|
find us on : 
Home > POHUKAM > Sidang AW-101, Saksi Ahli Sebut KPK Prematur Dalam Menetapkan Tersangka

Sidang AW-101, Saksi Ahli Sebut KPK Prematur Dalam Menetapkan Tersangka

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 08 November 2017 | 10:06:12
dibaca | 325 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Pakar Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang dan Pakar Hukum Pidana Chairul Huda dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan perkara dugaan korupsi pengadaan Helikopter AugustaWestland (AW) 101.

Sidang tersebut menghadirkan saksi ahli dari pihak pemohon yaitu Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saksi ahli Dian mengatakan dalam kasus Heli AW101, KPK sepertinya terlalu prematur dalam menetapkan tersangka terhadap Irfan sebelum mendapat laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Lebih lanjut, menurut Dian, penetapan tersangka atas dugaan kerugian keuangan negara harus diperkuat dengan barang bukti berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP.

"Tidak bisa dalam bentuk surat atau pernyataan tertulis. Harus dalam format dan standar yang jelas. Karena sudah diatur standarnya, maka tindak pidana atas kerugian negara dinilai dengan cara demikian," kata Dian.

Ia menjelaskan harusnya KPK meminta laporan hasil pemeriksaan pada tahap penyelidikan. Kemudian setelah diperoleh bukti dan ditentukan ada dugaan tindak pidana maka laporan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bukti dalam tahap penyidikan.

Sementara saksi ahli lainnya Chairul Huda mengatakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengaudit kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut dia, memang terjadi perdebatan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan pertimbangan bukan hanya BPK saja tapi BPKP. Itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan kata dapat itu dengan perhitungan ahli. (Red/JJ)