|
find us on : 
Home > NASIONAL > SAPUHI: Pemerintah Diminta Kaji Kembali Kelola Digital Ibadah Umroh

SAPUHI: Pemerintah Diminta Kaji Kembali Kelola Digital Ibadah Umroh

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 18 Juli 2019 | 19:17:46
dibaca | 811 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Pemerintah diminta mengkaji kembali wacana pelibatan dua unicorn Tokopedia dan Traveloka kelola digitalisasi industri ibadah umrah.

SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umroh Haji indonesia) tegas menolak untuk menerima keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam bagian apapun pada Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Demikian hal tersebut ditegaskan Ketua SAPUHI Syam Resfiadi dalam siaran persnya di Jakarta Rabu (17/7/2019).

Menurut Syam penyelenggaraan ibadah haji selama ini sudah berjalan baik dan diatur dalam UU.

Syam juga menyampaikan sejumlah poin alasan pihaknya (SAPUHI) menolak wacana pengelolaan bisnis umrah oleh Traveloka dan Tokopedia tersebut, diantaranya :

1. Peluang Kapitalisasi Bisnis Umroh Traveloka dan Tokopedia bisa diindikasikan akan melakukan Kapitalisasi Bisnis Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan akan merugikan Jamaah Indonesia di kemudian hari dengan pola kapitalisasi yang ada.

2. Umroh adalah Bisnis Menggiurkan Jamaah Umroh adalah Captive Market yang besar dan pasti dilirik oleh banyak pihak, dari sekitar 1 juta Jamaah yang berangkat Umroh setiap tahun nya, atau setara perputaran Dana sekitar 20 Triliun setiap tahun nya jika dihitung prorate per jamaah 20 juta rupiah. Maka tentu ini menjadi bisnis yang diincar oleh banyak pihak, dan tentunya bisnis perjalanan Umroh merupakan bisnis yang diatur secara ketat oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

3. Menjadi Ancaman untuk Travel dan Agen Perjalanan Wisata Dari Perputaran Bisnis Umroh tersebut, tentu perputaran nya sudah membantu menghidupi sekitar 1016 Perusahaan yang sudah mempunyai izin Umroh yang ada di Indonesia, jika kita hitung setiap perusahaan memiliki 10 Karyawan, dan atau 100 agen maka bisa dipastikan ratusan ribu orang karyawan Perusahaan terancam terdisrupsi jika bisnis Umroh dibuka terhadap Traveloka dan Tokopedia.

Tentu Pemerintah harus bisa melindungi dan mendukung Travel-travel PPIU yang sudah berhasil mendapatkan izin dengan skema Persyaratan perizinan dan Prosedur Controling yang ketat yang diatur oleh Kemenag RI.

4. Pemerintah Seharusnya Melibatkan 1016 PPIU dan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh dan Haji. Sebagai pelaksana yang sudah berpengalaman, dan juga sebagai pelaku yang selalu mengembangkan Ide dan Inovasi dalam pelayanan Pelaksanaan ibadah Umroh, maka Pemerintah seharusnya menggandeng Asosiasi-asosiasi Penyelenggara Ibadah Umroh yang membawahi 1016 PPIU se-Indonesia.

Selama ini, perjalanan bisnis Umroh senantiasa terus dikembangkan dan dimutakhirkan sesuai perkembangan teknologi dan Informasi. Misalnya, SAPUHI sudah mempunyai System yang sudah dipakai oleh anggota nya, untuk transaksi B To B, serta B To C, atau misalnya Amphuri yang sudah mempunyai AISYAH nya.

5. Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 terkait persyaratan PPIU Sebagaimana kita ketahui bersama, Unicorn-unicorn dimiliki oleh banyak orang yang notabene bukan WNI dan juga bukan beragama Islam, Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa penyelenggaraan Umroh wajib dimiliki dan dikelola oleh WNI beragama Islam.

Ini adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak beribadah umat Islam untuk dipastikan pelayanan nya dikelola dan dimiliki oleh WNI beragama islam.

Umroh dari Umat Islam, Oleh Umat Islam dan Untuk Umat Islam.

Merujuk pada poin-poin diatas, Syam berharap pemerintah perlu mengkaji ulang wacana pelibatan dua unicorn tersebut. "Poin yang sudah saya sampaikan sudah cukup jelas, sekali lagi kami tegas menolak," tutup Syam. (Red)

BERITA TERKAIT :