|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > Upaya PLN Menekan BPP Listrik Sudah Dalam Kendali Direksi PLN

Upaya PLN Menekan BPP Listrik Sudah Dalam Kendali Direksi PLN

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 09 Agustus 2017 | 13:39:59
dibaca | 388 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Upaya-upaya PLN untuk menekan BPP listrik dengan menurunkan susut jaringan, efisiensi bahan bakar SFC/ NPHR, reverse engineering untuk pemeliharaan pembangkit dsb nya, upaya tersebut tentu saja termasuk dalam kendali Direksi PLN untuk menurunkannya.

"Kecuali biaya kepegawaian karena tidak mungkin kami turunkan, kami berusaha untuk melakukan langkah-langkah efisiensi,"

Hal tersebut dukatakan, Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto saat memberikan paparan dalam Seminar National Energy Summit (NES) 2017, terkait ketenagalistrikan yang digagas oleh BEM UI dan BEM FTUI bekerjasama dengan SP PLN serta didukung oleh Iluni FTUI dan Iluni UI, di Hotel Borobudur Jakarta Senin (7/8/2017) lalu.

Sarwono menegaskan, terkait dengan kenaikan tarif listrik daya rumah tangga 900 VA, dirinya menolak disebut menaikannya. Ia berkilah langkah itu hanya untuk mencabut subsidi bagi pelanggan rumah tangga mampu," tegasnya.

Sementara di acara yang sama, Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda mempresentasikan paparannya terkait upaya penurunan BPP agar tarif listrik lebih murah, mengatakan bahwa seharusnya tarif listrik tidak perlu naik, malah kalau bisa turun," paparnya.

Jumadis membeberkan, ada tiga indikator yang tidak wajar, saat ini mempengaruhi BPP yang akhirnya tarif listrik naik, dan PLN masih menerima subsidi dari Negara mencapai Rp. 60,4 T di tahun 2016. Kalau ketiga indikator ini bisa dibenahi maka tarif listrik tidak perlu naik, malah PLN tidak perlu mendapat subsidi lagi. Sehingga anggaran subsidi yang sangat besar itu dapat digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi, pendidikan dan kesehatan.

"Pastinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia," beber Jumadis.

Ketiga indikator itu lanjut Jumadis, adalah belum optimalnya bauran energi serta harga energi primer seperti gas alam yang lebih mahal di beli PLN. Malah hampir 2x lipat mahalnya dibandingkan harga gas alam Malaysia untuk TNB (PLN Malaysia). Nilai yang bisa dihemat di sisi ini dapat mencapai Rp. 40 T/ tahun," ketusnya

Yang kedua kata Jumadis pola operasi akibat keberadaan listrik swasta dengan klausul Take or Pay nya. Walau lebih mahal biaya operasi dibandingkan pembangkit PLN namun pembangkit swasta yang dioperasikan dan dibeli kWh nya oleh PLN, sementara pembangkit PLN yang murah harus dihentikan. Pada sisi ini PLN mengalami inefisiensi sekitar Rp. 10 T/tahun.

Nah ini sangat signifikan menekan BPP saat ini. "Makanya pembangunan IPP perlu dievalusi karena kalau tidak dikoreksi tetap dominan sesuai dengan program 35.000 MW dan sangat berlebih reserve margin 80%, maka potensi PLN untuk merugi karena bayar take or pay dapat mencapai Rp. 140 T/tahun," tegasnya.

Ketiga terkait biaya pemeliharaan terutama di pembangkit. Keberadaan pembangkit China dalam program 10.000 MW yang tidak handal dan sering rusak faktor penyebab utamanya. Jumadis justru menyarankan agar biaya pemeliharaan tidak membengkak lagi memberikan opsi, apakah perlu mencontoh pembelian bus Trans Jakarta China yang saat ini banyak di kandangkan. Seperti yang dilakukan pemerintah DKI. Karena bus tersebut belum dioperasikan pun sudah berkarat dan sering rusak.

Disamping itu masih kata Jumadis meningkatnya biaya pemeliharaan juga karena penyerahan pemeliharaan ke pihak ketiga atau dicalokan oleh manajemen PLN. Seharusnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan kembali dikerjakan oleh pegawai PLN sendiri. "Jangan dicalokan! Kalau dikerjakan pegawai PLN sendiri pasti lebih hemat," pungkasJumadis.(Red/JJ).