|
find us on : 
Home > POHUKAM > Pakar Hukum Pidana: Terbitkan Sprindik Baru, KPK MelawanPutusan Hukum.

Pakar Hukum Pidana: Terbitkan Sprindik Baru, KPK MelawanPutusan Hukum.

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 01 Oktober 2017 | 19:46:02
dibaca | 469 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - KPK menerbitkan sprindik baru , menentang putusan praperadilan Setya Novanto, maka dapat dianggap melawan putusan hukum sehingga dapat dipidanakan.

Hal tersebut dikatakan Pakar Hukum Pidana, Dr.Fredrich Yunadi, kepada Wartawan di Jakarta Sabtu (30/9/2017).

Fredrich mengatakan, putusan praperadilan adalah putusan hukum terakhir dan mengikat semua pihak, dimana putusan praperadilan adalah putusan yang tidak bisa dikasasi maupun mengajukan PK (Peninjauan Kembali).

"Itu kan sudah inkrah berlaku seketika dan mengikat semua pihak. Jika Penyidik KPK nekat dengan arogan menerbitkan Sprindik baru, serta merta baik penyidik maupun pimpinan KPK bisa dijerat dengan pasal melawan putusan hukum, dengan penyalahgunaan kekuasaan, itu ancamannya 6 tahun penjara," kata Fredrich.

"Jadi penyidik bisa langsung lakukan penangkapan dan dilimpahkan ke Jakda untuk disidangkan. Semua pihak yang mengeluarkan sprindik penyidiknya, termasuk Dirdiknya, tentu seluruh komisionernya, lima-lima nya bisa dijerat semua turut serta dan itu harus dilakukan Demi penegakan hukum yang hakiki," tambahnya.

Dia pun mengingatkan agar KPK tidak bermain-main dalam memproses suatu kasus. Kasus yang sudah diputus pengadilan, tidak bisa dibuat sprindik baru. Jika KPK menerbitkam sprindik baru, maka dapat diproses hukum. Untuk itu, KPK tidak bisa menetapkan kembali SN sebagai tersangka, karena berlawanan dengan aturan hukum.

"Kita sudah punya prosedur dan sudah punya koridornya masing-masing, jadi hormatilah hukum. Kalau dia merasa tidak terima silakan, carikan bukti-bukti yang lain yang bukan kasus e-KTP.

Karena dalam kasus e-KTP sudah final dan tidak berhak diusut lagi. Seseorang tidak bisa diperiksa dua kali meski karena obyek dan subyeknya sama, kendati belum sampai di pokok perkara," tandasnya.