Nasional
Kemunculan Organisasi KAMI Untuk Apa? Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa
JurnalJakarta.com — Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.
Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).
Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.
“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.
Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.
Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.
“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.
Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.
Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.
“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.
Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.
Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.
“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.
Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.
“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.
JURNALJAKARTA.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik dua pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono yang dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2024 tertanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
“Saya menyampaikan selamat bertugas, baik kepada Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta dan Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi,” kata Pj. Gubernur Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat, (8/11).
Ia mengharapkan, kedua pimpinan tinggi madya ini dapat menjalankan amanat dengan penuh dedikasi dan berintegritas untuk mendukung fungsi Pemprov DKI sebagai pusat perekononomian nasional yang sedang bertransformasi menjadi kota global. Ia optimistis kedua pejabat yang sudah memiliki banyak pengalaman, wawasan, dan dedikasi itu dapat menjalankan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Saya meminta, segenap pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitasnya, menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlandaskan azas manfaat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia mengharapkan alokasi dana anggaran daerah agar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskannya, mutasi dalam jabatan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah institusi pemerintahan yang dilakukan dengan penuh kecermatan. Ia sebagai Pj. Gubernur DKI memastikan telah melaksanakan segala mekanisme aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan mutasi jabatan ini.
“Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya bersama untuk membangun dan membenahi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan tentu saja kita berharap bisa berdaya saing. Sekali lagi selamat menjalankan tugas untuk bapak berdua. Untuk seluruh jajaran Pemprov DKI, mari kita terus solid, bersinergi dan berkolaborasi yang lebih baik untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi DKI Jakarta,” terangnya. (***)
JurnaljaKarta.com – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau kesiapan Pemprov DKI Jakarta menghadapi musim hujan, di Rumah Pompa Waduk Pluit, Jakarta Utara, pada Senin (4/11). Dalam tinjauannya, Pj. Gubernur Teguh memastikan seluruh pompa di Rumah Pompa Waduk Pluit berfungsi optimal untuk mengantisipasi banjir.
“Hari ini, saya melakukan kunjungan ke salah satu rumah pompa pengendali banjir yang strategis di DKI Jakarta, yakni Rumah Pompa Waduk Pluit. Selain meninjau kesiapan rumah pompa, kehadiran saya di sini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat pimpinan terkait mitigasi menghadapi musim hujan dan antisipasi terhadap banjir,” kata Pj. Gubernur Teguh.
Menurutnya, keberadaan Rumah Pompa Waduk Pluit sangat strategis dan penting dalam pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta, termasuk kawasan Istana Kepresidenan. Tidak hanya itu, Pj. Gubernur Teguh juga memastikan, jumlah pompa, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana (sarpras) pendukung memadai untuk bergerak cepat menangani banjir. Sehingga, apabila terdapat genangan air, dapat surut dengan cepat.
“Ini penting sekali. Karena, jangan sampai rumah pompa dengan teknologi yang sudah sangat bagus dan besar kapasitasnya ini, tidak diimbangi dengan sarana pendukung yang optimal. Makanya, tadi kita minta coba dicek dan dilihat pompanya, bekerja atau tidak, SDM siap atau tidak,” terangnya.
Ke depan, Pj. Gubernur Teguh juga akan meninjau kesiapan rumah pompa dan sarpras pengendalian banjir di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun akan menggelar Apel Kesiapan Menghadapi Banjir.
“Termasuk pada rapim, kami sudah meminta masukan dan informasi dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), salah satunya kapan puncak musim hujan di DKI Jakarta. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi sekitar pertengahan sampai dengan akhir Februari. Lalu, bagaimana upaya-upaya kita tahun depan, apa yang bisa kita lakukan lagi pada awal tahun 2025,” tutur Pj. Gubernur Teguh.
“Saya juga minta kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang menangani penanggulangan bencana untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga dampak musim hujan dapat tertangani dengan cepat. Bahkan, kita juga sudah siap kalau diperlukan rekayasa cuaca,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Teguh menginstrukstikan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam pengendalian banjir saat musim hujan. Di antaranya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan pompa-pompa air berfungsi dengan baik dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dapat menangani masalah sampah akibat banjir. Kemudian, saat terjadi banjir, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD DKI Jakarta sudah siap siaga membantu masyarakat.
“Termasuk saat pascabanjir, bagaimana Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD dapat bergerak semua. Kami juga meminta partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengendalian banjir, salah satunya tidak membuang sampah di saluran air. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan lainnya sangat penting,” imbaunya.
Hadir mendapingin pj. Gubernur DKI jakarta.Teguh.Dr. Sigit wijatmoko, asisten pemerintahan Sekda DKI jakarta, Dr. Ali maulana hakim walikota administrasi Jakarta Utara, Darmawan camat penjaringan.
Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menambahkan, sesuai arahan Pj. Gubernur Teguh, seluruh Perangkat Daerah terkait diminta melakukan pengecekan kesiapan menghadapi musim hujan, termasuk pompa-pompa air di underpass dan pembersihan sampah-sampah yang ada di badan saluran air. “Selain itu, pos-pos kesehatan dari Dinas Kesehatan juga harus dipastikan siap dan dari Dinas Sosial harus siap menyediakan pos dapur umum jika dalam kondisi tertentu dibutuhkan,” kata Afan.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menerangkan, saat ini, terdapat 577 pompa stasioner yang tersebar di 202 lokasi. Ada pula 557 pompa mobile yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.
“Untuk persiapan musim hujan saat ini, kami sudah siapkan dengan baik untuk melayani warga. Namun, kami mengharapkan, warga Jakarta juga tidak membuang sampah sembarangan. Karena, sampah-sampah itu akan membuat block dan cloaking dari pompa-pompa air, sehingga tidak bisa dioperasikan dengan baik,” tuturnya.(sutarno)
JURNALJAKARTA.COM — Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Di bawah komando kepemimpinan Prabowo-Gibran, Mentan Amran berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan.
“Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan siap dan kami yakin mampu,” ungkap Amran pada ramah-tamah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan (21/10/2024).
Mentan Amran mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.
“Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” ucapnya.
Mentan Amran menjelaskan bahwa swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.
“Kita sudah action, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi.
“Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu,” ucapnya. (***)
Mariposa Magicial Night, Perayaan Natal dan Tahun Baru di Swiss Belresort Dago Heritage, Malam Liburan yang Penuh Keanggunan, Keceriaan, dan Gemerlap
Brits Hotel Puri Indah Hadirkan “Back to 80’s New Year’s Eve Party” untuk Sambut Tahun 2025
Favehotel PGC Cililitan Jakarta Sambut Tahun Baru 2025 dengan Penawaran Spesial
Sambut Kuartal IV Tahun 2024, Snapcart Ungkap Marketplace Pilihan Brand Lokal dan UMKM
Linda Rasyid, CEO Talenta Multimedia Kreatif Ungkap Manfaat Branding Bagi UMKM
Pj. Gubernur Teguh Lantik Marullah Matali Menjadi Sekda DKI Jakarta
300 Santri Sarang se-Kabupaten Demak, Siap Menangkan Paslon H. Edi – H. Eko
