|
find us on : 
Home > PILIHAN EDITOR > Masuki Usia 56 Tahun, Kohanudnas Harus Kerja Keras Hadapi Dinamika Perubahan Tantangan

Masuki Usia 56 Tahun, Kohanudnas Harus Kerja Keras Hadapi Dinamika Perubahan Tantangan

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 08 Februari 2018 | 19:03:47
dibaca | 5194 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) merupakan komando tunggal dalam operasi pertahanan udara (hanud) nasional dengan tugas menjaga keamanan wilayah udara nasional dari berbagai penerbangan ilegal agar terwujud kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain NKRI. Penjagaan dilakukan TNI AU sebagai komponen utama meliputi radar hanud, pesawat tempur sergap, peluru kendali jarak sedang sampai peluru kendali taktis dibantu untur artileri hanud TNI AD dan KRI TNI AL berkemampuan hanud.

Melalui Kohanudnas diharapkan wilayah udara nasional yang sangat luas yaitu 5,3 juta km2 (sebagai gabungan dari luas daratan (hampir 2,1 km2) dan luas lautan (3,2 juta km2)) dapat diamankan seutuhnya. Sesuai UU Nomor 34/2004 tentang TNI pasal 10 poin B disebutkan tugas TNI AU "Menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi". Tugas itu dilimpahkan ke Kohanudnas dan satuan jajarannya.

Hingga kini Kohanudnas memiliki 4 Komando Sektor (Kosek) hanudnas yaitu Kosekhanudnas I-IV sebagai satuan jajarannya. Tiap-tiap Kosekhanudnas memiliki Satuan Radar (Satrad) sebagai satuan terbawah. Hingga kini ada 20 Satrad tersebar di bagian utara, selatan, barat dan timur wilayah Indonesia untuk memonitor dan mengcover wilayah udara nasional setiap hari secara terus-menerus.

Menghadapi dinamika perkembangan fenomena lingkungan strategis dunia saat ini, menjadi tantangan Kohanudnas yang dibentuk pada 9 Februari 1962 lalu untuk terus berbenah diri. Dinamika itu ditandai perubahan konstelasi politik dunia dari bipolar menjadi uni-multipolar, dimana kekuatan yang berkonflik tidak lagi didominasi entitas negara tetapi juga non negara, sehingga lebih sering bersifat asimetris, proksi dan hibrida.

Akibat perubahan konstelasi politik dunia itu melahirkan tatanan dunia baru yang ditandai dinamika yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi, ancaman terorisme, perang siber dan kerawanan di laut. Hal ini menuntut Kohanudnas, sebagai pengawal wilayah kedaulatan nasional untuk mengimbanginya dengan kerja keras agar mampu melaksanakan tugas lebih profesional dan modern.

Transformasi itu merupakan tuntutan seiring adanya dinamika global yang turut mengubah beberapa sektor strategis tidak terkecuali militer, dengan munculnya Revolution in Military Affair (RMA). RMA di maknai perubahan aplikasi teknologi persenjataan militer dalam menghadapi konflik. Tuntutan perubahan tersebut dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis yaitu berada di antara dua samudra dan dua benua, dengan wilayah udara di atas laut dan daratan Indonesia yang luas hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil atau sekitar 370,4 kilometer dari pantai.

Kini dengan alutsista yang ada, personel-personel Kohanudnas telah mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik. Melalui kerjasama semua pihak yang ditandai meningkatnya kesiapan alutsista TNI serta penegakan hukum yang tegas, maka kejadian pelanggaran wilayah udara oleh pesawat ilegal di wilayah udara nasional beberapa tahun ini dapat diturunkan secara drastis kuantitasnya. Apabila pada tahun 2015 pelanggaran udara di wilayah udara nasional masih tercatat sebanyak 193 kali maka pada tahun 2016 menurun menjadi 49 kali dan terus menurun hingga hanya 19 kali saja pada tahun 2017.

"Penyesuaian yang diharapkan di Kohanudnas meliputi sisi perangkat keras seperti jumlah gelaran radar dan pesawat tempur, dan sisi perangkat lunak seperti doktrin, struktur organisasi dan kualitas sumber daya manusia, serta persenjataan yang berorientasi pada teknologi terkini," kata Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal Muda TNI Imran Baidirus,S.E.

Melalui penyesuaian itu diharapkan Kohanudnas menjadi Kotama yang memiliki alutsista serta fasilitas yang dibutuhkan agar mampu menghadapi tantangan tugas yang beragam dan dinamis.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyhari saat dimintai pendapatnya mengenai peran Kohanudnas mengatakan, "Kohanudnas seyogyanya dapat mengembangkan doktrin pertempuran udara sesuai dimensi ancaman yang terus berkembang. Selain itu, Kohanudnas juga perlu memodernisasi kemampuan alutsistanya sesuai perkembangan teknologi yang ada. Peringatan 56 tahun hendaknya menjadi momentum bagi Kohanudnas untuk makin berbenah diri baik mulai dari doktrin, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, sehingga Kohanundas menjadi Kotama TNI yang dapat dibanggakan," katanya.

Selain itu, Connie Rahakundini Bakrie seorang pengamat militer berpendapat pembenahan mendasar yang harus dilakukan Kohanudnas adalah menentukan sebaran radar dan rancangan kemampuan radar di seluruh wilayah udara RI untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Kohanudnas juga harus menentukan dan menyiapkan skadron tempur yang senantiasa siap dan sigap di operasionalkan. "Hal mendasar itu perlu segera di benahi agar pengembangan Kohanudnas sebagai instrumen pelaksana pertahanan udara di garis terdepan wilayah udara nasional, mencerminkan azas terpadu (kemampuan koordinasi operasional) dan mandiri (dukungan kemampuan tempur), untuk mendukung terwujudnya visi PMD." ujarnya.

Kemudian, Doddy Darmawan seorang praktisi penerbangan pilot maskapai Garuda Indonesia berpendapat tantangan mendasar yang dihadapi Kohanudnas adalah melindungi celah-celah di garis batas terdepan RI dari penerbangan gelap. Karena itu, Kohanudnas harus mampu membenahi sistem persenjataannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas berupa sebaran radar yang mampu memantau pergerakan pesawat asing saat mendekati garis batas terluar RI. "Jangkauan radar satu dengan lainnya, saling beririsan sehingga tidak memungkinkan black flight," katanya.

Ditambahkan, "Sebaran radar tersebut juga harus di dukung penempatan skadron-skadron tempur berkemampuan intersepsi jarak jauh dengan radius operasi yang juga saling beririsan dan terintegrasi dengan baik," ujar Doddy Darmawan.

Selain itu, Christianto Muhartawan seorang pengusaha muda menyatakan seiring dinamika lingkungan strategis dengan beragam spektrum ancaman, maka sudah saatnya Indonesia menetapkan ZonaI Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, tidak sebatas di Pulau Jawa. "Dengan demikian pengidentifikasian setiap pergerakan pesawat asing yang akan mendekati wilayah RI, dapat dilakukan maksimal. Keberadaan ADIZ juga memudahkan Kohanudnas melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak kedaulatan negara di udara," katanya.

Harapan-harapan tersebut mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan dapat diwujudkan. Seiring dengan ancaman pertahanan udara yang menghadang juga peningkatan anggaran pertahanan bagi TNI.

Dirgahayu Kohanudnas.

Labda Prakasa Nirwikara. Siaga Senantiasa.

(Bgs)