|
find us on : 
Home > NASIONAL > Menhan Tegaskan Purnawirawan Yang Tak Punya Rumah Tidak Di Usir

Menhan Tegaskan Purnawirawan Yang Tak Punya Rumah Tidak Di Usir

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 04 November 2017 | 11:08:11
dibaca | 379 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan akan mengedepankan tindakan persuasif untuk mengembalikan aset milik Kementerian Pertahanan maupun TNI yang masih dikuasai purnawirawan, terutama bagi purnawirawan yang tidak memiliki aset tanah maupun rumah lain.

"Itu nanti kami secara baik-baik, jangan usir-usir, jadi ada yang betul-betul purnawirawan itu enggak punya apa-apa dengan istrinya sudah tua, masa diusir, tunggu dulu," kata Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jumat (3/11).

Ryamizard mengklaim, selama ini pihaknya selalu melakukan langkah persuasif dalam mengambil kembali aset milik Kemhan/TNI. Menurutnya, pihak yang kerap kali menimbulkan permasalahan adalah para provokator saja.

"Yang menjadikan tidak persuasif provokator, dijewer saja provokator," ujarnya.

Di sisi lain, Ryamizard menyatakan akan melakukan tindakan tegas kepada purnawirawan yang sebenarnya juga memiliki aset lain secara pribadi.

Tindakan persuasif juga akan dilakukan kepada masyarakat yang menempati lahan milik Kemhan/TNI. Kemhan akan meminta data riwayat tanah dari Badan Pertanahan Nasional untuk melihat secara pasti aset milik Kemhan/TNI yang dimiliki oleh masyarakat.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga menyampaikan, tindakan hukum akan tetap dilakukan jika langkah persuasif yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan masalah.

"Kalau tanah TNI punya rakyat ya jadi dikasihin, tapi kalau itu memang punya TNI ya dipertahankan, kalau tidak habis kita," tutur Ryamizard.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menuturkan, untuk menyelesaikan sengketa lahan milik Kemhan/TNI dengan masyarakat, pihaknya harus melihat data administratif.

Apalagi, menurut Sofyan, selama ini TNI kurang menjaga aset lahan yang dimilikinya sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Dulu kepala staf angkatan perang mengklaim sebuah kawasan itu wilayah pertahanan, itu memang penting sekali untuk pertahanan tapi selama ini kemudian oleh pihak TNI itu tidak dijaga," tutur Sofyan. (Bgs/JJ)