|
find us on : 
Home > PERTANIAN > Kelompok Tani Minta Pemerintah Percepat Percetakan Kartu Tani

Kelompok Tani Minta Pemerintah Percepat Percetakan Kartu Tani

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 29 Maret 2019 | 15:03:47
dibaca | 1009 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Gabungan Kelompok Tani meminta pemerintah mempercepat pencetakan kartu tani agar petani bisa menggunakan pupuk bersubsidi. Terlebih, petani membutuhan pupuk setelah panen padi selesai pertengahan tahun ini.

Adbul Hadi, Ketua Gapoktan Truni Makmur di Lamongan, Jawa Timur, mengatakan sejatinya kartu tani memiliki nilai mulia, yakni agar distribusi pupuk subsidi bisa tepat sasaran. Namun, khusus Gapoktan yang diketuainya, kartu tani baru tercetak 90 persen, sehingga masih ada 10 persen anggota yang belum mendapatkan kartu tersebut.

"Sebenarnya kartu tani ini bisa menangkal kebocoran, tapi percetakannya ini yang tidak merata. Di Gapoktan lain ada yang sudah 100 persen, sementara di Gapoktan saya masih ada yang belum dapat," ujar Adbul, Kamis (28/3).

Kondisi ini kian penting karena kartu tani sudah diisi kuota volume pupuk yang dibutuhkan petani sepanjang tahun. Jika pupuk subsidi tak bisa diakses, petani mau tak mau harus membeli pupuk secara biasa. Atau, mengganti pupuk kimia seperti Urea, ZA, dan NPK dengan pupuk organik yang lebih murah.

Meski demikian, pupuk subsidi harus tersalurkan semua lantaran realisasi pupuk bersubsidi harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Gapoktan. Tahun ini, Gapoktan binaannya mengajukan kuota subsidi sebesar 24 ton, sesuai dengan RDKK yang diajukan ke pemerintah.

Ia juga semakin miris setelah mengetahui bahwa ada juragan sawah yang justru memanfaatkan kartu tani. Abdul berkisah pernah menemui petani yang menggunakan pupuk subsidi meski memiliki lahan seluas 20 hektare. Padahal, mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, hanya petani yang memiliki luas lahan di bawah 2 ha yang diperkenankan menikmati pupuk bersubsidi.

"Kami sebetulnya tidak masalah jika ada lahan besar menggunakan pupuk subsidi, tapi kan kasihan pemerintah yang sudah memberikan subsidi. Padahal kartu tani ini seharusnya membuat pupuk subsidi tepat sasaran," imbuh dia.

Kendati demikian, ia merasa tak ada hambatan berarti dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Biasanya, Gapoktan binaannya akan menggunakan pupuk bersubsidi setelah panen, yakni Mei, Juni, Juli dan menjelang masa tanam yakni September dan November. Abdul mengaku, pupuk memang selalu tersedia di masa-masa itu.

Selain itu, volume pupuk yang didapat per bulan juga sesuai dengan RDKK gapoktan dan sesuai kebutuhan masing-masing petani, khususnya petani yang sudah kedapatan kartu.

"Daerah kami distribusi pupuknya lancar, tak pernah ada masalah. Utamanya di Lamongan, Tuban, Bojonegero ini normal-normal saja distribusinya," pungkas Abdul.

Sekadar informasi, anggaran pupuk bersubsidi ditetapkan Rp29,5 triliun dan tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Anggaran itu setara dengan 9,1 juta ton pupuk bersubsidi. (Red)

BERITA TERKAIT :