|
find us on : 
Home > PILIHAN EDITOR > Mega Proyek Menjual Pertamina

Mega Proyek Menjual Pertamina

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 09 April 2017 | 19:59:47
dibaca | 2620 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Pengamat Ekonomi AEPI Salamuddin Daeng mengatakan, dalam rangka memenuhi kebutuhan migas nasional dalam jangka panjang, Pemerintah berencana mengembangkan industri migas melalui pembangunan infrastruktur migas.

Hal ini dulakukan dengan alasan kondisi infrastruktur migas saat ini, tidak mengalami perkembangan siginificant dalam satu dasawarsa terakhir. Sementara kebutuhan nasional terus mengalami peningkatan dari waktu ke-waktu, namun tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas nasional dalam hal infrastruktur.

"Hal itulah yang menjadi alasan Pemerintah merancang berbagai mega proyek infrastruktur dalam sektor migas. Sama seperti mega proyek infrastruktur pada berbagai sektor lain," ujarnya melalui pesan tertulisnya Minggu (9/4/2017).

Menurutnya, Pemerintah tampaknya memang memiliki ketertarikan besar kepada mega project yang diharapkan mampu menyerap kapasitas modal dan sumber daya ekonomi yang besar sekaligus sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Strategi pembangunan mega proyek infrastruktur migas sama dengan strategi pembangunan sektor infrastruktur lainnya, yakni dengan melibatkan sektor swasta nasional dan asing. Lemahnya kemampuan fiskal mengakibatkan pemerintah tidak dapat membangun sendiri proyek yang super mahal tersebut," tuturnya.

Selama ini kata Salamuddin, Pemerintah ikut serta membangun infrastruktur melalui mekanisme yang dimungkinkan oleh perundang undangan yang berlaku, yakni dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Demikian juga dengan kapasitas keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), juga tidak memungkinkan untuk digunakan dalam mengejar ambisi pemerintah tersebut," ujarnya.

Sementara kata dia, pendapatan pemerintah telah mengalami penurunan yang besar sejak kejatuhan harga minyak. Sisi lain sektor Hulu migas semakin kurang menarik bagi investasi asing sejak kejatuhan harga minyak 2014 lalu," katanya.

Investasi sektor migas di Indonesia masih kata dia, lebih menarik pada bagian hilir dikarenakan pangsa pasar yang cukup besar dengan keuntungan yang lebih pasti dalam jangka panjang. Saat ini penguasa hilir migas nasional adalah Pertamina yang sudah pasti akan dipaksa berkolaborasi dengan modal asing dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur migas nasional," ucapnya.

"Pembangunan kilang merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat kapasitas kilang migas yang ada sekarang tidak lagi dapat diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, baik untuk saat ini, maupun untuk kebutuhan jangka panjang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kebutuhan nasional terhadap energi migas.

"Jika keadaan saat ini dibiarkan terus berlanjut, pemerintah memperkirakan kebutuhan minyak nasional mengalami defisit besar pada tahun 2025 mendatang. Defisit Gasoline Indonesia diperkirakan kurang lebih 64 juta KL di tahun 2025, sementara defisit minyak Diesel (solar) diperkirakan, 35 Juta KL di tahun 2025," terangnya.

Saat ini kata dia, Pertamina memiliki 8 dari 9 kilang (refinery) yang ada di Indonesia. Refinery tersebut memiliki kemampuan kapasitas produksi hanya sebesar 1.05 Mbpd (Million barrels per day). Kapasitas ini tidak sebanding dengan kebutuhan nasional. Itulah yang menjadi alasan mengapa pemerintah berusaha menarik modal asing yang sekarang sedang dalam proses negosiasi," ungkapnya.

Pemerintah mengemukakan sedikitnya empat strategi dalam mengatasi masalah keterbatasan kilang nasional, yakin Pertama. Efisiensi & Optimasi & Menekan Losses dan Quality Give Away & Sinergi & Invest Minor. Kedua. Investasi mayor dengan dana internal. Ketiga. Investasi program RDMP (Refinery Development Master Plan) bekerjasama dengan partner potensial dan Keempat. Mendorong pengembangan kilang grass root Pemerintah / swasta. Pengembangan mega proyek kilang akan dilaksanakan sesuai RDMP tersebut di atas, maka dirancanglah mega project kilang minyak bernilai ratusan triliun.

Berdasarkan informasi internal Pertamina bahwa, Project pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang lama diperkirakan nilainya mencapai lebih dari Rp. 700 triliun rupiah. Satu nilai yang sangat besar. Nilai ini setara satu setengah kali nilai aset ertamina saat ini.

Sumber lain menyebutkan bahwa, Pertamina merencanakan investasi dalam rangka mengupgrade kilang saja senilai $25 bilion atau sekitar Rp. 350 triliun. Adapun kilang kilang yang akan dikembangkan adalah Cilacap jawa tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan dan Dumai.

Untuk kilang Cilacap saja yang saat ini tengah mengalami proses negosiasi, saudi aramco merencanakan investasi sebesar US 4.8 billion, atau sekitar Rp. 65 triliun. Investasi yang sangat besar yang akan mengubah posisi penguasaan kilang tersebut.

Sejauh ini pemerintah belum melakukan penilaian berapa sebenarnya aset dalam kilang Cilacap tersebut. Isue rencana mega project ini telah mewarnai proses pergantian Direktur Utama (Dirut) dan wakil Dirut Pertamina beberapa waktu lalu. Pemerintah berkepentingan menepatkan orang orang mereka dalam jajaran direksi untuk memuluskan mega proyek.

"Banyak pihak yang menyatakan bahwa ini merupakan sumber bancakan, dalam rangka pemilu 2019 mendatang. Sampai saat ini pihak pemerintah belum memberikan klarifikasi mengenai kebenaran berita yang berkembang di media massa nasional tersebut," tegasnya.

Harus diakui bahwa Pemerintahan sekarang memang memiliki ambisi yang sangat besar dalam membangun mega proyek di bidang energi, dalam bidang ketenagalistrikan pemerintah merancang mega project listrik 70 ribu megawatt.

Pemerintah juga merancang mega proyek energi terbarukan. Hingga saat ini berbagai mega proyek tersebut terkendala masalah keuangan, dan mengalami mangkrak, dikarenakan semakin melemahnya liquiditas global dalam beberapa waktu terakhir," ujarnya.

Namun pemerintah tegas Salamuddin, terus memaksakan diri. "Ada apa? Pemerintah berburu mega project, berarti berburu uang besar. Jika terealisasi maka keuntungan sudah pasti ditangan. Masalah negara mampu atau tidak, bukan persoalan. Bila perlu aset migas yang paling berharga seperti kilang bisa digadaikan kepada investor untuk jaminan utang," tegasnya.

"Mengapa pembangunan kilang yang menjadi proiritas? Mengapa bukan peningkatan investasi hulu. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi sektor hulu migas Indonesia sangat memprihatinkan.

Sejak era reformasi dan lahirnya UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, kemampuan produksi minyak mentah nasional Indonesia terus mengalami penurunan. Kondisi ini tidak mengalami perbaikan sampai dengan saat ini.

Rencana mega proyek kilang memiliki alasan ekonomi yang sederhana sederhana. Kilang migas merupakan jantung dari Industri migas Indonesia saat ini dan juga menjadi sumber usaha paling penting dari Pertamina. Dari sinilah migas Pertamina dipompa untuk dialirkan ke seluruh jaringan distribusi migas yang ada di tanah air. Dari kilang inilah sumber keuantungan dari pertamina saat ini.

Sementara beber Salamuddin kegiatan hulu migas sebagian besar dikuasai oleh modal asing, hanya sebagian kecil yang berada dibawah penguasaan pertamina. Lagi pula investasi hulu secara pragmatis sudah tidak lagi menguntungkan seperti dulu, mengingat harga migas telah jatuh pada tingkat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan ekploitasi migas di hulu. Bahkan ditenggarai kegiatan usaha hulu banyak yang merugikan," bebernya.

Kilang migas merupakan salah satu rantai produksi vital yang sampai saat ini masih dikuasai 100 persen oleh Pertamina. Sementara pada bagian hulu dan hilir sudah dibagikan kepada penanaman modal swasta baik nasional dan juga modal asing. Itulah mengapa penguasaan kilang menjadi sangat strategis bagi swasta dan asing dalam rangka untuk menancapkan dominasi mereka dalam industri migas nasional," ucapnya.

Ada beberapa strategi yang dapat dipilih modal swasta dan asing dalam menguasai rantai suplai kilang migas nasional.

Pertama, adalah dengan melakukan investasi langsung dalam kilang pertamina. Kedua, dengan cara memberi pinjaman atau utang kepada perusahaan Pertamina atau perusahaan gas nasional. Ketiga adalah dengan membentuk perusahaan patungan asing dan Pertamina. Langkah tersebut memang membahayakan. Saat ini Pertamina memiliki utang obligasi sekitar 8 miliar US dolar atau sekitar Rp. 100 triliun. Sangat sulit bagi pertamina untuk menambah utang dikarenakan bisnis hulu yang tidak lagi menguntungkan.

Sementara pada sektor hilir perusahaan ini tidak mungkin dapat memobilisasi keuantungan dikarenakan harga migas merupakan harga yang ditetapkan pemerintah. Sementara produk komersial pertamina tidak dapat diharapkan dapat menuntupi kewajiban yang besar. Selain itu perusahaan keuangan global tampaknya akan membagi resiko dalam investasi migas yang kondisinya sangat dinamis dan sangat beresiko. Sementara keuantungan bersifat jangka panjang dan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, bukan oleh perkembangan pasar semata.

Mekanisme yang akan ditempuh adalah dengan membentuk perusahaan patungan dengan Pertamina dalam dalam investasi kilang baru dan pengembangan kilang lama. Langkah ini tentu saja dapat ditempuh dengan memisahkan binsis kilang sebagai entitas bisnis sendiri yang terpisah dari Pertamina. Dengan demikian maka akan tersedia ruang bagi modal asing untuk masuk. Dari sinilah strategi penjualan pertamina akan dimulai.

Sebetulnya penjualan kilang-kilang Pertamina dengan cara menggabungkan unit usahanya dengan perusahaan asing telah diberi peluang oleh peraturan perundang undangan Indonesia.

Paling tidak ada 3 (tiga) peraturan perundang undangan yang membuka peluang masuknya asing yakni, UU No. 22 Tahun 2001 tetang Minyak dan gas (Migas), UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan peraturan pemerintah tentang Daftar negatif Investasi (DNl).

Meskipun Pertamina sebagai induk perusahaan tidak dijual saham nya kepada swasta namun unit usaha pertamina dapat saja dimasukkan modal swasta dan modal asing. Dengan demikian maka secara otomatis unit-unit usaha Pertamina adalah milik asing.

Skema ini sebenarnya adalah bentuk lain dari project Public Private Parnership (PPP) dalam industri ketenagalistrikan.

Bayangkan suatu saat kilang kilang ini berpindah tangan dari satu perusahaan swasta ke perusahaan swasta lain. Hasil-hasil kilang akan dijual ke negara negara yang harga minyaknya relatif lebih tinggi dari Indonesia. "Apakah mekanisme semacam ini adalah cara untuk mewujudkan ketahanan migas nasional kita?," pungkasnya.


Sumber data :
1. Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide May 2016 - 7th edition, www.pwc.com/id

2. PT PERTAMINA (PERSERO)