|
find us on : 
Home > EKONOMI > Triv Apresiasi Peran Pemerintah Dalam Meregulasi Pasar

Triv Apresiasi Peran Pemerintah Dalam Meregulasi Pasar

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 24 Juni 2019 | 07:00:22
dibaca | 1063 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Business Development Manager Triv, Jordan Simanjuntak menilai Peran pemerintah dalam mereģulasi pasar menjadi pendorong kenaikan bitcoin. Peraturan pemerintah memberikan jaminan atas bisnis dan perkembangan bitcoin.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Halalbihalal Crypto yang digelar oleh Triv dan Tezos, di Jakarta Sabtu (22/6/2019).

Menurut Jordan, regulasi pemerintah arahnya positif, mereka mulai membuka diri dan mempelajari teknologi blockchain. Dirinya (Jordan), sangat mengapresiasi upaya pemerintah, karena telah melakukan pekerjaan yang tidak mudah," katanya.

Triv yang berdiri sejak 2015 terus melakukan edukasi pasar, salah satunya lewat halalbihalal.

Jordan berharap, penggiat kripto juga mulai aktif bertranskasi di bitcoin dan semakin merasa aman karena bitcoin sudah diakui sebagai komoditas," harapnya.

Triv memiliki tiga lapis atau multilayer security untuk penggunanya diantaranya, otentikasi lewat email, mobile phone, dan Google Authenticator," ungkapnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dharmayugo Hermansyah mengatakan, Pemerintah sampai saat ini terus melakukan menyempurnaan regulasi terkait keberadaan aset kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.

"Pemerintah dalam hal ini Bappebti dalam beberapa kesempatan mencoba menyusun kriteria jenis-jenis kripto yang bisa diperdagangkan atau di-Iisting," katanya.

Setidaknya lanjut Yugo, saat ini sudah ada dua fintech telah melalui proses evaluasi (Sandbox) di OJK, salah satunya milik Grup Sinarmas," tambahnya.

Prinsipnya lanjut Dharmayugo, Bappebti punya counter part dengan beberapa stakeholder. Dari awal kripto kalau sebagai komoditas itu izinnya di Bappebti, kalau fintech di OJK. Jadi, kriterianya masih digodok saat ini karena enggak sembarangan kripto bisa diperdagankan, karena harus berbasis blockchain, harus ada penjaminan the real technology blockchain itu sendiri," katanya.

Dharmayugo yang menjadi salah satu perumus regulasi kripto saat masih di Bappebti dulu pun berharap, pemerintah terkait kripto dan blockchain terus meng-update mengikuti perkembangan pasar," pungkasnya.



BERITA TERKAIT :