Nasional
Diskusi #PapuanLivesMatter Di UI Timbulkan Polemik
Jurnaljakarta.com – Diskusi #PapuanLivesMatter di Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu menimbulkan polemik di sejumlah kalangan.
Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia mengatakan BEM UI sudah mengajukan perizinan untuk mengadakan acara diskusi #PapuanLivesMatter. Namun surat baru diterima Direktorat Mahasiswa pukul 11.00 WIB dan kegiatan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB.
Menurut dia, pihak Dirmawa sudah memberikan saran berdasarkan narasumber yang terlihat hanya satu pihak perlu dievaluasi, untuk mengikutsertakan pihak pro dan kontra sehingga acara terselenggara dengan baik. Namun, acara tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal. Pihak Dirmawa sudah memberikan tanggapan namun tidak ada lagi komunikasi dengan pihak BEM UI. Ketika diskusi publik hanya ada narasumber satu pihak maka perlu dievaluasi kegiatan tersebut, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat atau ranah publik.
”Diskusi yang baik perlu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak seperti diskusi #PapuanLivesMatter. Perlu ada pembanding dari pihak pro dan kontra. Sanksi yang diberikan untuk BEM UI akan dipertimbangkan oleh sivitas akademika,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Selasa (16/6/2020).
Deputi-VII BIN Wawan Hari Purwanto, mengatakan kasus rasialisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan yang ada di Amerika, hal tersebut tidak ada kaitannya. Wawan menilai, perlunya melihat situasi dengan proporsional, apalagi kasus Papua sudah selesai di ranah PBB. Mengkritisi tidak bermasalah, namun yang sudah disahkan tidak perlu dipermasalahkan kembali. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah membangun wilayah Papua dengan kecepatan tinggi dan infrastruktur yang lebih baik. Produk objek vital nasional dan sarana prasarana sudah ditujukan untuk masyarakat Papua.
“Opini publik yang terus diusung perlu dipertimbangkan dengan baik, harus mengikuti aturan dan jangan sampai melanggar. Institusi UI sudah seharusnya memahami hal tersebut untuk mengadakan sebuah diskusi, harus diimbangi dengan kedua sisi pro dan kontra tidak hanya satu sisi. Saat ini kita menuju ke masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Solusi pembangunan Papua ke depan untuk tampil lebih menarik dan menyejahterkan masyarakat Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Michael Manufandu, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter merupakan hak masyarakat pada kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat. Namun, terdapat peraturan dan etika publik sebagai ukuran agar masyarakat sopan santun dalam tutur kata dan memberikan pendapat yang mempunyai nilai realistis.
“Universitas Indonesia dengan berbagai perangkat pimpinan atau rektornya mempunyai kewenangan untuk menghasilkan produk mahasiswa yang bagus, bernilai tinggi, dan berkarakter. Memang perlu dipertanyakan, banyaknya pelanggaran pada acara tersebut. Perlunya teguran, peringatan, sanksi dan lain-lain, agar dapat mengevaluasi diskusi yang menyebabkan dampak yang meluas di ranah publik. Seperti, adanya diskusi atau seminar yang dinilai mengandung unsur berbeda pendapat yang ekstrem”, ungkapnya
Keteraturan, hirarki, prosedur, dan metode perlu diterapkan oleh organisasi yang di usung BEM UI. “Universitas Indonesia mempunyai aturan berlaku, untuk membina mahasiswa. Organisasi BEM UI harus berjalan sesuai aturan, dalam setiap organisasi harus ada hierarki. Universitas Indonesia memberlakukan aturan tersebut dan akan menekankan kembali kepada BEM UI. Keteraturan, hierarki, prosedur dan metoda akan diberlakukan sesuai ketetapan terlebih pada BEM UI. Kebebasan berpendapat harus diatur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku”, lanjutnya.
Sehubungan dengan adanya diskusi #PapuanLivesMatter, pihaknya kembali menekankan kepada pihak kampus bagaimana pimpinan memberikan reward dan punishment bagi organisasi BEM UI yang telah menyelenggarakan acara tersebut. ”Kebebasan akademisi harus berpikir realistis berpikir bagaimana dampak yang akan terjadi. Pimpinan harus melihat bagaimana ke depan dampak tersebut, sebagaimana acara yang sama,” kata dia.
Dosen Fakultas Hukum Cudry Sitompul, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter dinilai peran pembicara tidak mewakili beberapa pihak, sehingga acara tersebut tidak komprehensif. Acara tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili Universitas Indonesia.
“Tema yang diangkat oleh BEM UI berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak bersifat apartheid, mengenai hak-hak manusia. Pemerintah tidak melakukan seperti yang dibicarakan dalam diskusi tersebut. Pandangan opini seseorang tertentu berkaitan dengan isu diskusi yang missleading, tidak benar pemerintah melakukan tindakan kekerasan ke Papua. Hal tersebut hanya tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menangani Papua,” ungkapnya.
Mereka tidak seharusnya melakukan pembahasan tersebut tanpa ada dasar-dasar dan metodologi ilmiah. Diskusi adalah kebebasan pendapat, atau biasa disebut kebebasan akademik dalam lingkup universitas. Jika hal tersebut adalah kebebasan akademik harusnya membawa hal ilmiah dan metodologinya. Kalau seperti diskusi yang lalu, berarti hanya sekedar orasi mahasiswa.
Pohukam
Pangkoopsud I Resmikan Gedung Marsekal TNI Sukardi di Lanud Halim P
JurnalJakarta.com — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin meresmikan Gedung Marsekal TNI Sukardi yang berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Selasa (31-12-2024).
Dengan disaksikan Kaskoopsud I Marsekal Pertama TNI Prasetiya Halim, S.H. dan Irkoopsud I Marsekal Pertama TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., Danlanud Halim Perdanakusuma serta Kadisurpotrudau dan Kapusbekmatau, Peresmian Gedung Marsekal TNI Sukardi yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Pangkoopsud I, dilanjutkan dengan peninjauan GSG, pemotongan tumpeng, penyerahan cenderamata, dan diakhiri dengan refreshment dan pemutaran film proses pembuatan gedung.
Marsekal TNI Sukardi kelahiran tahun 1931 di Ledok Wetan, Bojonegoro, alumni Sekolah Penerbang Lanjutan (SPL) di Pangkalan Udara Kalijati. Diwisuda menjadi Penerbang AURI pada 1 Oktober 1953 dengan pangkat Letnan Muda Udara I sebagai penerbang C-130B Hercules.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Sukardi yang saat itu dilantik pada tanggal 26 November 1982 menggantikan Marsekal TNI Ashadi Tjahjadi merupakan putra bangsa yang berkiprah di TNI Angkatan Udara, yang telah berjasa dalam pengabdiannya dengan berbagai penghargaan antara lain Bintang Sakti, Bintang Mahaputra Adipradana, Bintang Dharma, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama dan masih banyak lagi, sementara itu bapak Sukardi juga menerima penghargaan dari Luar Negeri Darjah Yang Pertama dari DKKATM PGAT Malaysia, The Most Noble Order of The Crown of Thailand, The Order of Merit of the Federal Republic of Germany/Grand Cross (Das Groose Verdienstkreuz Mit Stern und Schulterband).
Turut hadir dalam acara peresmian Gedung Marsekal TNI Sukardi, Aspers Kaskoopsud I, Aslog Kaskoopsud I, Aspotdirga Kaskoopsud I, perwakilan keluarga Marsekal TNI (Purn) Sukardi, dan para Pejabat Lanud Halim Perdanakusuma. (***)
Pohukam
Kolaborasi TNI AU dengan Media Massa, Bangun Kesadaran Publik akan Pentingnya Peran TNI AU dalam Dukung Indonesia Emas 2045.
JURNALJAKARTA.COM — “Pentingnya kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan media massa, untuk membangun kesadaran publik akan pentingnya peran Angkatan Udara dalam mendukung Indonesia Emas 2045” jelas Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., saat pimpin acara Sambung Rasa dengan pimpinan redaksi Media Massa Nasional, bertempat di Gedung Auditorium I.G. Dewanto, Mabesau. (Senin, 30-12-2024).
Dalam acara Sambung Rasa tersebut mengangkat tema “Sinergi TNI Angkatan Udara dan media massa bertujuan mewujudkan TNI Angkatan Udara yang mampu melalui modernisasi alutsista guna mendukung program strategis nasional menuju visi Indonesia Emas 2045”
Dalam kesempatan tersebut Kasau menjelaskan jargon TNI Angkatan Udara yaitu Ampuh: Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis. “Konsep ini menjadi landasan utama dalam setiap langkah dan kebijakan strategis dari TNI Angkatan Udara. Hal tersebut selaras dengan visi TNI Angkatan Udara untuk memberikan yang terbaik dalam menjaga kedaulatan Indonesia dan berkontribusi pada stabilitas serta perdamaian dunia” ujar Kasau.
Lebih lanjut Kasau menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara selalu terdepan dalam mendukung program strategis nasional antara lain, Program Ketahanan Pangan, Kerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengelola lahan di Lanud Sugiri Sukani, Majalengka, dan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta serta Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan melalui tujuh Lanud di Pulau Jawa sebagai pilot project.
“Melalui sinergi dengan media massa, saya berharap kita dapat membangun narasi positif, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat, sekaligus memperkokoh pertahanan negara” pungkas Kasau.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakasau, Dankodiklatau, Irjenau, Koorsahli Kasau, Para Asisten Kasau, Kapuslaiklambangjaau, Para Kadis Jajaran Mabesau dan Para Pejabat Utama TNI AU lainnya serta Para Pimred Media TV Nasional.
Nasional
Pj. Gubernur Teguh Lantik Marullah Matali Menjadi Sekda DKI Jakarta
JURNALJAKARTA.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik dua pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, menggantikan Joko Agus Setyono yang dilantik menjadi Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166/TPA Tahun 2024 tertanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
“Saya menyampaikan selamat bertugas, baik kepada Marullah Matali sebagai Sekda DKI Jakarta dan Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi,” kata Pj. Gubernur Teguh di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat, (8/11).
Ia mengharapkan, kedua pimpinan tinggi madya ini dapat menjalankan amanat dengan penuh dedikasi dan berintegritas untuk mendukung fungsi Pemprov DKI sebagai pusat perekononomian nasional yang sedang bertransformasi menjadi kota global. Ia optimistis kedua pejabat yang sudah memiliki banyak pengalaman, wawasan, dan dedikasi itu dapat menjalankan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
“Saya meminta, segenap pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kapasitasnya, menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berlandaskan azas manfaat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ia mengharapkan alokasi dana anggaran daerah agar dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskannya, mutasi dalam jabatan adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah institusi pemerintahan yang dilakukan dengan penuh kecermatan. Ia sebagai Pj. Gubernur DKI memastikan telah melaksanakan segala mekanisme aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan mutasi jabatan ini.
“Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya bersama untuk membangun dan membenahi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan tentu saja kita berharap bisa berdaya saing. Sekali lagi selamat menjalankan tugas untuk bapak berdua. Untuk seluruh jajaran Pemprov DKI, mari kita terus solid, bersinergi dan berkolaborasi yang lebih baik untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi DKI Jakarta,” terangnya. (***)