|
find us on : 
HOME > POHUKAM
Sabtu, 09 Desember 2017 - 21:27:49 WIB

Jenderal Gatot Yakinkan Panglima Hadi Teruskan Proses Hukum Kasus Heli AW-101

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berkeyakinan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW 101 tidak akan dihentikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hal tersebut dikatakan Gatot menjawab pertanyaan wartawan soal kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi Heli AW 101..

Jumat, 08 Desember 2017 - 06:00:22 WIB

Jenderal Gatot Mutasikan 85 Pati Jelang Pensiun, PDIP : Maksudnya Apa?

PDIP mengkritik keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi (pati) TNI menjelang masa pensiunnya. PDIP berpandangan, tak etis mengeluarkan kebijakan strategis menjelang masa pensiun. "Harusnya saat dia sudah MPP (masa persiapan pensiun) dia mengerti, etikanya..

Jumat, 08 Desember 2017 - 05:37:27 WIB

Jendral Gatot Pastikan Kasus Heli AW-101 Terus Belanjut Meskipun Pensiun

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter AgustaWestland (AW)-101 terus berlanjut. Berakhirnya masa jabatannya sebagai Panglima TNI dalam waktu dekat, tidak akan mengubah hal tersebut. Jendral Gatot Nurmantyo mengaku percaya pada..

Selasa, 28 November 2017 - 00:20:35 WIB

Dipanggil KPK, Mantan Kasau Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Terkait Kasus AW-101

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna dipanggil KPK terkait kasus pengadaan helikopter AW-101, Namun Agus meminta pemeriksaannya diundur. "Penasihat hukum saksi datang dan memberikan informasi permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan," ucap Kabiro..

Kamis, 23 November 2017 - 07:11:20 WIB

Kasus AW-101, Panglima TNI Tepis Kabar POM TNI Panggil Paksa Mantan Kasau

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, kasus korupsi Helikopter AgustaWestland 101 (AW-101) akan terus bergulir sampai tuntas. Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah meminta dirinya untuk mengejar terus para pelaku sampai tuntas. "Waktu dulu ribut-ribut saya dipanggil Presiden...

Jumat, 17 November 2017 - 14:13:37 WIB

Pengacara : KPK Sudah Terbitkan Surat Penahanan Setnov

Fredrich Yunadi, Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto alias Setnov, menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan surat penahanan untuk kliennya. Fredrich menyatakan, KPK mengeluarkan surat penahanan itu ketika Setnov akan dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari RS Media..

Kamis, 09 November 2017 - 17:29:35 WIB

Pemerintah Harus Ingat Jasa Pahlawan

Pemerintah Harus ingat Jasa Ormas dalam Membangun NKRI, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November. Yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Peringatan ini merujuk pada peristiwa pertempuran Surabaya, yang merupakan pertempuran heroik pertama hanya berjarak tiga bulan sejak proklamasi..

Rabu, 08 November 2017 - 10:06:12 WIB

Sidang AW-101, Saksi Ahli Sebut KPK Prematur Dalam Menetapkan Tersangka

Pakar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang dan Pakar Hukum Pidana Chairul Huda dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan perkara dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland (AW) 101. Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli..

Kamis, 12 Oktober 2017 - 18:03:10 WIB

Jamu Menhan Vietman, Wiranto Bahas Sengketa Batas ZEE

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membahas sejumlah isu saat bertemu dengan Menteri Pertahanan Vietnam Ngo Xuan Lich, termasuk dorongan untuk membicarakan sengketa batas zona ekonomi eksklusif. Wiranto mengatakan, kedua negara akan mengadakan pertemuan untuk..

Rabu, 11 Oktober 2017 - 18:40:57 WIB

Kemenkumham Bakal Sediakan Lapas Khusus bagi Bandar Narkoba dan Teroris

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berencana menyediakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus yang diperuntukkan bagi para narapidana kasus narkotika dan terorisme. Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun mengatakan lapas khusus tersebut akan hadir di Lapas Nusakambangan, dengan..

Minggu, 01 Oktober 2017 - 19:46:02 WIB

Pakar Hukum Pidana: Terbitkan Sprindik Baru, KPK MelawanPutusan Hukum.

KPK menerbitkan sprindik baru , menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan. Hal tersebut dikatakan Pakar Hukum Pidana, Dr.Fredrich Yunadi, kepada Wartawan di Jakarta Sabtu (30/9/2017). Fredrich mengatakan, putusan..

<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 26 | Next > | Last >>