JURNALJAKARTA.COM   – Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya peran BUMN bidang pangan sebagai standby buyer terhadap hasil produksi dalam negeri. Melalui penyerapan oleh BUMN, berfungsi menjaga harga di tingkat petani, serta dijadikan stok teragregasi yang bisa digunakan pemerintah dalam upaya pengendalian kondisi pangan pokok strategis.

“Kita sudah ada Perpres 125 Tahun 2022 mengenai CPP, jadi yang diperlukan hari ini adalah anggaran, karena apabila Bapak Menteri Pertanian dan jajaran sudah melakukan produksi, kita harus sudah siap dengan ada yang menjadi standby buyer-nya. Itu peran BUMN pangan. Kita tugaskan untuk serap, tetapi juga harus perkuat dengan diberikan anggaran untuk offtake. Tapi ini tentu bukan habis pakai. Misalnya Rp 30 triliun, katakanlah itu untuk 3 juta ton beras. Jadi itu dikonversi ke beras dan ada jual beli, jadi bukan uang hilang, tapi anggaran untuk CPP,” jelas Arief selepas mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Kita harus punya ketahanan pangan yang semakin baik. Peningkatan produksi dari Kementan, harus satu paket dengan offtaker atau standby buyer dan itu untuk CPP. Kalau mau menaikkan produksi, petaninya harus diberikan ruang profit. Pangan yang sustain itu, apabila kita sudah tahu siapa marketnya. Jadi kalau kita petani tanam, sudah ada standby buyer-nya. Kalau belum ada, kita harus create sesuai dengan kebutuhan. Petani ini sekarang menikmati gabah yang bisa di atas Rp 6.000 per kilo dan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100,” tandasnya.

Mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juli 2024, indeks NTP bertumbuh positif 0,84 poin menjadi 119,61 dari bulan sebelumnya yang 118,77. Sementara untuk NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) menjadi 108,32. Pemerintah pun berhasil jaga indeks NTPP terus stabil di atas 100 poin sejak Oktober 2022. Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), subsektor tanaman pangan di triwulan kedua tahun 2024 ini tercatat menorehkan angka tertinggi sebesar 69,09 secara kuarter dibandingkan subsektor lapangan usaha lainnya. Sementara laju pertumbuhan secara tahunan, pertumbuhan subsektor tanaman pangan kembali positif menjadi 12,50 setelah pada triwulan sebelumnya -5,50.

“Pokoknya jangan nanti sudah memproduksinya susah-susah, dengan effort kita semua, lalu misal kalau produksi berlimpah berhasil capai target, terus nanti yang beli siapa? Jadi tidak boleh parsial, end to end saling terhubung. Tadi Pak Mentan bilang kalau importasi masih di bawah 10 persen dari kebutuhan, itu sebenarnya kita masih swasembada. Karena dalam 10 persen itu termasuk beras khusus. Importasi yang dulu dikhawatirkan akan menjatuhkan harga petani, hari ini tidak terjadi,” tegasnya.

“Tadi waktu bicara Merauke yang 40 ribu hektar, kita harus siapkan infrastruktur, ada jalan tani, saluran irigasi tersier, pelabuhan untuk kapal untuk pengangkutannya. Ini program untuk cetak sawah baru. Kita dukung di pasca panennya. Kalau produksinya meningkat, maka pasca panennya seperti apa? Nah harus satu paket dari produksi sampai standby buyer. End to end sampai dengan produk ini bisa ter- deliver ke daerah sekitar, misalnya sampai ke Timika, Biak, dan lainnya. Produksi Indonesia Timur diutamakan untuk Indonesia Timur,” kata Arief.

“Nah tugas Badan Pangan Nasional sebenarnya menghubungkan antara produksi petani dan peternak, sehingga dapat di offtake dengan harga yang baik. Kami itu kan organisasi yang ramping, tapi mengatur regulasi harga acuan pembelian dan penjualan, berapa stok yang harus dimiliki pemerintah, itu kami. Kalau keinginan Bapak Presiden Joko Widodo itu, jangan sampai harga di petaninya jatuh, jangan sampai daya beli masyarakatnya turun. Inflasi hari ini 3,63 untuk volatile food, lalu total inflasi hanya 2,13 (tahunan). Ini keren. Ini kerja keras dan karya secara bersama-sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya turut berfokus pada membantu penanganan pangan yang masa simpannya pendek atau cepat busuk seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam. Dengan menyalurkan sarana prasarana (sarpras) logistik pangan total sebanyak 42 unit mampu membuat masa simpan pangan jadi lebih panjang tanpa mengurangi kualitas. Sejak tahun 2022, NFA telah menyalurkan 19 sarpras ke 8 provinsi antara lain 7 cold storage chiller, 6 reefer container, 3 air blast freezer, dan 3 heat pump. Di 2023 kembali dilanjutkan penyaluran 11 sarpras di 8 provinsi berupa 4 cold storage chiller, 3 reefer container, 3 air blast freezer, dan 1 heat pump dryer. Sementara di 2024, telah ada alokasi sebanyak 12 unit antara lain 2 cold storage chiller, 5 reefer container, dan 5 air blast freezer.

“Artinya Badan Pangan Nasional sudah mengerjakan porsinya dan 35 persen anggaran itu juga kami deliver ke pemerintah daerah. Semisal produksi sedang berlimpah dan CPP untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri telah tercapai, kita dorong ekspor. Seperti bawang merah di Brebes itu diekspor ke Thailand sampai Malaysia. Jadi kita tidak hanya importasi, tapi ekspor pangan juga digenjot oleh pemerintah,” tutup Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. (***)

JURNALJAKARTA COM   — Asosiasi Inventor Indonesia (AII) menyelenggarakan seminar perdana dengan topik “Prospek Industri Hilir Sawit Ke Depan” yang dilakukan secara online/zoom meeting ataupun secara offline pada Selasa, (20/8/2024).

Seminar AII ini sebagai bagian dari sosialisasi atas hasil invensi yang sudah di evaluasi dan di valuasi dari kegiatan pertama, yang kemudian disajikan dalam seminar yang target sasaran audiensinya adalah pengusaha dan dunia industri terkait invensi yang ada.

Dalam kesempatan opening speech, Ketua Umum AII, Prof. (Risk) Ir. Didiek Hadjar Goenadi, M.Sc, Ph.D, IPU., INV mengatakan bahwa seminar ini diselenggarakan oleh AII sebagai bagian dari kegiatan promosi teknologi yang sudah dievaluasi dan divaluasi dari kegiatan pertama, kemudian disajikan dalam acara seminar. “Topik seminar ini disesuaikan dengan teknologi yang dipromosikan yaitu di bidang hulu (orientasi produktivitas) dan bidang hilir (orientasi pengembangan produk baru),”jelas Prof. Didiek kepada wartawan, usai seminar di Jakarta.

Pemateri yang datang dan hadir saat seminar tidak hanya para Tim Ahli Internal AII dan Tim Ahli Eksternal saja, tetapi juga kalangan pengusaha/investor dan para inventor serta wartawan yang meliput dan tentu saja ada kehadiran dari pemerintah melalui BPDPKS.

Seminar AII  Teknologi Hasil Riset GTS 2021-2023 ini rencananya akan diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali . Seminar Pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Hotel Aston Simatupang, Jakarta. Peserta yang datang diperkirakan berjumlah 50 (lima puluh orang).

Dalam seminar ini bahasan utamanya adalah menampilkan 16 invensi tersebut di atas secara lebih detil.  Dengan menghadirkan undangan dari perwakilan industri diharapkan acara tersebut dapat mempercepat dan memperluas komersialisasi hasil riset yang didanai oleh BPDPKS.

Sedangkan pemateri yang datang adalah Arfie Thahar, Kepala Divisi Direktorat Penyaluran Dana BPDPKS, mewakili Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS. Dalam paparannya yang berjudul “Dukungan Dana Sawit Untuk Program Grant Riset Sawit”

Arfie menyatakan bahwa Diperlukan sinergi antara Pemerintah baik sebagai Lembaga pendanaan riset maupun sebagai regulator produk hasil riset, Industri atau Perusahaan Swasta dan Lembaga Penelitian / Perguruan Tinggi untuk mendorong hilirisasi sehingga produk hasil riset dapat segera dikomersialisasikan.

“Diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan hilirisasi dan mempercepat komersialisasi,”kata Arfie.

Sedangkan pemateri selanjutnya yang hadir adalah Harjanto Hanawi, Ketua Komite Perkebunan APINDO, yang menyampaikan materi berjudul “Biodiesel Indonesia.” Banyak manfaat Biodiesel Indonesia diantaranya Ketahanan dan kemandirian energi melalui Program Mandatori  Biodiesel  sejak  tahun  2014 ; Program Mandatori Biodiesel didasari neraca  perdagangan yang negatif dan ketergantungan impor BBM; Kebijakan B35 ditargetkan menyerap 13,41 juta kiloliter biodiesel; Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35 juta ton CO2.

“Selain itu manfaat Biodiesel adalah menaikkan penghasilan pajak pemerintah melalui PPH Badan dan PPN dan Produk biofuel lain, SAF dan Renewable Gasoline,”kata Harjanto Hanawi yang juga menjabat sebagai Direktur di PT Smart Tbk.

Tidak ketinggalan juga pada seminar perdana ini semateri yang datang Sahat M. Sinaga, Chairman of Indonesian  Palm Oil Board ( IPOB ) yang menyampaikan materi berjudul   “Reposisi Minyaksawit Indonesia dari Loyang ( CPO) jadi Emas  ( DPMO ) via Inovasi Teknologi ( Hulu-Hilir) Industri Sawit”.(***)

JURNALJAKARTA.COM  –  PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) berupaya untuk segera merealisasikan pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai sangat penting dalam mendukung transisi energi Indonesia dari fosil ke energi hijau.

“Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi dari fosil ke energi hijau. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen untuk merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia,” kata Eko Permanahadi, perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, seusai acara Business Dinner on an Investment Opportunity in Kayan Hydro Power Energy di Jakarta, Senin (19/8).

Pertemuan bisnis tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Naofumi Yasuda (Chief Representative of Itochu Corporation), Mamoru Suzuka (Director of PT Sojitz Indonesia), Hisahiro Takeuchi (Chairman, President Director of PT Matlamat Cakera Canggih, bagian dari Marubeni Corporation), Hironori Takahashi (Chief Representative, Jakarta Office International of Electric Power Development Co. Ltd.), Hiroshi Hashiuchi (Executive General Manager of Tokyo Electric Power Company, Renewable Power), Takechi Muramatsu (Head of Indonesia Energy Solution of Sumitomo Corporation), Masahiko Umesaki (Head of Project Development Group International Business Division of Kansai Electric Power Co. Ltd.), serta perwakilan dari Kedutaan Jepang untuk Indonesia dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang.

Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. “Kami berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini,” jelasnya.

Semnetara Dr. Edi Prio Pambudi, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang juga hadir, menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut. “Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar,” tegasnya.

Sedangkan, Steven Kho, Komite Eksekutif PT KHE, menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara. “Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan,” ujarnya.

Steven menambahkan bahwa kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. “Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini,” lanjutnya.

Dr. Edi Prio Pambudi kembali menegaskan pentingnya menjaga kepemilikan Sungai Kayan. “Kita tidak ingin mengulang trauma masa lalu di mana kontrol atas sumber daya penting jatuh ke tangan pihak luar. Pemerintah akan terus mendukung dan mendampingi KHE dalam proyek ini untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan berdaulat,” tutupnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, proyek PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.***