Connect with us

Nasional

KPK Dalami Pemeriksaan BTO, James Riady dan Neneng

Published

on

Jurnaljakarta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan tersangka eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) tentang pertemuan antara petinggi Lippo Group James Tjahaja Riady dengan eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

KPK, memeriksa Toto dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, KPK mendalami pengetahuan BTO tentang pertemuan James Riady di rumah Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin dan menanyakan apakah ada pembicaraan tentang perizinan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Dalam pemeriksaan tersebut, kata Febri, tersangka Toto juga menolak untuk diambil sampel suaranya. “Penyidik awalnya akan mengambil sampel suara, namun BTO menolak dan kemudian hal tersebut dituangkan dalam berita acara penolakan,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK pada Senin (29/7) telah menetapkan Toto sebagai tersangka bersama mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK) dalam pengembangan perkara kasus Meikarta.

Tersangka Iwa diketahui meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jabar. Permintaan tersebut diteruskan pada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan.

Beberapa waktu kemudian pihak Lippo Cikarang menyerahkan uang pada Neneng Rahmi. Kemudian pada Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka Iwa dengan total Rp900 juta terkait pengurusan RDTR di Provinsi Jabar.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Sementara James pernah diperiksa KPK pada 30 Oktober 2018 sebagai saksi untuk sembilan tersangka yang telah diproses KPK sebelumnya terkait kasus Meikarta.Usai diperiksa, James mengaku dicecar 59 pertanyaan oleh penyidik KPK. “Mencakupi segala hal dan saya memberikan semua itu dengan penuh kooperatif dan mendukung KPK dengan prosesnya.
“Saya sungguh apresiasi sikap KPK itu yang begitu profesional dan ramah itu, saya sangat apresiasi,” tutup James.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pohukam

Gus Toto, Dukung Program “Manggarai Bersholawat” sebagai Wahana Tabayun dan Muasabah Pelaku Tawuran

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuat program “Manggarai Berselawat” untuk mencegah tawuran terus terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, menuai banyak tanggapan dari public.

Ide tersebut oleh public banyak dibandingkan dengan penanganan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5), Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) menyatakan bahwa, Masyarakat hendaknya memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan rencananya dan jika sudah berjalan Masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi.

“Saya mendukung Mas Pram untuk menjalankan Program Manggarai Bersholawat sebagai Langkah yang diambil untuk mitigasi persoalan tawuran yang sering terjadi di Manggarai.Kita akan kawal Bersama, dan jika berhasil maka patut dapat apresiasi, namun jika hasilnya tidak optimal maka bisa sama-sama dikritisi dan mencari Solusi lain,” kata Gus Toto, Panggilan akrab Muhammad Thohar.

Menurut Tokoh Muda Nahdatul Ulama itu, untuk menangani fenomena tawuran dapat dilakukan dengan ragam pendekatan. Diantaranya adalah pendekatan yang humanis untuk mengatasi ragam permasalahan di Jakarta. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan bisa juga bersifat kultural dan keagamaan. Tawuran menurut Gus Toto tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif.

“Dalam “Manggarai Bersholawat”, Mas Pram akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Duduk bareng, cari tahu apa akar masalahnya. Nggak bisa hanya menyalahkan saja. Selain itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ini bentuk komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Gus Toto menambahkan bahwa, tawuran tidak hanya terjadi wilayah di Jakarta Selatan yang mana Manggarai salah satunya. Wilayah lain yang juga kerap terjadi tawuran antar kelompok terjadi juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Utara.

“ini adalah awal, Pemprov siap hadir ditengah Masyarakat mempertemukan pihak-pihak yang sering bertikai dan tawuran. Jika ada konflik dan saling tuduh siapa yang memulai tawuran maka disini Gubernur turun langsung untuk memfasilitai pihak yang berkonflik tabayun, setelah komunikasi terbangun maka akan diajak muasabah, itu yang saya pahami dari tujuan Program Manggarai Bersholawat yang di inisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Kepri Jalur Laut Malaysia dan Singapura, Para Pekerja Migran Indonesia Ilegal dan Legal

Published

on

By

BATAM, JURNALJAKARTA.COM – Kinerja Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diapresiasi. Ini tidak terlepas dari hadirnya Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO).

Hal tersebut diungkapkan Irwan Setiawan, Pengurus Yayasan Embun Pelangi Kepulauan Riau (Kepri) melalui keterangannya, Jum’at (2 Mei 2025).

“Sekarang Kepolisian sudah bagus punya Direktorat PPA dan PPO itu sangat membantu,” ujar Irwan Setiawan.

Menurutnya, perlu ada sosialisasi yang lebih masif lagi terkait keberadaan direktorat tersebut.

“Cuma harus lebih tersosialisasikan lagi di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena direktorat itu sendiri kan adanya di Mabes Polri ya,” tuturnya.

Pihaknya sendiri, mengaku sudah sering bekerja sama dengan petugas Kepolisian dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Kami bersama pegiat migran lainnya yang tergabung dalam Jaringan SAFE Migran ikut berperan menangani korban salah satunya dengan menyediakan rumah aman, sementara polisi mengurus pelaku terkait perdagangan orang,” ucapnya.

Lebih lanjut, karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Kepri sering terjadi persoalan terkait Pekerja Migran. Penanganan permasalahan pekerja Migran ini yang berangkat dengan melalui jalur laut, menurut dia kurang maksimal.

“Sebab, kendati ada gugus tugas yang khusus mengurusi perkara itu, namun kinerjanya kurang optimal,” imbuhnya.

“Tentunya akan banyak sekali persoalan-persoalan dari pekerja migran karena di situ tempat transit dari para pekerja migran ketika mereka mau ke Malaysia atau Singapura,” tuturnya.

“Tetapi persoalannya itu bisa jadi di anggaran atau komitmen para anggota Gugus Tugas itu sendiri,” kata Irwan.

Adapun Yayasan Embun Pelangi Kepri turut tergabung dalam gugus tugas tersebut, yang berperan melakukan rehabilitasi dan pemulangan pekerja migran.

Yayasan Embun Pelangi sendiri berlokasi di Batam, Kepulauan Riau dan berfokus pada isu eksploitasi seksual anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja migran yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Serta Embun Pelangi melayani pengaduan serta memiliki rumah aman. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Untuk Menjaga NKRI & Menjaga Rakyat, Jangan Mudah Terprovokasi

Published

on

By

Ketum PWI dan Laskar Sabilillah, Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM –Tenanglah, jangan mudah terprovokasi. Kita ada untuk memperkuat NKRI, menjaga rakyat, bukan menambah kegaduhan.

Demikian ditegaskan Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A, Ketua Umum PWI dan Laskar Sabilillah, melalui keterangannya, Senin (28/4).

“Di tengah dinamika yang terjadi, seluruh anggotanya untuk tetap tenang, menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi,” imbuhnya.

Dr. Abas menambahkan, pentingnya tetap berada di jalur perjuangan yang lurus memperjuangkan kebenaran sejarah, menjaga kehormatan nasab Rasulullah SAW, serta melindungi para ulama dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan demi kepentingan pribadi.

“Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mempererat persatuan, dan mengajarkan masyarakat agar mencintai NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Dr. Muhammad Abbas, menguatkan semangat para anggotanya.

Tidak hanya berhenti di situ, Komando seruan juga diteruskan oleh Komandan Laskar Sabilillah Pusat, Ali Hifni Al Bantani.

Ia mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kondusifitas, menaati hukum yang berlaku dan tetap berpijak sebagai bagian dari bangsa yang berkomitmen pada persatuan.

“Dalam suasana penuh keprihatinan atas banyaknya provokasi, suara dari PWI dan Laskar Sabilillah menjadi pengingat penting bahwa menjaga kedamaian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa,” ujarnya. (Red).

Continue Reading

Populer