Ekonomi
Penarikan Cukai Plastik Malah Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Jurnaljakarta.com — Penarikan cukai plastik hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan hanya menjadi beban bagi kalangan industri yang tengah bertumbuh saat ini. Karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam pengenaan cukai plastik ini.
Hal itu menjadi benang merah acara diskusi publik bertajuk “Solusi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia, Cukai Plastik atau Pengelolaan Sampah yang Optimal?” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online (FJO) di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, Selasa (21/11).
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Ir. Reni Yanita M.SI, yang menjadi salah satu narasumber di acara tersebut mengatakan penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha. Dia mengkhawatirkan, penarikan cukai plastik nantinya justru akan mengganggu sisi permintaannya yang pasti akan berkurang. “Ketika demand berkurang pasti kebutuhan yang ada akan diisi oleh produk impor yang cenderung lebih murah. Ini juga yang harus kita sikapi. Karena demand tetap ada tetapi konsumen pasti cenderung memilih harga yang lebih murah. Harga murah karena tidak ada pengenaan cukai di kemasan plastiknya,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan plastik, Kementerian Perindustrian melihatnya dari sisi lingkungan hidupnya. ”Kalau kita menganggap kemasan plastik, sebagai limbah, itu salah. Karena itu masih bisa diolah lagi bahkan bisa menjadi bahan baku,” tuturnya. Jika terhadap kemasan-kemasan plastik itu dikenakan cukai, menurut Reni, pasti ada koreksi di harga yang akan ditanggung oleh konsumen. Kemudian jika ada koreksi harga, lanjutnya, pasti permintaan akan terkoreksi juga. “Takutnya kita dengan kondisi seperti ini industri dalam negeri yang sudah tumbuh bisa terhambat,” tukasnya.
Dampaknya, kata Reni, bersiap-siap utilisasi industri nasional akan terkoreksi menjadi lebih rendah. Kemudian daya saingnya juga menjadi lebih rendah karena utilisasi menurun. “Ini akan diisi oleh pangsa impor. Impor juga bukan hanya di produk hilir yang kita hasilkan seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan, ini akan diisi oleh produk impor dan juga untuk bahan bakunya,” ucapnya. “Padahal PR dari kita adalah bagaimana menumbuhkan lagi industri ini dari keterpurukannya pada dua tahun Covid, dan saat ini sudah mulai bergerak lagi tetapi ada wacana seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nanti untuk membangkitkan lagi industri kita yang sudah mulai tumbuh ini karena adanya penarikan cukai plastik ini,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa kemasan plastik itu bukan limbah karena bisa diolah lagi menjadi bahan baku untuk industri lainnya, termasuk di sini untuk industri berbasis sandang, karpet, kemudian ada juga industri alas kaki. “Dengan pengenaan cukai ini, industri daur ulang plastik kita akan kekurangan bahan baku karena memang di industri dalam negerinya juga terkoreksi,” ungkapnya.
Dia menegaskan yang namanya penerimaan negara, dalam hal ini cukai seharusnya dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran dan juga untuk pertumbuhan industri yang saat ini masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. “Jadi, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan dampak dari cukai. Kemudian penerimaan negara dari cukai ini akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran juga. Yang namanya pengenaan cukai bukan strategi yang utama atau yang prioritas menurut kami. Karena yang kendala bagi kita adalah pengelolaan sampahnya, walaupun di beberapa perkantoran ataupun masyarakat kita sudah mengenal ada pemisahan sampah, tetapi begitu di tempat pembuangan akhir siapa yang mengawal. Apakah kita sudah menyiapkan untuk yang bahan organik dikelola seperti apa, kemudian yang anorganik seperti apa,” katanya.
”Jadi sekali lagi kami hadir di sini sebenarnya untuk meyakinkan bahwa pengenaan cukai bukan kata terakhir, tetapi kita bisa melakukan diskusi, kita bisa melakukan FGD seperti ini, kemudian kami meyakinkan bahwa sampai saat ini memang kemasan plastik lah yang memang masih efisien dalam kita mengemas suatu makanan ataupun produk-produk industri lainnya termasuk kosmetik. Karena, mengurangi ataupun kepedulian kita terhadap lingkungan bukan satu-satu diselesaikan dengan pengenaan cukai. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kemasan plastik ini sebenarnya ada kegiatan bisnis yang bisa kita ciptakan,” tukas Reni.
Pada acara yang sama, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Kementerian LHK, Dr. Novrizal Tahar, menjelaskan ada yang belum beres dalam hal persoalan sampah terkait waste management. “Memang belum beres. Jadi, kalau di data kita, pengolahan sampah mungkin baru 60 persen yang kita anggap (terkelola) secara baik dan benar. Dan masih ada mungkin sekitar 40 persen itu memang masih terbuang ke lingkungan dan menjadi persoalan,” ungkapnya.
Narasumber lainnya, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ir. Rachmat Hidayat, M. Sc, juga menyampaikan pengendalian sampah plastik itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan cost dan benefit. Menurutnya, penarikan cukai plastik ini akan memicu terjadinya kenaikan harga yang otomatis akan menyebabkan permintaan turun. Permintaan turun, lanjutnya, pendapatan dan sebagainya juga turun. “Kami sepakat yang disampaikan Ibu Dirjen (Reni) dan Bapak Direktur bahwa cukai itu salah satu pilihan pilihan, tapi untuk saat ini adalah bukan pilihan pertama. Ada pilihan lain yang lebih baik kita ambil yang ongkosnya tidak sebesar itu, misalnya pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.
Menurut Rachmat, dari riset Indef 2015 dijelaskan bahwa setiap 1,76% penurunan industri makanan-minuman akan berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan secara nasional sebesar 6,79 triliun dan ini berkorelasi dengan hilangnya lapangan pekerjaan sebanyak 280.000 orang. Selain itu pendapatan pemerintah berupa pajak pasti turun, baik pajak penghasilan maupun pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, tambahnya. Itu baru satu contoh dari satu sektor industri makanan dan minuman saja. Artinya, harapan kita kondisi persampahan lebih baik melalui cukai, yang terjadi malah ongkosnya yang harus kita tanggung sangat besar.
“Apindo memandang cukai plastik bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini diambil. Karena, ekonomi nacional kita memerlukan pertumbuhan yang salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri. Industri kita perlu lebih maju lagi agar bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kita masih punya banyak ruang untuk meningkatkan pengelolaan sampah kita,” tegas Rachmat.
Hal senada disampaikan para penaggap seperti General Manager Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO), Zul Martini Indrawati, Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Justin Wiganda.
Sementara, penanggap lainnya yaitu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan Indef, penarikan cukai plastik ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi misalnya dari yang harusnya tumbuh 6 persen, tetapi karena ada kebijakan ini tidak jadi 6 persen tapi hanya 5,9 persen. “Artinya, ada potensi pertumbuhan yang terbuang,” tuturnya.
Menurut perhitungan Indef, kalau mengenakan cukai pada kemasan plastik dampak itu tidak hanya di industri kemasan plastik atau sejenisnya saja, tapi juga industri terkait yang menggunakan dan justru itu nilainya lebih besar. Sebagai contoh pengguna kemasan plastik FMCG, mereka juga akan terdampak secara ekonomi karena produk makanan dan kebutuhan sehari-hari salah satu input produksinya adalah kemasan plastik. “Nah, ketika terjadi kenaikan harga input, sebagai pengusaha atau produsen, apabila harga input mengalami kenaikan meskipun nanti akan dibebankan kepada konsumen, tetapi estimasinya konsumen ini akan merespon dengan menyesuaikan konsumsinya yang pada akhirnya akan direspon juga oleh industri di hulunya,” katanya.
Jadi, lanjutnya, ketika FMCG-nya mengalami kenaikan harga, salah satu input produksi atau bahan penolongnya akan direspon dengan penyesuaian terhadap berapa jumlah yang akan diproduksi, berapa tenaga kerja yang direkrut dan berapa keuntungan dari penjualannya. “Sehingga, memang dari akumulasi dampak ini maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Meski kecil dalam value tapi tetap saja ini besar bagi industri di tingkat mikro. Jadi, yang perlu dilihat lagi adalah berapa yang diterima pemerintah kalau menerapkan cukai kemasan plastik ini. Yang saya yakin, di awal mungkin tidak terlalu besar, sekitar 1-2 triliun. Tetapi, kerugian dan dampak ekonomi itu lebih dari apa yang diterima pemerintah,” ucapnya.
JURNALJAKARTA.COM — IZI Prioritaskan Peningkatan Swasembada Pangan, dengan meluncurkan program Pemberdayaan Zakat di Bidang Pertanian, yakni Smartfarm Academy dalam acara Public Expose yang di gelar di Hotel Sofyan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/1/25).
Dengan mengangkat tema “Dampak Nyata Zakat Memudahkan Petani Kita”, di mana pada kali ini IZI fokus memperkenalkan lebih jauh program pemberdayaan zakat di bidang pertanian, yakni Smartfarm Academy.
Smartfarm Academy ini berupa pelatihan pertanian, pendampingan, penyuluhan, pengembangan, pemberian modal serta pemasaran kepada petani ataupun masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian di beberapa wilayah di Indonesia.
Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Wildhan Dewayana, S.T., M.Si. menjelaskan sampai dengan tahun 2024 jumlah penerima manfaat dari penyaluran Zakat, Infak Sodakoh tidak kurang dari 297.163 penerima manfaat yang sebagian besarnya adalah fakir miskin,” jelasnya.
Untuk program jangka panjang IZI konsen pada program ekonomi dan pendidikan yang tersebar penerima manfaatnya hampir ke seluruh Indonesia. Khusus untuk luar negeri IZI konsen pada saudara-saudara yang berada di Palestina.
Sepanjang tahun 2024 lanjut Wildhan, tidak kurang dari 24.263 orang penerima manfaat yang dibantu oleh donasi yang dikumpulkan untuk Palestina.
Selain Public Expose, IZI juga meluncurkan Program Smartfarm Academy. Program ini diluncurkan mengingat negara kita yang merupakan negara agraris, sehingga perhatian kepada sektor pertanian menjadi sangat penting. Saat ini Smartfarm sudah berjalan di lima provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Yogyakarta, dan akan terus bertambah,” kata Wildhan.
Keberhasilan para petani ini juga telah dibukukan yang dirilis dalam buku yang berjudul “Memudahkan itu Dimudahkan”.
Selain Smartfarm Academy, IZI juga memperkenalkan sebuah unit baru yakni Unit Layanan Zakat (ULZ). Unit ini akan dioptimalkan untuk membuka peluang kolaborasi antara LAZNAS dan masyarakat dalam pemenuhan layanan zakat secara menyeluruh dan semakin dekat baik bagi para muzaki dan juga mustahik hingga ke level kota/kabupaten.
Wildhan berharap IZI untuk terus bermanfaat dan memudahkan sesama melalui program pemberdayaan yang ada, terkhusus kepada petani di Smartfarm Academy diharapkan dapat memiliki dampak lebih luas lagi dengan tumbuhnya dukungan stakeholder serta peningkatan spiritual pada setiap program yang dijalani, terutama pada penerima manfaat yang mendapat kebermanfaatannya,” harap Wildhan.
Prof. Dr. H. Waryono, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag RI melalui daringnya mengapresiasi program tradisi Public Expose yang digelar IZI. Ini merupakan pertanggungjawaban kepada publik,” ujarnya.
Dirinya berharap kedepan mengajak para Laznas untuk dapat berbagi tugas, disisi lain menguatkan tugas-tugas yang sudah berjalan,” harapnya.
Masing -masing Laznas menurutnya perlu mempunyai fokus tertentu dan punya branding yang spesialis yang lebih kuat sehingga tidak terjadi overleping,” ucapnya.
Prof. Dr. H. Waryono, S.Ag., M.Ag juga mengapresiasi program Smartfarm Academy IZI. Program ini turut mensukseskan program penguatan pangan yang telah dicanangkan Presiden RI. Prabowo Subianto,” ucapnya.
Dirinya berharap program ini dapat diikuti oleh Laznas yang lainnya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara Public Expose IZI, Prof. Dr. H. Waryono, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf Kemenag RI, Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D. selaku Direktur Puskas (BAZNAS) RI, Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP selaku Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten, Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Wildhan Dewayana, S.T., M.Si. selaku Direktur Utama IZI, Aan Suherlan, S.SOS.I selaku Direktur PPZ LAZNAS IZI. Serta diundang juga Tim Smartfarm Academy IZI, muzaki, donatur, mitra strategis dan rekan Direksi IZI.
Ekonomi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan Secara Resmi Membuka Munas ASPAKI Ke-3 di Hotel Bidakata Jakarta.
JurnalJakarta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-3 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta Rabu (15/1/2025).
Dalam sambutannya Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan, pentingnya dorongan untuk menjadikan alat kesehatan buatan Indonesia bersaing di pasar global. Luhut menyampaikan dukungannya terhadap industri alat kesehatan lokal yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada impor alat kesehatan yang bahan bakunya dapat diperoleh di dalam negeri. “Kita punya nikel, stainless steel, jadi tidak perlu mengimpor alat-alat seperti jarum suntik atau obeng dari luar negeri. Kita harus lebih mandiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum ASPAKI periode 2021-2024.Imam Subagyo dalam sambutannya mengatakan,” Pada 19 Agustus 2025 ini ASPAKI akan berusia 27 tahun. ASPAKI telah beranggotakan 225 Perusahaan Industri alat kesehatan yang 100% seluruhnya adalah produsen. ASPAKI berkomitmen penuh untuk menjalin kerjasama dengan berbagai asosiasi alat kesehatan dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pendidikan dan penelitian serta selalu berperan aktif dalam membangun awarenes dan branding produk alat kesehatan dalam negeri dengan mengadakan berbagai acara bisnis, forum bisnis meeting serta pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri siap menjadi mitra kerja pemerintah,” jelasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut lanjutnya sistem kesehatan dan industri alat kesehatan nasional harus juga berdaulat dan kompeten inilah yang menjadi landasan dan struktur organisasi dan program-program kerja ASPAKI di masa kepengurusan sekarang dan diharapkan juga menjadi landasan di kepengurusan aspaki masa mendatang.
ASPAKI tidak hanya berjuang untuk kepentingan industri alat kesehatan saja, namun kami menjalankan amanah sebagai rakyat indonesia.
Semua pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada industri alat kesehatan dalam negeri,” ungkapnya.
Agenda Munas ASPAKI berisi pengesahan tata tertib Munas dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ASPAKI periode 2021-2024 oleh Ketua Umum ASPAKI.
Dalam Laporan Pertanggung jawaban pengurus tersebut, Imam Subagyo memberi highlight beberapa pencapaian penting di masa kepengurusannya seperti masifnya kegiatan promosi anggota ASPAKI dan produknya di berbagai acara pameran dan business matching baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu capaian penting lain yang diberi highlight adalah meningkatnya jumlah anggota ASPAKI secara signifikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
Selain penyampaian Laporan Kepengurusan dan Rapat-rapat komisi yang nantinya akan melahirkan rekomendasi- rekomendasi untuk dikerjakan oleh pengurus ASPAKI periode mendatang, acara Munas juga diisi oleh 2 narasumber yang membawakan issue terkini terkait industri alat kesehatan yaitu e-katalog versi 6 dan TKDN.
Puncak acara Munas ASPAKI 2025 adalah pemilihan Ketua Umum ASPAKI masa bakti 2025 – 2027. Untuk itu penyelenggaraan Munas ini merupakan acara yang sangat penting bagi keberlangsungan ASPAKI, terutama karena ASPAKI merupakan satu satunya asosiasi yang beranggotakan hanya produsen alat kesehatan dengan multi kategori produk.
Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional (RIPIN), industri alat kesehatan dalam negeri merupakan sektor industri prioritas dalam mewujudkan salah satu pilar transformasi bidang kesehatan, yaitu ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Untuk itu, peran asosiasi yang menaungi industri menjadi sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri nasional sehingga industri alat kesehatan menjadi lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan adanya asosiasi, dunia usaha yang tergabung dalam asosiasi industri terus membangun sinergi dengan pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan industri,” jelasnya.
Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, beberapa pasal menyebutkan peran asosiasi industri, seperti penguatan kapasitas industri kecil dan menengah yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi profesi terkait.
Saat ini ASPAKI beranggotakan 225 industri, yang memproduksi berbagai alat kesehatan, seperti masker, jarum suntik, hospital furniture, bahan habis pakai, alat elektromedis, produk IVD (in vitro diagnostic), yang jumlah industri dan produknya terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan.
Seluruh anggota ASPAKI memiliki legalitas resmi sebagai produsen alat kesehatan, dan sebagian besar telah menerapkan dan memiliki sertifikat CPAKB (Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik). Sebagian diantaranya bahkan telah mengekspor berbagai produknya ke berbagai negara. Melalui berbagai program kerja yang dilakukan, ASPAKI mendukung kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
Selain itu dalam Munas ASPAKI tahun 2025, ASPAKI memberikan penghargaan “ASPAKI PDN Heroes Award” kepada Jend. TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI),
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Menteri Kesehatan RI), dan Dr. (HC) Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian RI) sebagai bentuk apresiasi ASPAKI terhadap peran dan dukungan untuk kemajuan industri alat kesehatan dalam negeri. (***)
Ekonomi
Panglima Koopsud I Turut Mendampingi Pangkoopsudnas Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
Subang, Jurnaljakarta.com –– Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin turut mendampingi pangkoopsudnas Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S.,M.M., berkontribusi mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan melakukan tanam jagung hibrida varietas. Di Lanud Raden Suryadi Suryadarma, Subang, Jawa Barat. (Selasa, 14-1-2025).
Kegiatan ini dalam rangkaian memperingati HUT ke-3 Koopsudnas. Program tanam bersama, terselenggara atas kerjasama staf potensi dirgantara Lanud Raden Suryadi suryadarma dengan dinas pertanian subang.
Pangkoopsudnas mengatakan, jagung Hibrida NK 7202 NAGA merupakan varietas unggul yang sangat dibutuhkan peternak. Sesuai kebijakan pemerintah, dan instruksi Panglima TNI serta kepala Staf Angkatan Udara. Koopsudnas dan satuan jajaran mendukung program ketahanan pangan Nasional.
Sebelum melaksanakan penanaman jagung Pangkoopsud nas didampingi Pangkoopsud I,Danlanud Suryadarma serta Pejabat lainya, melaksanakan peninjauan kesiapan dapur makan bergizi Lanud Suryadarma untuk mendukung makan bergizi bagi siswa sekolah di Lanud Suryadarma dan sekitarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Koopsudnas, Komandan Raden Suryadi Suryadarma, Direktur Pakan Dinas Pertanian Subang dan tamu undangan lainnya.
Tingkatkan Swasembada Pangan, IZI Resmikan Program Smartfarm Academy
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan Secara Resmi Membuka Munas ASPAKI Ke-3 di Hotel Bidakata Jakarta.
Panglima Koopsud I Turut Mendampingi Pangkoopsudnas Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
Sultan Apresiasi Langkah PSSI Percayakan Kepelatihan Tim Nasional Indonesia kepada Pelatih Berkebangsaan Belanda, Patrick Kluivert.
Badiklat Kemhan Resmikan Theatre Merah Putih dan Luncurkan Aplikasi Pelayanan Pendidikan One-Klik Badiklat
Pangkoopsud I Resmikan Gedung Marsekal TNI Sukardi di Lanud Halim P
Kolaborasi TNI AU dengan Media Massa, Bangun Kesadaran Publik akan Pentingnya Peran TNI AU dalam Dukung Indonesia Emas 2045.
