|
find us on : 
HOME > POHUKAM
Kamis, 23 November 2017 - 07:11:20 WIB

Kasus AW-101, Panglima TNI Tepis Kabar POM TNI Panggil Paksa Mantan Kasau

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, kasus korupsi Helikopter AgustaWestland 101 (AW-101) akan terus bergulir sampai tuntas. Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah meminta dirinya untuk mengejar terus para pelaku sampai tuntas. "Waktu dulu ribut-ribut saya dipanggil Presiden...

Jumat, 17 November 2017 - 14:13:37 WIB

Pengacara : KPK Sudah Terbitkan Surat Penahanan Setnov

Fredrich Yunadi, Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan surat penahanan untuk kliennya. Fredrich menyatakan, KPK mengeluarkan surat penahanan itu ketika Setnov akan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari RS Media..

Kamis, 09 November 2017 - 17:29:35 WIB

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

Pemerintah Harus ingat Jasa Ormas dalam Membangun NKRI, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November. Yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Peringatan ini merujuk pada peristiwa pertempuran Surabaya, yang merupakan pertempuran heroik pertama hanya berjarak tiga bulan sejak proklamasi..

Rabu, 08 November 2017 - 10:06:12 WIB

Sidang AW-101, Saksi Ahli Sebut KPK Prematur Dalam Menetapkan Tersangka

Pakar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang dan Pakar Hukum Pidana Chairul Huda dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan perkara dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland (AW) 101. Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli..

Kamis, 12 Oktober 2017 - 18:03:10 WIB

Jamu Menhan Vietman, Wiranto Bahas Sengketa Batas ZEE

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan sengketa batas zona ekonomi eksklusif. Wiranto mengatakan, kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk..

Rabu, 11 Oktober 2017 - 18:40:57 WIB

Kemenkumham Bakal Sediakan Lapas Khusus bagi Bandar Narkoba dan Teroris

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berencana menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus yang diperuntukkan bagi para narapidana kasus narkotika dan terorisme. Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun mengatakan lapas khusus tersebut akan hadir di Lapas Nusakambangan, dengan..

Minggu, 01 Oktober 2017 - 19:46:02 WIB

Pakar Hukum Pidana: Terbitkan Sprindik Baru, KPK MelawanPutusan Hukum.

KPK menerbitkan sprindik baru , menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan. Hal tersebut dikatakan Pakar Hukum Pidana, Dr.Fredrich Yunadi, kepada Wartawan di Jakarta Sabtu (30/9/2017). Fredrich mengatakan, putusan..

Jumat, 29 September 2017 - 19:10:09 WIB

Konfercab Ansor Demak Tetapkan Nurul Sebagai Ketua GP Ansor

GP Ansor Demak melaksanakan Konferensi Cabang VIII PC GP Ansor Kab Demak, dengan mengusung tema Semoga lebih maju dalam mengemban amanah memperjuangkan Aswaja dan mempertahankan NKRI." Bertempat di Pondok Pesantren Al Hidayah, dukuh Krasak, Temuroso, Guntur. Kamis (28/9/2017). Konfercab..

Kamis, 21 September 2017 - 15:35:41 WIB

Auditor BPK Berinisial SY Tersangka Kasus Suap Moge

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial SY menjadi tersangka kasus suap motor gede (moge) Harley-Davidson. Auditor SY diduga meminta sesuatu ke Jasa Marga terkait audit yang dilakukan. Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, BPK sudah melakukan pemeriksaan internal sejak..

Selasa, 19 September 2017 - 15:02:29 WIB

Bamus Betawi Minta Persoalan PKI Serahkan pada Hukum

Pada Senin (18/09/2017) dini hari di depan Kantor YLBHI di Jl Diponegoro No 74 Jakarta Pusat nyaris terjadi kerusuhan yang dipicu oleh sekumpulan orang. Ada sejumlah pihak menyebut keterlibatan Bamus Betawi dalam aksi pengepungan dan pembubaran seminar tentang PKI tersebut. Namun hal itu dibantah..

Rabu, 19 Juli 2017 - 05:53:31 WIB

Golkar tegaskan Munaslub akan ganggu konsolidasi internal

DPP Partai Golkar melalui rapat pleno di Jakarta, Selasa, memutuskan tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik, karena hanya akan mengganggu konsolidasi internal. "Munaslub akan menyulitkan koordinasi internal..

<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 25 | Next > | Last >>