JURNALJAKARTA.COM – Tragedi teror dan perusakan yang terjadi di gedung Merah-Putih PGSI Kabupaten Demak, terjadi pada hari Sabtu (8/11/2025), kebetulan bersamaan dengan gencarnya OTT KPK.

Hal itu disampaikan oleh ketua PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia) Kabupaten Demak, Noor Salim, kepada sejumlah awak media (Minggu, 9/11/2025).

“Iya, telah terjadi teror perusakan di gedung Merah-Putih PGSI Demak, yang saya ketahui pada Sabtu Malam pukul 21.00 Wib, saat mampir ke kantor untuk ngecek Kotak Surat Masuk, sehabis berziarah makam Sunan Kalijaga dan Makam Kesultanan Demak, bersama para pekerja proyek Masjid Noor Al Jabbar, yang berasal dari Boyolali,” kata Salim.

Namun betapa kagetnya, lanjutnya, saat saya sampai gedung Merah-Putih kantor PGSI, kondisi di teras dan halaman porak poranda, maka saya langsung menghubungi satpam jaga BAWASLU yang terletak satu komplek di belakang gedung PGSI guna konfirmasi apakah di halaman kantor PGSI habis ada keramaian dari pihak luar?, tambah Salim.

Terkait kemungkinan adanya teror bersamaan gencarnya OTT KPK, Noor Salim yang juga aktifis KAHMI yang pernah melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK, menjelaskan kemungkinan apapun bisa terjadi.

“Ya kalau kemungkinan adanya teror di Gedung Merah-Putih PGSI, bisa saja dialami oleh siapapun kapanpun dimanapun, tetapi yang terjadi di Kantor PGSI, kemungkinan dilakukan oleh OTK (Orang Tak diKenal) ODGJ, karena pola pengrusakan antara beraturan dan tak beraturan tidak konsisten,” pungkas Salim.

Sementara itu, dari keterangan Andy satpam BAWASLU, dijelaskan bahwa, sejak Sabtu pagi dia tidak melihat adanya kegiatan apapun di halaman kantor PGSI.

“Saya jaga sejak Sabtu pagi, namun tidak melihat kegiatan apapun atau keramaian oleh pihak lain, di halaman kantor PGSI,” tutur Andy.

Yang saya tahu, lanjutnya, memang ada parkir sejumlah mobil damkar di halaman kantor PGSI sejak Minggu lalu, tambah Satpam Bawaslu.

“Jadi menurut saya, bisa saja itu kemungkinan pelaku perusakan di teras gedung Merah-Putih kantor PGSI adalah orang yang tidak waras atau Wong Edan,” pungkas Andy.

Adapun data kerusakan berupa: 2 Pot Bunga besar di teras, Taman Edukasi di halaman, Puluhan bendera PGSI berserakan, puton bendera pada pecah. (Red).

DEMAK, JURNALJAKARTA.COM – Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran barang kena cukai Ilegal, terutama rokok Ilegal dan Miras di Demak, jajaran Satpol PP bersama TNI-Polri dan Satgas Bea Cukai Semarang, rutin melakukan Razia

Bertempat di Kantor Satpol PP Gedung Grahadika Bina Praja Pemkab Demak Rabu (29/10), dilakukan Pemusnahan 1.038.128 batang rokok Ilegal jenis SKM, 396 batang rokok Ilegal jenis SKT, 2.868 liter MMEA Gol C minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan minuman beralkohol sebanyak 2.113 botol Hasil penegakan perda Kabupaten Demak yang dipimpin langsung Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, SE, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Mochamad Shuhandak.

Melalui keterangannya, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM, mengungkapkan bahwa, tujuan dalam Pemusnahan tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok Ilegal dan Miras. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman.

“Dalam kegiatan tersebut sesuai Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 (Miras) dan Barang Kena Cukai Ilegal (MMEA) Hasil Penindakan KPPBC TMP A Semarang Tahun 2025,” ujarnya.

Agus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Satpol PP berkomitmen dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok Ilegal dan Miras. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam peredaran barang ilegal dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.

“Pemusnahan rokok Ilegal dan miras ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, mengapresiasi kegiatan tim Satgas, terutama Satpol Demak yang telah bekerja keras dan kolaborasi dengan Bea Cukai, Kodim 0716/Demak, Polres Demak dan tim Satgas pemberantasan Bea Cukai Ilegal, sehingg bisa menekan peredaran rokok Ilegal di Demak. “Dimana hasil sitaannya selalu meningkat, termasuk pemberantasan pekat yang terus di gencarkan, sehingga kedepan Demak semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Demak, Plt. Kasatpol PP, Kepala KPPBC TMP A Semarang, Plt. Kepala Satpol PP Prov. Jateng dan Forkopimda Demak, Kepala Satpol PP Kab. Kendal, Kepala Satpol PP Kab Semarang, Kepala Satpol PP Kab. Grobogan, Kepala Satpol PP Kota Semarang dan Kepala Satpol PP Kota Salatiga. (Red).

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).