|
find us on : 
Home > MEGAPOLITAN > Ajukan Gugatan Judicial Review, REI dan P3RSI Tunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Ajukan Gugatan Judicial Review, REI dan P3RSI Tunjuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 17 Januari 2019 | 20:29:54
dibaca | 6292 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Real Estate Indonesia (REI) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menunjuk Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Menurut Yusril, Permen yang diterbitkan oleh Menteri PUPR pada Oktober 2018 lalu, menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya, bagi para pemilik unit-unit satuan rumah susun, termasuk juga keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartemen, rumah susun terkait hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik.

"Ada enam kejanggalan dalam Permen PUPR itu, misalnya pada Pasal 19 ayat 3 terkait Pemilihan Pengurus PPPSRS bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Rusun) pasal 75 tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga keputusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS", kata Yusril dalam konferensi pers, di kantornya, Ihza & Ihza Law Firm, Office tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/1).

Kejanggalan lain, lanjut Yusril, dalam lampiran Permen Nomor 23 Tahun 2018, dalam anggaran dasar menyalahi UU karena terdapat penambahan hak yang tidak sesuai. Kemudian, pembatasan kuasa dalam pasal 15 ayat 3 membatasi hak seseorang maupun badan hukum dalam pengambilan suara, bertentangan dengan KUH Perdata maupun Undang-undang Perseroan Terbatas.

"Keempat, Wakil Badan Hukum yang menjadi pengurus PPPSRS di lampiran 1 Permen Nomor 23/2018 itu juga mengurangi hak badan hukum dalam pengambilan suara. Dan larangan pengurus PPPSRS menjadi pengurus PPPSRS di tempat lain dalam lampiran 2 Permen Nomor 23/2018", katanya.

Keenam, kerancuan pasal 24 ayat 1 huruf (a) kontradiktif dengan pasal 28 ayat 2 mengenai pencatatan akta pendirian AR, ART P3SRS.

Menurut Yusril, peraturan menteri yang dikeluarkan tidak melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan tidak mengacu kepada pasal-pasal acuan dalam yang lebih tinggi yakni Undang-undang No. 20 tahun 201 I, khususnya pasal 78 Undang-undang No. 20 tahun 201 l, yang mendelegasikan kewenanganan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalul PP bukan Permen.

"Hingga saat ini, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif. Peraturan Menteri diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif maupun atributif", katanya.

Mualim Wijoyo, Wakil ketua umum bidang pengelolaan apartemen dan rumah susun DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, mengatakan kekisruhan seperti tiada hentinya. Dan ini sudah hampir sama dengan lahirnya UU rumah susun tahun 2011.

"Dengan adanya UU sudah diterbit dan tentu turunanya atau PP diturunkan, namun PP pun belum dibahas, karena alotnya antara para pemilik, pelaku pembangunan dan PPPSRS", katanya.

Menurutnya, Permen PUPR ini salah kaprah lantaran menginginkan agar pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan kompleks apartemen.

"Padahal kekhawatiran itu tidak berdasar, sebab pengembang tentu menginginkan apartemen atgau rusun yang telah dibangunnya itu bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik", katanya.

Dikatakan, jika rumah susun atau apartemen itu tidak terkelola dengan baik, tentu nama pengembang itu sendiri yang akan tercoreng dan akan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen lainnya di masa yang akan datang.

Dia mencontohkan musalnya jika pengembang membangun 3.000 unit apartemen, tetapi dalam Permen itu hanya mendapatkan satu suara. Jika suara tidak berimbang, tentu bisa mengganggu kepentingan pengembang.

"Padahal kepentingan kami adalah produk yang kami bikin itu menjadi produk yang baik, nyaman, dan aman", kata Mualim.

Ketua P3SRI Adjit Lauhatta mengatakan bahwa saat ini pembangunan properti khususnya apartemen di kota-kota besar semakin masif, seiring meningkatnya permintaan dari kaum urban.

"Jika aturan yang ada saat ini tidak mendukung, maka tidak ada pengembang yang mau berinvestasi di pembangunan apartemen atau rusun", katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti DPP REI, Ignesjz Kemalawarta meminta agar pemerintah mendengar masukan dari para pengembang. Sehingga timbul keadilan yang sama-sama menguntungkan guna tercipta iklim usaha yang kondusif.

"Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum juga melakukan kajian-kajian Hukum terhadap Permen No. 23 tahun 2018, serta upaya-upaya dan atau langkah-langkah hukum yang perlu diambil termasuk mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk mengembalikan keadilan dan kesetaraan hukum bagi para pemilik satuan unit rumah susun serta pelaku pengembang di Indonesia. Kami berharap agar Pemerintah tidak memaksakan", katanya.

Peraturan Pemerintah (RPP) Rumah Susun yang mengakomodir kepentingan Pemilik Satuan Rumah Susun dan Pelaku Pembangunan yang mengedepankan aspek hukum yang benar baik secara formil dan materiil, sehingga peraturan pelaksanaanya yang kemudian, dapat dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. (Bgs)

BERITA TERKAIT :