Connect with us

Nasional

Pengamat Publik : Deretan Masalah Pada Lapas dan Rutan Sebaiknya Kemenkumham Berbenah

Published

on

JurnalJakarta.com – Deretan masalah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) wilayah Sumatera Barat belum membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berbenah.

Dari kasus viral lima narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Pariaman membuat video-video TikTok menggunakan handphone selundupan mencuat pada Rabu (31/3/2021) lalu.

Kasus sindikat peredaran narkoba 5 kilogram ganja yang melibatkan dua napi dan satu oknum petugas sipir Lapas Biaro Bukit Tinggi hasil ungkap kasus Polres Bukit Tinggi pada Sabtu (17/4/2021).

Kaburnya Rozi (31), narapidana perkara seorang remaja di Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir pembunuhan dari Rutan Kelas IIB Painan pada Selasa (27/4/2021) dengan cara memanjat pagar.

Kaburnya delapan orang napi dari Rutan Kelas IIB Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat kabur dari sel tahanan pada Kamis (29/4/2021), hingga kini Kemenkumham belum berbenah.

Terbukti dari masih menjabatnya Kepala Kanwilkumham Sumatera Barat Andika Dwi Prasetya, sosok yang menjabat saat dari seluruh rentetan kasus yang mencoreng citra Kemenkumham.

Dikonfirmasi sudah berapa banyak oknum pegawai Kanwilkumham Sumatera Barat yang diproses atas deretan kasus, Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu lepas tangan enggan berkomentar.

“Hubungi pak Kakanwil (Sumatera Barat) saja,” singkat Razilu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Padahal Andika sosok menjabat Kakanwil Provinsi Banten saat kasus fenomenal napi Lapas Tangerang, Cai Changpan kabur pada Oktober 2020 dengan cara menggali lubang dari sel tahanan.

Namun setelah kasus yang terbukti melibatkan oknum petugas Lapas Tangerang itu kiprah Andika di Kemenkumham nyatanya masih mulus, dia masih dipercaya menjabat posisi tinggi.

Inspektorat Kemenkumham hanya ‘menumbalkan’ pegawai-pegawai kelas staf mereka sebagai oknum petugas, sementara Andika bertengger dari satu posisi tinggi ke posisi tinggi lainnya.

Saat dikonfirmasi apa penanganan kasus di Sumatera Barat ditangani penuh Kanwilkumham Sumatera Barat dan tidak ambil alih Inspektorat Kemenkumham tingkat pusat, Razilu tak menanggapi.

Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan persoalan Kakanwil Sumatera Barat terletak pada kepemimpinan si pemangku jabatan. Dia menilai jika tidak bisa memangku jabatan yang diemban maka harus ada perubahan.

“Kalau itu persoalan leadership kepemimpinan, leadership yang bersangkutan jadi kakanwilnya itu harus dirampingkan, ditata ulang, harus direformasi birokrasinya itu,” ujar Trubus.

Selain kepemimpinan, menurutnya akar masalah yang terjadi terletak pada lemahnya pengawasan. Artinya, kembali lagi pada etos kerja yang tidak hanya mengejar jabatan semata.

“Lapas ini kan sampai sekarang banyak yang tidak bekerja optimal karena lemah di pengawasannya. Jadi karena pengawasan lemah pada akhirnya sampai di tingkat bahwa itu tidak memiliki loyalitas. Jadi mereka jalan sendiri sendiri begitu kalau saya lihat,” katanya.

Agar pengelolaan Lapas dan Rutan sesuai dengan yang diharapkan yakni selain merubah sistem juga perlu memberikan penghargaan sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

“Jadi harus mengubah semuanya yang tidak berkompeten disitu. Yang kedua harus mengganti orang orang dan jabatan-jabatan yang banyak itu harus dirampingkan jadi tidak terlalu banyak jabatan juga supaya tidak iri irian yang menimbulkan kecemburuan sosial,” pungkasnya.

Pohukam

Gus Toto, Dukung Program “Manggarai Bersholawat” sebagai Wahana Tabayun dan Muasabah Pelaku Tawuran

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuat program “Manggarai Berselawat” untuk mencegah tawuran terus terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, menuai banyak tanggapan dari public.

Ide tersebut oleh public banyak dibandingkan dengan penanganan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5), Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) menyatakan bahwa, Masyarakat hendaknya memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan rencananya dan jika sudah berjalan Masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi.

“Saya mendukung Mas Pram untuk menjalankan Program Manggarai Bersholawat sebagai Langkah yang diambil untuk mitigasi persoalan tawuran yang sering terjadi di Manggarai.Kita akan kawal Bersama, dan jika berhasil maka patut dapat apresiasi, namun jika hasilnya tidak optimal maka bisa sama-sama dikritisi dan mencari Solusi lain,” kata Gus Toto, Panggilan akrab Muhammad Thohar.

Menurut Tokoh Muda Nahdatul Ulama itu, untuk menangani fenomena tawuran dapat dilakukan dengan ragam pendekatan. Diantaranya adalah pendekatan yang humanis untuk mengatasi ragam permasalahan di Jakarta. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan bisa juga bersifat kultural dan keagamaan. Tawuran menurut Gus Toto tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif.

“Dalam “Manggarai Bersholawat”, Mas Pram akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Duduk bareng, cari tahu apa akar masalahnya. Nggak bisa hanya menyalahkan saja. Selain itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ini bentuk komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Gus Toto menambahkan bahwa, tawuran tidak hanya terjadi wilayah di Jakarta Selatan yang mana Manggarai salah satunya. Wilayah lain yang juga kerap terjadi tawuran antar kelompok terjadi juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Utara.

“ini adalah awal, Pemprov siap hadir ditengah Masyarakat mempertemukan pihak-pihak yang sering bertikai dan tawuran. Jika ada konflik dan saling tuduh siapa yang memulai tawuran maka disini Gubernur turun langsung untuk memfasilitai pihak yang berkonflik tabayun, setelah komunikasi terbangun maka akan diajak muasabah, itu yang saya pahami dari tujuan Program Manggarai Bersholawat yang di inisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Kepri Jalur Laut Malaysia dan Singapura, Para Pekerja Migran Indonesia Ilegal dan Legal

Published

on

By

BATAM, JURNALJAKARTA.COM – Kinerja Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diapresiasi. Ini tidak terlepas dari hadirnya Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO).

Hal tersebut diungkapkan Irwan Setiawan, Pengurus Yayasan Embun Pelangi Kepulauan Riau (Kepri) melalui keterangannya, Jum’at (2 Mei 2025).

“Sekarang Kepolisian sudah bagus punya Direktorat PPA dan PPO itu sangat membantu,” ujar Irwan Setiawan.

Menurutnya, perlu ada sosialisasi yang lebih masif lagi terkait keberadaan direktorat tersebut.

“Cuma harus lebih tersosialisasikan lagi di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena direktorat itu sendiri kan adanya di Mabes Polri ya,” tuturnya.

Pihaknya sendiri, mengaku sudah sering bekerja sama dengan petugas Kepolisian dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Kami bersama pegiat migran lainnya yang tergabung dalam Jaringan SAFE Migran ikut berperan menangani korban salah satunya dengan menyediakan rumah aman, sementara polisi mengurus pelaku terkait perdagangan orang,” ucapnya.

Lebih lanjut, karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Kepri sering terjadi persoalan terkait Pekerja Migran. Penanganan permasalahan pekerja Migran ini yang berangkat dengan melalui jalur laut, menurut dia kurang maksimal.

“Sebab, kendati ada gugus tugas yang khusus mengurusi perkara itu, namun kinerjanya kurang optimal,” imbuhnya.

“Tentunya akan banyak sekali persoalan-persoalan dari pekerja migran karena di situ tempat transit dari para pekerja migran ketika mereka mau ke Malaysia atau Singapura,” tuturnya.

“Tetapi persoalannya itu bisa jadi di anggaran atau komitmen para anggota Gugus Tugas itu sendiri,” kata Irwan.

Adapun Yayasan Embun Pelangi Kepri turut tergabung dalam gugus tugas tersebut, yang berperan melakukan rehabilitasi dan pemulangan pekerja migran.

Yayasan Embun Pelangi sendiri berlokasi di Batam, Kepulauan Riau dan berfokus pada isu eksploitasi seksual anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja migran yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Serta Embun Pelangi melayani pengaduan serta memiliki rumah aman. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Untuk Menjaga NKRI & Menjaga Rakyat, Jangan Mudah Terprovokasi

Published

on

By

Ketum PWI dan Laskar Sabilillah, Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM –Tenanglah, jangan mudah terprovokasi. Kita ada untuk memperkuat NKRI, menjaga rakyat, bukan menambah kegaduhan.

Demikian ditegaskan Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A, Ketua Umum PWI dan Laskar Sabilillah, melalui keterangannya, Senin (28/4).

“Di tengah dinamika yang terjadi, seluruh anggotanya untuk tetap tenang, menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi,” imbuhnya.

Dr. Abas menambahkan, pentingnya tetap berada di jalur perjuangan yang lurus memperjuangkan kebenaran sejarah, menjaga kehormatan nasab Rasulullah SAW, serta melindungi para ulama dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan demi kepentingan pribadi.

“Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mempererat persatuan, dan mengajarkan masyarakat agar mencintai NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Dr. Muhammad Abbas, menguatkan semangat para anggotanya.

Tidak hanya berhenti di situ, Komando seruan juga diteruskan oleh Komandan Laskar Sabilillah Pusat, Ali Hifni Al Bantani.

Ia mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kondusifitas, menaati hukum yang berlaku dan tetap berpijak sebagai bagian dari bangsa yang berkomitmen pada persatuan.

“Dalam suasana penuh keprihatinan atas banyaknya provokasi, suara dari PWI dan Laskar Sabilillah menjadi pengingat penting bahwa menjaga kedamaian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa,” ujarnya. (Red).

Continue Reading

Populer