kembangnya ekonomi domestik AS. Hal itu akan mengurangi minat terhadap AS sebagai tujuan investasi dan menciptakan instabilitas nilai tukar mata uang dolar. ”Ini tentu saja akan membuka peluang untuk aliansi ekonomi baru dan perjanjian perdagangan baru di mana Indonesia bisa mempunyai peran dan keuntungan yang lebih baik,” tegasnya.

ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan Bea Masuk Impor (BMI) AS secara objektif dengan solusi perdagangan yang saling menguntungkan dan tetap fokus dalam koridor kebijakan tarif. Mengingat dasar dari kebijakan BMI yang diambil oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mencari titik temu perdagangan dengan AS atau merespons dengan kebijakan tarif yang terukur tanpa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri. ”Indonesia dengan 280 juta penduduk serta potensi ekonominya yang sangat besar, kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik sehingga bisa menjadi aset masa depan bangsa,” harap Erwin.

Dia mengatakan, Indonesia mengalami pahitnya kesulitan alat kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 dan terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, industri alat kesehatan berkembang empat kali lipat dan belanja barang impor di e-katalog turun dari 92 persen menjadi 52 persen.

”Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas program P3DN dan komitmen pemerintah dalam penyerapan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Oleh karena itu, ASPAKI meminta agar kebijakan P3DN yang memprioritaskan produk ber-TKDN tetap dipertahankan bahkan tidak dilonggarkan dalam menghadapi kebijakan BMI AS,” harapnya.

Erwin menambahkan, kebijakan TKDN sudah terbukti sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian. Komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan TKDN memberikan jaminan kepastian investasi sehingga menarik banyak investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun industri di Indonesia yang menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan BMI AS dengan kebijakan tarif yang bisa membantu menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa harus mengorbankan kebijakan Non Tariff Measure (NTM) atau Non Tariff Barrier (NTB), seperti kebijakan TKDN, SNI, sertifikasi halal, dan lain-lain sehingga mempermudah masuknya produk-produk impor dari negara lain tanpa batas.

”Pemerintah harus tegas dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai landasan untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan, terutama alat kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa kita,” pungkasnya.

JURNALJAKARTA.COM  – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengajak Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan subsidi pangan dalam rangka menjaga harga bahan pokok dari kenaikan yang biasa terjadi menjelang hari raya besar.

Menurut Arief, subsidi pangan yang disiapkan melalui skema APBD sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga pengendalian inflasi.

“Saya berharap temen-temen bupati bisa memiliki atau mempersiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah kita lakukan ini bisa dirasakan masyarakat luas,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi HBKN Idulfitri 1446 Hijriah, Kamis, 3 April 3025.

Secara umum, kata Arief, semua komoditas pada kegiatan puasa dan lebaran tahun ini dalam posisi stabil. Bahkan untuk pasokan pangan yang dikirim dari petani dan peternak ke seluruh pasar Indonesia juga relatif lebih besar sehingga sampai saat ini stoknya tersedia, aman dan terkendali.

“Untuk beras misalnya, stok bulog meningkat dari 2 juta menjadi 2,29 juta ton. Dan akan kita TopUp menjadi 3 juta ton serapan setara beras,” kata Arief.

Sebagai informasi, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Badan Pangan Nasional berkolaborasi dengan stakeholder terkait selama periode Januari-Maret telah dilaksanakan sebanyak 2.634 kali di seluruh Indonesia. Sedangkan operasi pasar murah bersama kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha dan swasta dilaksanakan di 3.751 titik.

Adapun untuk realisasi penyaluran Beras SPHP selama periode Ramadan dan Idulfitri 1446H/2025M mencapai 70 ribu ton dari target HBKN 150 ribu ton.

“Untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder pangan yang telah berperan aktif dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan selama periode libur Nyepi dan Idulfitri,” katanya.

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa sampai saat ini harga gabah dan beras di sejumlah daerah dalam posisi stabil.

“Begitu juga dengan pasokan yang terus stabil. Hanya saja saya sudah menyampaikan ke direksi Bulog bahwa nampaknya di beberapa daerah terdapat antrean truk yang masuk ke Bulog. Saya kira ini harus diantisipasi,” katanya.

Yudianto Yosgiarso dari Pinsar Petelur Nasional mengapresiasi kerja keras Badan Pangan Nasioanal yang telah melakukan stabilitas baik di tingkat peternak maupun pasar secara umum.

“Kami sangat menghargai sekali peran Bapanas yang telah menjaga harga telur di peternak maupun di pasar. Kami apresiasi sekali. Tetapi saya berharap pemerintah mengawal terus harga di peternak agar tidak jatuh,” jelasnya.

JURNALJAKARTA.COM  — Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa, stok pangan di Indonesia aman dan harga relatif stabil selama bulan suci Ramadan dan menjelang perayaan Idulfitri 2025 M/1446 H.

Hal ini disampaikan oleh Arief dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/3).

Arief mmenegaskan bahwa, Badan Pangan Nasional telah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

“Menjelang lebaran kali ini, kondisi Ramadan berjalan dengan tenang. Stok pangan kita cukup, dan harga relatif stabil. Ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik antara seluruh stakeholder di sektor pangan, baik kementerian dan lembaga terkait, BUMN, BUMD, pemerintah daerah di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta instansi lain seperti Satgas Pangan Polri yang selalu bersama menjaga stok pangan,” ujar Arief Prasetyo Adi.

Arief juga menyampaikan bahwa, pemerintah telah memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan daya beli masyarakat, agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan nyaman dan tenang.

“Alhamdulillah, menjelang lebaran ini, kita dapat mencukupi kebutuhan pangan dari sisi ketersediaan dan harga secara umum,” tambahnya.

Dalam upaya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan, Arief menegaskan bahwa, operasi pasar menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau oleh masyarakat, terutama menjelang permintaan yang biasanya meningkat saat Hari Raya Idulfitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama di saat permintaan yang biasanya meningkat menjelang Hari Raya,” tutup Arief.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Badan Pangan Nasional optimis bahwa ketersediaan pangan akan tetap aman dan stabil hingga perayaan Idulfitri 2025 M/1446 H, sehingga masyarakat dapat merayakan momen spesial ini dengan tenang. (Red).