|
find us on : 
Home > POHUKAM > Kejahatan Lintas Negara, Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Kejahatan Lintas Negara, Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 02 Oktober 2019 | 10:16:33
dibaca | 550 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menggelar pelatihan terpadu antar negara terkait masalah kejahatan Cryptocurrency, yakni mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam bentuk jaringan online, bertempat di Badiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (1/10/19).

Kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan berbagai Kejaksaan di luar negeri terkait kejahatan Cryptocurrency.

Dalam sambutannya, Wakil Jaksa Agung RI, Arminsyah mengatakan, kegiatan Diklat Terpadu Antar Negara ini sangat bermafaat dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan yang terkait masalah Cryptocurrency. Sehingga dapat diwujudkan system penegakan hukum yang sinergis dan berdampak dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional.

Hal ini juga sekaligus memberikan pesan kepada para pelaku kejahatan, bahwa penegakan hukum tidak boleh dikalahkan oleh adanya sekat-sekat perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi.

"Sebaliknya, keanekaragaman sistem hukum adalah kekuatan yang besar bila kita kelola dengan baik dan optimal melalui kerja sama dan koordinasi intensif yang kita lakukan bersama," ucap Wakajagung.

Oleh sebab itu, pemilihan materi diklat mengenai cryptocurrency, merupakan pilihan yang tepat, kontekstual, dan relevan seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan internet dan teknologi informasi yang telah mempengaruhi dan mengubah lanskap tata ruang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan peradaban umat manusia.

Dewasa ini, perkembangan cryptocurrency semakin masif mengguncang layanan keuangan dan sistem pembayaran global. Tercatat sekitar 1300 mata cryptocurrency beredar di dunia.

Penggunaan cryptocurrency yang semakin masif tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga berkorelasi dengan tumbuhnya kegiatan ilegal yang dapat melingkupinya seperti pencucian uang, transfer dana narkotika, pendanaan teroris, tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak.

"Tidak jarang perkembangan cryptocurrency juga seringkali dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat atau sarana dalam melakukan kejahatan," kata Arminsyah.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi mengatakan, adapun tujuan dan sasaran kegiatan untuk menambah wawasan tentang sistem pembayaran dengan cryptocurrency serta bagaimana sistem pengawasan bagi masing masing negara. Disamping menjalin kerja sama yang erat antar instansi baik dalam dan luar negeri dalam pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan tersebut.

Sementara sasaran yang diharapkan tersedianya aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan untuk menghadapi tantangan dan hambatan di dalam penanganan masalah cryptocurrency serta kemungkinan kerja sama antar antar negara.

Metode pembelajaran dalam Diklat Terpadu ini adalah mendengarkan pemaparan dari narasumber, diskusi kelas, sharing pengalaman peserta, dan kunjungan," kata Untung menambahkan.

Hadir dalam kegiatan ini, 16 Kepala Kejaksaan Negeri, Utusan negara Singapura, Hongkong, Thailand serta instansi terkait Polri, Dirjen Pajak dan Otjen TNI.

BERITA TERKAIT :