|
find us on : 
Home > EKONOMI > Terima OECD, Moeldoko Bahas Pertumbuhan Pertanian Berkelanjutan

Terima OECD, Moeldoko Bahas Pertumbuhan Pertanian Berkelanjutan

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 02 Februari 2018 | 10:53:45
dibaca | 2260 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menerima Direktur Hubungan Global Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, Andreas Schaal di kantornya, Bina Graha, Jakarta, Kamis (1/2). Pertemuan ini adalah langkah awal pertemuan tahunan IMF-World Bank, yang akan dilaksanakan di Bali pada Oktober 2018.

Indonesia dan OECD saat ini sedang mengembangkan kerja sama program 2017-2018 yang mencakup empat bidang. Salah satunya adalah bidang promosi pertumbuhan yang ramah lingkungan (green growth), dengan mendorong kebijakan lingkungan hidup, investasi infrastruktur dasar, dan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan.

Usai pertemuan, Andreas mengatakan, perbincangan dengan Indonesia ini merupakan langkah penting karena Indonesia di mata internasional sangat strategis. "Indonesia adalah salah satu mitra kunci bagi OECD, selain Tiongkok, Brasil, India, dan Afrika Selatan," ujar Andreas.

Sementara Moeldoko menjelaskan, saat ini ada 15 paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Paket-paket itu mempunyai efek positif, yakni bergairahnya investasi.

"Dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan sehari sebelumnya, Presiden secara tegas menyatakan bahwa kita harus mempercepat dan meningkatkan kinerja ekspor dan menaikkan pertumbuhan investasi," katanya.

Dalam hal kemudahan berinvestasi, berdasarkan laporan terakhir Indonesia berada di peringkat ke-72, meningkat dari peringkat ke-91 pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, tiga lembaga pemeringkat investasi internasional, yakni Fitch Ratings, Standards and Poor's, dan Moody's Investor Service, juga telah memasukkan Indonesia ke dalam status layak investasi.

Meski diakuinya masih harus terus dilakukan pembenahan, pemerintah tidak tinggal diam saja. Maka sering dilakukan rapat kerja pemerintah, dengan mengundang para kepala daerah baik tingkat kabupaten dan kota, hingga provinsi.

Persoalan keamanan, Moeldoko memberi jaminan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk untuk investasi. Meski pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilu secara serentak. "Indonesia sangat aman. Bangsa Indonesia sudah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu Moeldoko meyakinkan OECD bahwa Indonesia sangat layak untuk menjadi tempat berinvestasi. Moeldoko berharap, OECD bisa membawa sentimen positif ke dunia internasional.

"Kehadiran dan dukungan OECD sangat diperlukan, supaya Indonesia mendapatkan pandangan, koreksi, kritik, dan masukan dari luar, supaya kebijakan yang diambil menjadi lebih baik," jelasnya.

Persoalan keamanan, Moeldoko memberi jaminan kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk untuk investasi. Meski pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan menggelar pemilu secara serentak. "Indonesia sangat aman. Bangsa Indonesia sudah memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi," tegasnya.

Sementara Andreas menjelaskan, Indonesia dan OECD saat ini sedang mengembangkan kerja sama program 2017-2018 yang mencakup empat bidang. Pertama, perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan persaingan usaha yang sehat dengan cara mendorong tumbuhnya iklim kewirausahaan, inovasi, dan tumbuhnya bisnis-bisnis berskala UMKM.

"Kedua, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan inklusi keuangan," sebut Andreas.

Ketiga, perbaikan tata kelola (governance) antara lain melalui kebijakan pencegahan korupsi, pembuatan dan penerapan regulasi yang baik, peningkatan pajak, good corporate governance, dan manajemen risiko dalam menangani masalah kebencanaan.

"Dan keempat, promosi pertumbuhan yang ramah lingkungan (green growth), dengan mendorong kebijakan lingkungan hidup, investasi infrastruktur dasar, dan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan," sambungnya.

Kerja sama antara OECD dan Indonesia, rencananya akan diperkuat dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN dan OECD di Tokyo pada bulan Maret 2018. Pada kesempatan tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk menunjukkan kemajuan reformasi yang dicapai dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang perlu dikerjakan bersama, utamanya di antara negara-negara anggota OECD.

Dari empat bidang kerja sama tersebut, pemerintah Indonesia dan OECD, juga menetapkan pada empat fokus utama. Misalnya saja, kebijakan perpajakan yakni Base Erosion and Profit Shifting-BEPS.

"Ini adalah kebijakan kolaborasi antarnegara untuk melawan aksi korporasi global yang melakukan arbitrasi pajak dan menggunakan negara-negara yang menerapkan pajak nol persen atau sangat ringan (tax haven) untuk menghindari pajak di negara tempat korporasi tersebut beroperasi," jelasnya.

Fokus lainnya adalah kebijakan Automatic Exchange of Information-AEOI. Ini adalah pertukaran data wajib pajak antarnegara untuk mengatasi penghindaran pajak dan penyalahgunaan pajak.

"Kemudian ada pula kajian komprehensif atas kebijakan pendidikan pelatihan dan kejuruan (vocational education and training, VET) di Indonesia," tambahnya.

Yang terakhir, perbaikan ekosistem yang mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya kerangka hukum untuk investasi Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), atau Public Private Partnership/PPP.

Sementara itu, butir-butir atau bidang kerja sama untuk tahun 2019-2020 akan menjadi kesepakatan yang akan ditandatangani dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Pertemuan Tahunan atau Annual Meetings International Monetary Fund- Word Bank Group(IMF-WB AM) 2018 di Bali akan diikuti 189 negara di Bali. Dihadiri oleh menteri keuangan, gubernur bank sentral G20, CEO industri keuangan G7, investor, akademisi terkemuka G24, lembaga internasional BRICS, LSM dan media serta anggota parlemen sebagai pengamat.

Diperkirkaan hadirin mencapai 17.000 orang. "Informasi yang saya peroleh dari World Bank sudah ada 17.000 delegasi yang mendaftar," kata Kepala Task Force IMF-World Bank (WB) Annual Meeting 2018 BI Peter Jacobs, beberapa waktu lalu.