SUKABUMI, JURNALJAKARTA.COM  –– Penanggungjawab Perluasan Areal Tanam (PJ PAT) Kabupaten Sukabumi, Leli Nuryati mendorong para petani untuk memperkuat pertanaman padi gogo sebagai upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan produksi nasional.

Menurut Leli, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan Indonesia swasembada terutama karena daerah tersebut menjadi daerah ketiga terbesar target PAT di Provinsi Jawa Barat.

“Sukabumi memiliki potensi sawah tadah hujan dan pertanaman padi gogo yang sangat luar biasa. Potensi tersebut bahkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap produksi beras nasional jika disertai usaha yang maksimal,” ujar Leli Nuryati yang juga sekaligus Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan dalam acara Evaluasi Program PAT Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Tegal Buleud, Kamis, 5 September 2024.

Sejauh ini, kata Leli, ada tiga kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki PAT terluas. Ketiganya adalah Kecamatan Ciemas, Kecamatan Tegal Buleud dan Kecamatan Surade. Sebagai contoh, di Tegal Buleud potensi lahan padi gogonya mencapai 2000 hektare yang berada di lokasi lahan milik PTPN dan Perhutani.

“Penanaman padi gogo akan langsung dilaksanakan jika hujan mulai turun yaitu sekitar bulan September dan Oktober. Dan jika pertanaman padi gogo bisa terealisasi 100 persen, maka sudah pasti akan mendongkrak produksi beras di wilayah Sukabumi dan membantu daerah-daerah lain yang membutuhkan pangan,” katanya.

Di lokasi yang sama, Tenaga Ahli Wakil Menteri Pertanian, Nandang Sudrajat meminta para petani Sukabumi untuk segera mempercepat produksi sebagai respon cepat terhadap darurat pangan. Dia mengatakan jika nantinya terdapat kendala maka pemerintah siap membuka layanan pengaduan pada setiap harinya.

“Saya hadir di Sukabumi untuk mengidentifikasi masalah yang ada di daerah yang realisasinya masih kurang. Jika ada masalah kita carikan solusi terbaik agar petani mendapatkan manfaat yang nyata dari program PAT,” katanya.

Nandang menambahkan bahwa permasalahan sumber air yang kering dapat diatasi dengan pembuatan sumur air dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Namun pembuatan sumur perlu pemetaan lebih dulu terkait apakah lapisan tanah dan calon sumber airnya cukup dan memadai.

“Kelompok tani juga dapat mengajukan 2 proposal, untuk pompa baik pompa portable maupun irpom, juga pipanisasi agar jangkauan pengairan semakin luas,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus menggenjot percepatan produksi melalui program perluasan areal tanam PAT dan pompanisasi sebagai solusi cepat meningkatkan indeks pertanaman dari yang hanya satu kali menjadi dua bahkan tiga kali dalam setahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa pompanisasi merupakan solusi cepat dalam memperluas areal tanam (PAT) disaat kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia. Lewat program tersebut, Amran yakin Indonesia mampu meningkatkan produksi secara maksimal.

“Pompanisasi sudah kita distribusikan secara merata, kini saatnya kita bekerja meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya satu kali menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, kita bisa pastikan mampu mencapai swasembada hingga lumbung pangan dunia,” jelasnya.

JURNALJAKARTA.COM   – Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya peran BUMN bidang pangan sebagai standby buyer terhadap hasil produksi dalam negeri. Melalui penyerapan oleh BUMN, berfungsi menjaga harga di tingkat petani, serta dijadikan stok teragregasi yang bisa digunakan pemerintah dalam upaya pengendalian kondisi pangan pokok strategis.

“Kita sudah ada Perpres 125 Tahun 2022 mengenai CPP, jadi yang diperlukan hari ini adalah anggaran, karena apabila Bapak Menteri Pertanian dan jajaran sudah melakukan produksi, kita harus sudah siap dengan ada yang menjadi standby buyer-nya. Itu peran BUMN pangan. Kita tugaskan untuk serap, tetapi juga harus perkuat dengan diberikan anggaran untuk offtake. Tapi ini tentu bukan habis pakai. Misalnya Rp 30 triliun, katakanlah itu untuk 3 juta ton beras. Jadi itu dikonversi ke beras dan ada jual beli, jadi bukan uang hilang, tapi anggaran untuk CPP,” jelas Arief selepas mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Kita harus punya ketahanan pangan yang semakin baik. Peningkatan produksi dari Kementan, harus satu paket dengan offtaker atau standby buyer dan itu untuk CPP. Kalau mau menaikkan produksi, petaninya harus diberikan ruang profit. Pangan yang sustain itu, apabila kita sudah tahu siapa marketnya. Jadi kalau kita petani tanam, sudah ada standby buyer-nya. Kalau belum ada, kita harus create sesuai dengan kebutuhan. Petani ini sekarang menikmati gabah yang bisa di atas Rp 6.000 per kilo dan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100,” tandasnya.

Mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juli 2024, indeks NTP bertumbuh positif 0,84 poin menjadi 119,61 dari bulan sebelumnya yang 118,77. Sementara untuk NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) menjadi 108,32. Pemerintah pun berhasil jaga indeks NTPP terus stabil di atas 100 poin sejak Oktober 2022. Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), subsektor tanaman pangan di triwulan kedua tahun 2024 ini tercatat menorehkan angka tertinggi sebesar 69,09 secara kuarter dibandingkan subsektor lapangan usaha lainnya. Sementara laju pertumbuhan secara tahunan, pertumbuhan subsektor tanaman pangan kembali positif menjadi 12,50 setelah pada triwulan sebelumnya -5,50.

“Pokoknya jangan nanti sudah memproduksinya susah-susah, dengan effort kita semua, lalu misal kalau produksi berlimpah berhasil capai target, terus nanti yang beli siapa? Jadi tidak boleh parsial, end to end saling terhubung. Tadi Pak Mentan bilang kalau importasi masih di bawah 10 persen dari kebutuhan, itu sebenarnya kita masih swasembada. Karena dalam 10 persen itu termasuk beras khusus. Importasi yang dulu dikhawatirkan akan menjatuhkan harga petani, hari ini tidak terjadi,” tegasnya.

“Tadi waktu bicara Merauke yang 40 ribu hektar, kita harus siapkan infrastruktur, ada jalan tani, saluran irigasi tersier, pelabuhan untuk kapal untuk pengangkutannya. Ini program untuk cetak sawah baru. Kita dukung di pasca panennya. Kalau produksinya meningkat, maka pasca panennya seperti apa? Nah harus satu paket dari produksi sampai standby buyer. End to end sampai dengan produk ini bisa ter- deliver ke daerah sekitar, misalnya sampai ke Timika, Biak, dan lainnya. Produksi Indonesia Timur diutamakan untuk Indonesia Timur,” kata Arief.

“Nah tugas Badan Pangan Nasional sebenarnya menghubungkan antara produksi petani dan peternak, sehingga dapat di offtake dengan harga yang baik. Kami itu kan organisasi yang ramping, tapi mengatur regulasi harga acuan pembelian dan penjualan, berapa stok yang harus dimiliki pemerintah, itu kami. Kalau keinginan Bapak Presiden Joko Widodo itu, jangan sampai harga di petaninya jatuh, jangan sampai daya beli masyarakatnya turun. Inflasi hari ini 3,63 untuk volatile food, lalu total inflasi hanya 2,13 (tahunan). Ini keren. Ini kerja keras dan karya secara bersama-sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya turut berfokus pada membantu penanganan pangan yang masa simpannya pendek atau cepat busuk seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam. Dengan menyalurkan sarana prasarana (sarpras) logistik pangan total sebanyak 42 unit mampu membuat masa simpan pangan jadi lebih panjang tanpa mengurangi kualitas. Sejak tahun 2022, NFA telah menyalurkan 19 sarpras ke 8 provinsi antara lain 7 cold storage chiller, 6 reefer container, 3 air blast freezer, dan 3 heat pump. Di 2023 kembali dilanjutkan penyaluran 11 sarpras di 8 provinsi berupa 4 cold storage chiller, 3 reefer container, 3 air blast freezer, dan 1 heat pump dryer. Sementara di 2024, telah ada alokasi sebanyak 12 unit antara lain 2 cold storage chiller, 5 reefer container, dan 5 air blast freezer.

“Artinya Badan Pangan Nasional sudah mengerjakan porsinya dan 35 persen anggaran itu juga kami deliver ke pemerintah daerah. Semisal produksi sedang berlimpah dan CPP untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri telah tercapai, kita dorong ekspor. Seperti bawang merah di Brebes itu diekspor ke Thailand sampai Malaysia. Jadi kita tidak hanya importasi, tapi ekspor pangan juga digenjot oleh pemerintah,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. (***)

JURNALJAKARTA COM   — Asosiasi Inventor Indonesia (AII) menyelenggarakan seminar perdana dengan topik “Prospek Industri Hilir Sawit Ke Depan” yang dilakukan secara online/zoom meeting ataupun secara offline pada Selasa, (20/8/2024).

Seminar AII ini sebagai bagian dari sosialisasi atas hasil invensi yang sudah di evaluasi dan di valuasi dari kegiatan pertama, yang kemudian disajikan dalam seminar yang target sasaran audiensinya adalah pengusaha dan dunia industri terkait invensi yang ada.

Dalam kesempatan opening speech, Ketua Umum AII, Prof. (Risk) Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc, Ph.D, IPU., INV mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan oleh AII sebagai bagian dari kegiatan promosi teknologi yang sudah dievaluasi dan divaluasi dari kegiatan pertama, kemudian disajikan dalam acara seminar. “Topik seminar ini disesuaikan dengan teknologi yang dipromosikan yaitu di bidang hulu (orientasi produktivitas) dan bidang hilir (orientasi pengembangan produk baru),”jelas Prof. Didiek kepada wartawan, usai seminar di Jakarta.

Pemateri yang datang dan hadir saat seminar tidak hanya para Tim Ahli Internal AII dan Tim Ahli Eksternal saja, tetapi juga kalangan pengusaha/investor dan para inventor serta wartawan yang meliput dan tentu saja ada kehadiran dari pemerintah melalui BPDPKS.

Seminar AII  Teknologi Hasil Riset GTS 2021-2023 ini rencananya akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali . Seminar Pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta. Peserta yang datang diperkirakan berjumlah 50 (lima puluh orang).

Dalam seminar ini bahasan utamanya adalah menampilkan 16 invensi tersebut di atas secara lebih detil.  Dengan menghadirkan undangan dari perwakilan industri diharapkan acara tersebut dapat mempercepat dan memperluas komersialisasi hasil riset yang didanai oleh BPDPKS.

Sedangkan pemateri yang datang adalah Arfie Thahar, Kepala Divisi Direktorat Penyaluran Dana BPDPKS, mewakili Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS. Dalam paparannya yang berjudul “Dukungan Dana Sawit Untuk Program Grant Riset Sawit”

Arfie menyatakan bahwa Diperlukan sinergi antara Pemerintah baik sebagai Lembaga pendanaan riset maupun sebagai regulator produk hasil riset, Industri atau Perusahaan Swasta dan Lembaga Penelitian / Perguruan Tinggi untuk mendorong hilirisasi sehingga produk hasil riset dapat segera dikomersialisasikan.

“Diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan hilirisasi dan mempercepat komersialisasi,”kata Arfie.

Sedangkan pemateri selanjutnya yang hadir adalah Harjanto Hanawi, Ketua Komite Perkebunan APINDO, yang menyampaikan materi berjudul “Biodiesel Indonesia.” Banyak manfaat Biodiesel Indonesia diantaranya Ketahanan dan kemandirian energi melalui Program Mandatori  Biodiesel  sejak  tahun  2014 ; Program Mandatori Biodiesel didasari neraca  perdagangan yang negatif dan ketergantungan impor BBM; Kebijakan B35 ditargetkan menyerap 13,41 juta kiloliter biodiesel; Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35 juta ton CO2.

“Selain itu manfaat Biodiesel adalah menaikkan penghasilan pajak pemerintah melalui PPH Badan dan PPN dan Produk biofuel lain, SAF dan Renewable Gasoline,”kata Harjanto Hanawi yang juga menjabat sebagai Direktur di PT Smart Tbk.

Tidak ketinggalan juga pada seminar perdana ini semateri yang datang Sahat M. Sinaga, Chairman of Indonesian  Palm Oil Board ( IPOB ) yang menyampaikan materi berjudul   “Reposisi Minyaksawit Indonesia dari Loyang ( CPO) jadi Emas  ( DPMO ) via Inovasi Teknologi ( Hulu-Hilir) Industri Sawit”.(***)