|
find us on : 
Home > NASIONAL > Hasil Audit BPK Ada Indikasi Rugikan Negara 4,08 T Pada Perpanjangan Kontrak JICT

Hasil Audit BPK Ada Indikasi Rugikan Negara 4,08 T Pada Perpanjangan Kontrak JICT

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 14 Juni 2017 | 00:15:58
dibaca | 1036 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Ketua dan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII yang menangani BUMN menyerahkan hasil audit investigatif Pelindo II tahap pertama, terkait perpanjangan kerjasama JICT antara Pelindo II dan HPH.

Hasilnya, ada indikasi kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT mencapai USD 306 juta atau setara dengan Rp 4,08 trilyun. Indikasi kerugian itu baru berasal dari kekurangan pembayaran Upfront fee oleh HPH.

Ketua Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, Pansus Angket Pelindo II meminta BPK RI untuk mengaudit investigasi obyek Perpanjangan perjanjian kerja sama PT JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH), Global Bond Pelindo II, dan Pelabuhan Kalibaru. Hal ini berdasarkan permintaan Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II, Surat Nomor PW/02699/DPR/RI/II/2016.

"Siang tadi pukul 13.30 WIB Ketua dan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII yang menangani BUMN menyerahkan hasil audit investigatif Pelindo II tahap pertama," ujar Rieke, di Jakarta, Selasa (13/6).

Kerugian di atas menurut BPK, lanjut Rieke, terjadi akibat adanya penyimpangan-penyimpangan yang saling terkait, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil itu, Rieke mengapresi LHP investigatif BPK terhadap Pelindo II. Namun Rieke tetap meminta BPK untuk melanjutkan audit investigatif selanjutnya terkait Global Bond dan Proyek Kali Baru Pelindo II, sebagai bahan komprehensif pansus dalam memberikan laporan dan rekomendasi akhir.

"Sebagai Ketua Pansus, saya akan berkoordinasi dengan pimpinan lain dan anggota untuk menindaklanjuti LHP investigatif tersebut di dalam rapat internal pansus," tambah Rieke.

Rieke merasa yakin bahwa LPH tahap pertama ini telah mengungkap adanya penyimpangan yang mengandung unsur Pidana dan harus ditindaklanjuti oleh pejabat penyidik dengan proses penyidikan dan bukan penyelidikan lagi.

Diketahui, kontrak kerjasama JICT antara Pelindo II dan HPH seharusnya berakhir pada 2019. Dan jika tidak diperpanjang, maka 100% saham JICT kembali menjadi milik Indonesia. Namun, dalam perjalanan ada kejanggalan terjadi akibat kontrak perpanjangan dipercepat pada tahun 2015.

BPK dalam auditnya menemukan penyimpangan di antaranya perpanjangan kerjasama tidak dimasukkan sebagai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), tidak diinformasikan terbuka dalam laporan tahunan Pelindo II 2014.

Serta perjanjian ditandatangani tanpa izin konsesi Menhub, penunjukkan HPH oleh Pelindo II tanpa mekanisme yang seharusnya, perpanjangan ditandatangani Pelindo II dan HPH tanpa persetujuan RUPS (namun anehnya Menteri BUMN menganggap tidak ada masalah dengan mekanisme itu), Deutsche Bank (DB) ditunjuk sebagai financial advisor Pelindo II dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

Juga, hasil valuasi DB terkait mulai bisnis perpanjangan JICT patut diduga dipersiapkan untuk mendukung kerjasama dengan HPH, DB sebagai funancial advisor terindikasi konflik kepentingan karena merangkap pekerjaan di Pelindo II sebagai negotiator, lender, dan arranger.(Red/JJ)