|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > Pertamina Tidak Dapat Dipersalahkan Apabila Terdapat Masalah Listrik Di Negeri ini

Pertamina Tidak Dapat Dipersalahkan Apabila Terdapat Masalah Listrik Di Negeri ini

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 08 Agustus 2014 | 22:27:58
dibaca | 8767 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Sofyano Zakaria selaku Pengamat energi yang juga sebagai Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) mengatakan," Ada beberapa catatan penting untuk menjaga iklim usaha sektor energi tetap kondusif, sekaligus sebagai strategi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, dalam Menanggapi polemik pengadaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk pembangkit listrik.

Penyelesaian polemik pasokan solar untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dari PT Pertamina (Persero) dengan mengingat bahwa, PLN dan Pertamina adalah badan usaha yang profit oriented , maka penyelesaian terbaik atas "masalah" yg terjadi, seharusnya dilakukan dengan menggunakan pertimbangan skema bisnis (business to business/B to B), ujarnya dari rilis yang kami terima Jum'at (8/8/2014)

Menurutnya Masalah yang terjadi antara PLN dengan Pertamina harus diselesaikan sesegera mungkin , agar tidak menimbulkan persoalan baru di kedua badan usaha milik negara tersebut. Hal ini juga guna memastikan kesinambungan pasokan solar pembangkit listrik ke depan. Apalagi mengingat fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional," ujar Sofyano

Untuk itu, kesepakatan atau kontrak pengadaan solar pembangkit tersebut seharusnya juga tidak perlu ada campur tangan pemerintah yang dapat dinilai atau terkesan memihak salah satu BUMN, tutur Sofyano

Intervensi dari instansi pemerintah terkait dalam kesepakatan tersebut, tidak akan menyelesaikan persoalan yang sebenarnya atau hanya penyelesaian sesaat saja. Justru kendala utama yang harus diselesaikan, yaitu masih banyaknya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar yang mengakibatkan utang solar pihak PLN kepada Pertamina makin menumpuk dan rendahnya harga solar PLN yang dipatok oleh Kementerian Keuangan,"jelasnya

"Saya mengapresiasi langkah Pertamina untuk mencegah kerugian usahanya dengan menjual solar di bawah harga keekonomian. Di sisi lain dan memang sepatutnya Pertamina harus bersikap begitu karena Pertamina sebagai sebuah BUMN dan Persero , diwajibkan oleh Undang Undang untuk meraih keuntungan, " ungkapnya.

Disisi lain PLN juga harus berupaya keras menjaga kesinambungan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.

"Jika harga baru solar tidak cepat disepakati dan operasional pembangkit listrik terhenti operasinya, maka kondisi tersebut akan mencoreng BUMN energi kita" tegas Sofyano.

Disisi lain, keberadaan Pertamina dalam bisnis listrik PLN , harus menjadi "terang" bagi masyarakat bahwa jika listrik mati akibat tidak ada pasokan solar, Pertamina tidak boleh dikambing hitamkan dan disalahkan oleh publik.

Operasional pembangkit listrik pihak PLN , pada kenyataannya tidak harus bergantung 100% kepada Pertamina sebab pada dasarnya PLN masih memiliki opsi lain untuk mengamankan pasokan bahan bakar bagi pembangkitnya, yakni membeli solar dari badan usaha swasta.Hal ini sudah lama dilakukan oleh pihak PLN.

jika kontrak pengadaan solar dengan Pertamina tidak tercapai, semestinya PLN segera menjajaki pembelian solar dari perusahaan lain yang harganya makin kompetitif mengikuti perkembangan pasar.

Selain itu, jika kontrak baru pengadaan solar belum bisa disepakati, harusnya PLN dan Pertamina konsekuen mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang telah disepakati selama ini yakni menggunakan harga dan volume seperti tahun lalu.

Seperti diketahui, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebenarnya telah mengeluarkan rekomendasi bahwa harga pembelian solar Pertamina oleh PLN adalah 112-117 persen dari harga Mean of Plats Singapore (MoPS). Sedangkan PLN tetap meminta 105 persen dari harga MoPS dengan alasan (perhitungan) subsidi pemerintah.

Sebelumnya, pada 4 Agustus 2014, Pertamina mengurangi pasokan solar ke PLN wilayah Samarinda, Pontianak dan Bangka Belitung. Pengurangan pasokan solar tersebut dilakukan sebesar 50 persen. Tercatat, pasokan solar ke pembangkit listrik PLN selama ini mayoritas berasal dari Pertamina. Kebutuhan BBM PLN pada tahun ini mencapai 7,1 juta kiloliter.

Di samping itu, saya memandang, harga pembelian solar yang baru itu berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut sudah tepat untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami BUMN.

Sebagai sebuah Badan Usaha, Pertamina jelas memiliki hak untuk tidak melakukan jual beli dengan PLN dan atau dengan siapapun, jika bisnis minyak solar non subsidi tersebut mengakibatkan kerugian bagi badan usaha milik negara ini.

Terkait "masalah" ini, juga harus dibedakan antara peran Pertamina dan PLN, sehingga jika terjadi masalah dalam supply listrik ke masyarakat, tidak sepatutnya Pertamina diminta bertanggung jawab atau dipersalahkan.

Terhadap kelancaran dan pemenuhan listrik bagi masyarakat adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak PLN sebagai BUMN yang Khusus ditugaskan untuk itu oleh Pemerintah dan Undang Undang. Jadi jika Pertamina tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis pasokan solar ke PLN karena terjadinya ketidak sesuaian harga , maka Pertamina tidaklah bisa dipersalahkan jika ternyata terdapat masalah listrik di negeri ini, " pungkasnya