Connect with us

Nasional

Pengamat Publik : Deretan Masalah Pada Lapas dan Rutan Sebaiknya Kemenkumham Berbenah

Published

on

JurnalJakarta.com – Deretan masalah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) wilayah Sumatera Barat belum membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berbenah.

Dari kasus viral lima narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Pariaman membuat video-video TikTok menggunakan handphone selundupan mencuat pada Rabu (31/3/2021) lalu.

Kasus sindikat peredaran narkoba 5 kilogram ganja yang melibatkan dua napi dan satu oknum petugas sipir Lapas Biaro Bukit Tinggi hasil ungkap kasus Polres Bukit Tinggi pada Sabtu (17/4/2021).

Kaburnya Rozi (31), narapidana perkara seorang remaja di Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir pembunuhan dari Rutan Kelas IIB Painan pada Selasa (27/4/2021) dengan cara memanjat pagar.

Kaburnya delapan orang napi dari Rutan Kelas IIB Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat kabur dari sel tahanan pada Kamis (29/4/2021), hingga kini Kemenkumham belum berbenah.

Terbukti dari masih menjabatnya Kepala Kanwilkumham Sumatera Barat Andika Dwi Prasetya, sosok yang menjabat saat dari seluruh rentetan kasus yang mencoreng citra Kemenkumham.

Dikonfirmasi sudah berapa banyak oknum pegawai Kanwilkumham Sumatera Barat yang diproses atas deretan kasus, Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu lepas tangan enggan berkomentar.

“Hubungi pak Kakanwil (Sumatera Barat) saja,” singkat Razilu saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (31/5/2021).

Padahal Andika sosok menjabat Kakanwil Provinsi Banten saat kasus fenomenal napi Lapas Tangerang, Cai Changpan kabur pada Oktober 2020 dengan cara menggali lubang dari sel tahanan.

Namun setelah kasus yang terbukti melibatkan oknum petugas Lapas Tangerang itu kiprah Andika di Kemenkumham nyatanya masih mulus, dia masih dipercaya menjabat posisi tinggi.

Inspektorat Kemenkumham hanya ‘menumbalkan’ pegawai-pegawai kelas staf mereka sebagai oknum petugas, sementara Andika bertengger dari satu posisi tinggi ke posisi tinggi lainnya.

Saat dikonfirmasi apa penanganan kasus di Sumatera Barat ditangani penuh Kanwilkumham Sumatera Barat dan tidak ambil alih Inspektorat Kemenkumham tingkat pusat, Razilu tak menanggapi.

Sementara pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan persoalan Kakanwil Sumatera Barat terletak pada kepemimpinan si pemangku jabatan. Dia menilai jika tidak bisa memangku jabatan yang diemban maka harus ada perubahan.

“Kalau itu persoalan leadership kepemimpinan, leadership yang bersangkutan jadi kakanwilnya itu harus dirampingkan, ditata ulang, harus direformasi birokrasinya itu,” ujar Trubus.

Selain kepemimpinan, menurutnya akar masalah yang terjadi terletak pada lemahnya pengawasan. Artinya, kembali lagi pada etos kerja yang tidak hanya mengejar jabatan semata.

“Lapas ini kan sampai sekarang banyak yang tidak bekerja optimal karena lemah di pengawasannya. Jadi karena pengawasan lemah pada akhirnya sampai di tingkat bahwa itu tidak memiliki loyalitas. Jadi mereka jalan sendiri sendiri begitu kalau saya lihat,” katanya.

Agar pengelolaan Lapas dan Rutan sesuai dengan yang diharapkan yakni selain merubah sistem juga perlu memberikan penghargaan sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

“Jadi harus mengubah semuanya yang tidak berkompeten disitu. Yang kedua harus mengganti orang orang dan jabatan-jabatan yang banyak itu harus dirampingkan jadi tidak terlalu banyak jabatan juga supaya tidak iri irian yang menimbulkan kecemburuan sosial,” pungkasnya.

Pohukam

Angka Kriminal Pelecehan Seksual Anak dan Perempuan Masih Tinggi, PGSI Desak Pembentukan KPAI Daerah

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Masih tingginya angka kriminal hingga korban pelecehan seksual, maupun cyber pornografi pada anak, menggugah PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Kabupaten Demak, berkunjung ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), yang beralamat di jalan Teuku Umar Menteng, Jakarta Pusat, pada momentum hari Kartini, Senin (21/4/2025).

Kehadiran rombongan PGSI, diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisioner KPAI RI, Dr. Jasra Putra, S.Fil,I, M.Pd dan Komisioner Bidang Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Drs. Kawiyan, MI.Kom dan sejumlah staf, diruang rapat Komisioner.

Usai pertemuan, Noor Salim, yang didampingi sejumlah pengurus PGSI, menyampaikan kepada awak media bahwa, hingga saat ini, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan masih cukup tinggi.

“Masih cukup tinggi bahkan bisa disebut sebagai darurat yak, termasuk kejahatan seksual melalui media online (cyber crime), maka PGSI hari ini berkunjung ke KPAI, guna merespon hal tersebut, sekaligus upaya dukungan atas Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak, yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo bulan lalu,” kata Salim.

Untuk itu, lanjut Salim, hal ini perlu ditangani dengan serius oleh Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot, dengan pembentukan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Daerah) sesuai perundangan yang berlaku, tambah Salim.

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Ketua KPAI RI, Jasri Putra, menyampaikan apresiasinya atas semangat PGSI yang sudah kali kedua berkoordinasi dengan KPAI.

“Terimakasih PGSI atas kunjungan silaturahmi untuk bersinergi dengan KPAI terhadap perlindungan anak, karena pemberian hak-hak anak memang harus dilakukan oleh lintas sektor,” ujar Jasri.

Senada disampaikan oleh Kawiyan bahwa, penyebaran pornografi anak di dunia maya, menjadi perhatian serius KPAI.

“Maka saya terus mendorong agar lintas sektor dan orang tua, lebih aktif mengawasi aktivitas anak, termasuk di dunia digital saat menggunakan HP, dan mau melaporkan kejahatan siber pornografi anak kepada pihak berwenang maupun kepada KPAI,” jelas Kawiyan.

Untuk itu, lanjutnya, pembentukan KPAI daerah sangat penting agar peran pemerintah daerah bisa maksimal.

Menurutnya, hingga saat ini, KPAI mencatat baru terbentuk tiga KPAID tingkat provinsi, delapan KPAID tingkat kota, dan 24 KPAID tingkat Kabupaten. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Dukungan Laskar Merah Putih kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk Memberantas Korupsi dan Narkoba

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM — Dengan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil dan makmur, Kami Laskar Merah Putih yakin bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran akan membawa perubahan positif bagi bangsa ini.

Demikian diungkapkan Lucky Sunarya, S.H, Ketua Laskar Merah Putih Prov. DKI Jakarta melalui keterangannya, Kamis (20/3).

“Dengan visi yang jelas dan langkah-langkah konkret yang telah direncanakan oleh Presiden Prabowo-Gibran siap untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” tandasnya.

Lucky Sunarya menegaskan, Kami Laskar Merah Putih sangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dibawah kepemimpinan mereka. Kami yakin pemberantasan korupsi, narkoba dan tindak pidana lainnya yang merugikan dan merusak negara akan ditegakkan, ujarnya.

“Bahwa sejak dilantik menjadi Presiden sudah terbukti beberapa koruptor yang telah ditangkap dan pengungkapan narkoba oleh BNN dan Polri dengan barang bukti lebih dari 1 ton sabu, begitu juga dengan kecurangan oleh Minyak Kita yang telah merugikan konsumen, pemerintah langsung bergerak cepat bekerja sama dengan Polri untuk melakukan penindakan dan operasi pasar. Belum lagi terkait masalah hubungan Internasional, dunia sudah melihat dan mengetahui bagaimana sepak terjang Presiden Prabowo-Gibran, tambah Lucky Sunarya.

Ketua LMP Mada juga mengatakan, percaya bahwa kedepan Indonesia akan lebih baik dan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo yakni menuju Indonesia Emas itu akan terlaksana dan semoga apa yang disebut selama ini Macan Asia akan terbukti.

“Selain itu, Kami Laskar Merah Putih yang merupakan Mitra aparat keamanan yang di DKI maupun wilayah lain yang tersebar dari Sabang sampai Merauke selalu bersinergi dengan apparat keamnan dalam menjaga Kamtibmas. “Kami juga menghimbau kepada seluruh anggota Laskar Merah Putih agar tetap mendukung pemerintah dalam pemberantasan bahaya Narkoba agar generasi muda terselamatkan dan menjadi generasi muda yang siap bersaing,” imbuhnya.

Dalam kegiatan deklarasi tersebut yang dihadiri oleh jajaran pimpinan LMP dan anggotanya. Ketua LMP Mada, Sdr. Lucky Sunarya, menyatakan, DEKLARASI DEMI PERSATUAN KEUTUHAN NKRI

1. Menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kasus penyelundupan, korupsi dan narkoba.

3. Menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan dan gotong-royong sebagai dasar memperkuat persatuan bangsa.

4. Bersama menjaga keamanan, ketertiban, serta menghormati perbedaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai.

5. Mengamankan dan mensukseskan program pemerintah seperti Makan Gizi Gratis serta program-program yang pro rakyat.

“Semoga Allah SWT, memberikan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Ketua PERSADANI Edukasi Mengajak Napiter dan Eks Napiter Setia NKRI: Menjaga Kamtibmas yang Aman dan Kondusif di Jawa Tengah

Published

on

By

Semarang, Jurnaljakarta.com  – Ketua Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (PERSADANI) mengajak kalangan masyarakat Jawa Tengah ikut berpartisipasi menjaga Kamtibmas yang aman kondusif jelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025

Hal tersebut diungkapkan Mantan napi teroris (Napiter), Sri Pujimulyo Siswanto atau biasa disebut Ustadz Puji melalui keterangannya, Rabu (19/3).

“Dalam hitungan hari, Umat Islam di seluruh Indonesia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025,” imbuhnya.

Ustadz Puji juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga suasana bulan suci Ramadhan ini dengan penuh khidmat.

Setelah kembali ke pelukan NKRI, Sri Puji saat ini mengemban tugas menjadi Ketua Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri yang bergerak membantu para eks Napiter kembali ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

“Saya menghimbau kepada masyarakat khusunya umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 kita maksimalkan ibadah kita agar bisa kita rayakan dengan keikhlasan dan ketulusan dan saling maaf memaafkan,” kata Sri Puji.

Ditanya ancaman teror menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Sri Pujimulyo mengaku ancaman tetap selalu ada sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban ini bukan semata tugas TNI dan Polri maupun Densus 88 AT, tetapi masyarakat juga harus ikut andil menjaga keamanan bersama agar tetap kondusif.

“Tugas kita bersama untuk menjaga suasana agar tetap kondusif menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H,” terangnya.

Ketua Persadani Sri Pujimulyo, juga dengan tegas menyatakan mendukung penuh program pemerintah khususnya Polri dalam memberantas paham Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme serta meminta agar semua pihak yang terhubung dengan jaringan terorisme harus ditindak tanpa memandang latar belakang, agar tercipta Kondusifitas wilayah Semarang Jateng.

Tidak lupa dibulan Ramadhan ini Persadani selain literasi pemahaman wawasan nasionalisme juga dengan segala keterbatasan senantiasa ikut beramal berbagi antar sesama dengan memberikan sebagian rezeki dalam bentuk makanan takjil dan Sembako kepada rekan sesama yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sesama.

“Saya menghimbau dan mengajak kepada rekan – rekan & masyarakat utk ikut menjaga suasana kamtibmas yang kondusif, aman, damai & dari prilaku intoleransi, Radikalisme & terorisme,” tandasnya.

“Semoga dengan bekal amal ibadah kita di bulan Ramadhan, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita dan membuka wawasan kita sehingga tidak terjebak kembali pada pemahaman intoleransi, radikalisme & terorisme, serta melahirkan pribadi-pribadi muslim yang saling mencintai, menghargai dan menghormati sesama untuk merajut persatuan dan kesatuan anak bangsa,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer