Connect with us

Nasional

Resmi Deklarasi, Ini 8 Poin Tuntutan KAMI, Ubah Dasar Negara Pancasila ?

Published

on

JurnalJakarta.com — Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.

“KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani saat membacakan Jatidiri KAMI, di lokasi.

Ahmad Yani menuturkan KAMI berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.

“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” sebut Ahmad yani.

Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan KAMI. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sebelumnya, deklarator KAMI Din Syamsuddin mengatakan Maklumat Menyelamatkan Indonesia berisi delapan poin terkait keprihatinan terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini. KAMI menyoroti perihal aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM.

“Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator. Memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam,” kata Din Syamsuddin di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

“Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan penyelewengan,” imbuhnya.

Nasional

Pj. Gubernur Teguh Lantik Marullah Matali Menjadi Sekda DKI Jakarta

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik dua pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono yang dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2024 tertanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

“Saya menyampaikan selamat bertugas, baik kepada Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta dan Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi,” kata Pj. Gubernur Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat, (8/11).

Ia mengharapkan, kedua pimpinan tinggi madya ini dapat menjalankan amanat dengan penuh dedikasi dan berintegritas untuk mendukung fungsi Pemprov DKI sebagai pusat perekononomian nasional yang sedang bertransformasi menjadi kota global. Ia optimistis kedua pejabat yang sudah memiliki banyak pengalaman, wawasan, dan dedikasi itu dapat menjalankan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Saya meminta, segenap pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitasnya, menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlandaskan azas manfaat,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia mengharapkan alokasi dana anggaran daerah agar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskannya, mutasi dalam jabatan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah institusi pemerintahan yang dilakukan dengan penuh kecermatan. Ia sebagai Pj. Gubernur DKI memastikan telah melaksanakan segala mekanisme aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan mutasi jabatan ini.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya bersama untuk membangun dan membenahi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan tentu saja kita berharap bisa berdaya saing. Sekali lagi selamat menjalankan tugas untuk bapak berdua. Untuk seluruh jajaran Pemprov DKI, mari kita terus solid, bersinergi dan berkolaborasi yang lebih baik untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi DKI Jakarta,” terangnya. (***)

Continue Reading

Nasional

Pj. Gubernur Teguh Tinjau Kesiapan Rumah Pompa Waduk Pluit Hadapi Musim Hujan

Published

on

By

JurnaljaKarta.com – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau kesiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi musim hujan, di Rumah Pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (4/11). Dalam tinjauannya, Pj. Gubernur Teguh memastikan seluruh pompa di Rumah Pompa Waduk Pluit berfungsi optimal untuk mengantisipasi banjir.

“Hari ini, saya melakukan kunjungan ke salah satu rumah pompa pengendali banjir yang strategis di DKI Jakarta, yakni Rumah Pompa Waduk Pluit. Selain meninjau kesiapan rumah pompa, kehadiran saya di sini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat pimpinan terkait mitigasi menghadapi musim hujan dan antisipasi terhadap banjir,” kata Pj. Gubernur Teguh.

Menurutnya, keberadaan Rumah Pompa Waduk Pluit sangat strategis dan penting dalam pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta, termasuk kawasan Istana Kepresidenan. Tidak hanya itu, Pj. Gubernur Teguh juga memastikan, jumlah pompa, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana (sarpras) pendukung memadai untuk bergerak cepat menangani banjir. Sehingga, apabila terdapat genangan air, dapat surut dengan cepat.

“Ini penting sekali. Karena, jangan sampai rumah pompa dengan teknologi yang sudah sangat bagus dan besar kapasitasnya ini, tidak diimbangi dengan sarana pendukung yang optimal. Makanya, tadi kita minta coba dicek dan dilihat pompanya, bekerja atau tidak, SDM siap atau tidak,” terangnya.

Ke depan, Pj. Gubernur Teguh juga akan meninjau kesiapan rumah pompa dan sarpras pengendalian banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun akan menggelar Apel Kesiapan Menghadapi Banjir.

“Termasuk pada rapim, kami sudah meminta masukan dan informasi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), salah satunya kapan puncak musim hujan di DKI Jakarta. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi sekitar pertengahan sampai dengan akhir Februari. Lalu, bagaimana upaya-upaya kita tahun depan, apa yang bisa kita lakukan lagi pada awal tahun 2025,” tutur Pj. Gubernur Teguh.

“Saya juga minta kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang menangani penanggulangan bencana untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga dampak musim hujan dapat tertangani dengan cepat. Bahkan, kita juga sudah siap kalau diperlukan rekayasa cuaca,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh menginstrukstikan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam pengendalian banjir saat musim hujan. Di antaranya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan pompa-pompa air berfungsi dengan baik dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat menangani masalah sampah akibat banjir. Kemudian, saat terjadi banjir, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD DKI Jakarta sudah siap siaga membantu masyarakat.

“Termasuk saat pascabanjir, bagaimana Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD dapat bergerak semua. Kami juga meminta partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengendalian banjir, salah satunya tidak membuang sampah di saluran air. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan lainnya sangat penting,” imbaunya.
Hadir mendapingin pj. Gubernur DKI jakarta.Teguh.Dr. Sigit wijatmoko, asisten pemerintahan Sekda DKI jakarta, Dr. Ali maulana hakim walikota administrasi Jakarta Utara, Darmawan camat penjaringan.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menambahkan, sesuai arahan Pj. Gubernur Teguh, seluruh Perangkat Daerah terkait diminta melakukan pengecekan kesiapan menghadapi musim hujan, termasuk pompa-pompa air di underpass dan pembersihan sampah-sampah yang ada di badan saluran air. “Selain itu, pos-pos kesehatan dari Dinas Kesehatan juga harus dipastikan siap dan dari Dinas Sosial harus siap menyediakan pos dapur umum jika dalam kondisi tertentu dibutuhkan,” kata Afan.

Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menerangkan, saat ini, terdapat 577 pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi. Ada pula 557 pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

“Untuk persiapan musim hujan saat ini, kami sudah siapkan dengan baik untuk melayani warga. Namun, kami mengharapkan, warga Jakarta juga tidak membuang sampah sembarangan. Karena, sampah-sampah itu akan membuat block dan cloaking dari pompa-pompa air, sehingga tidak bisa dioperasikan dengan baik,” tuturnya.(sutarno)

Continue Reading

Nasional

Resmi Dilantik, Mentan Amran Siap Berjuang untuk Indonesia Daulat Pangan

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  —  Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Di bawah komando kepemimpinan Prabowo-Gibran, Mentan Amran berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan.

“Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu,” ungkap Amran pada ramah-tamah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (21/10/2024).

Mentan Amran mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.

“Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” ucapnya.

Mentan Amran menjelaskan bahwa swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi.

“Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Populer