|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > Kapal Diatas 30GT Usaha Perikanan Dilarang Gunakan BBM Bersubsidi

Kapal Diatas 30GT Usaha Perikanan Dilarang Gunakan BBM Bersubsidi

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 05 Februari 2014 | 09:39:42
dibaca | 10963 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Untuk diketahui bahwa BPH Migas melalui surat yang ditandatangani Kepala BPH Migas nomor 29/07/Ka.BPH/2014 Tanggal 15 Januari 2014 telah mengeluarkan Perintah kepada Pertamina,AKR dan Surya Parna Niaga agar TIDAK MENYALURKAN dan atau TIDAK MELAYANI PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU (BBM Bersubsidi) kepada konsumen Pengguna usaha Perikanan dengan ukuran Kapal diatas 30GT.

Surat tersebut ditujukan kepada Pertamina , AKR dan Surya Parna Niaga , dengan tembusan antara lain kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan .

Terkait hal tersebut Sofyano Zakaria sebagai pengamat energi dan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mengatakan kepada JurnalJakarta.Com melalui rilis (5/2/2014).

Bahwa Sangat disayangkan , "larangan" tersebut dikeluarkan dengan tanpa ada "rembug" dengan kelompok nelayan dan atau melalui organisasi nelayan yang ada dan selain itu "larangan" ini pun sangat disayangkan tanpa disosialisasikan secara nasional ke pihak pengguna bbm bersubsidi tersebut.

Larangan yang dikeluarkan tanda didaului dengan sosialisasi ke para nelayan berpotensi menimbulkan dampak terhadap pelaku penyaluran bbm bersubsidi yaitu pihak Pertamina, AKR dan SPN dan ini berpoteni menimbulkan masalah dilapangan yang tidak menguntungkan kepada pelaku penyaluran bbm tertentu tersebut.

Penetapan pemberlakuan pelarangan tersebut yang diterbitkan 4 bulan menjelang pelaksanaan Pemilu , berpotensi menimbulkan gejolak politis pula yang pada akhirnya berpotensi kontra produktif dengan tujuan ditetapkannya larangan tersebut.

Mengingat jumlah nelayan di negeri ini yang sangat siginifikan dan ketika timbul "penolakan" dari mereka terhadap larangan tersebut , maka ini bisa jadi "alat" perjuangan bagi Parpol dan Calon Legislatif untuk meraih simpati para nelayan (dan keluarganya) sehingga keputusan BPH Migas dan "Pemerintah" tersebut akhirnya akan mandul ketika Parpol dan Caleg yang akan manggung di Pemilu 2014 berhasil mementahkannya.

Perintah BPH migas yang sifatnya mengikat terhadap BUPIUNU Pertamina, AKR dan SPN untuk tidak menyalurkan BBM Bersubsidi bagi kapal Usaha Perikanan diatas 30 GT , juga berpotensi bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 (tentang Harga Jual Eceran BBM jenis Tertentu untuk Konsdumen Pengguna Tertentu) karena Permen tersebut tidak secara tegas memuat larangan yang sama dengan Perintah BPH Migas tersebut.

Disisi lain Perpres no 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang juga dijadikan acuan dari Perintah Ka BPH Migas tersebut menetapkan penyaluran bbm bersubsidi bagi keperluan usaha perikanan hanya untuk kapal dengan maksimal 30GT. Namun setelah pernah timbul protes dari Nelayan, kemudian lahir Peraturan Menteri ESDM nomor 08 Tahun 2012 (tentang Pelaksanaan Perpres tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu), akhirnya terdapat Penetapan dalam Peermen tsb (Pasal 3) bahwa Kapal dibawah dan diatas 30GT dapat menggunakan BBM (bersubsidi) paling banyak 25KL/bulan.

"BPH Migas maupun Menteri ESDM harusnya menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat khususnya kelompok nelayan alasan pelarangan penggunaan bbm bersubsidi bagi kapal diatas 30GT termasuk juga menjelaskan mengapa pada Permen ESDM nomor 08 Tahun 2012 , kegiatan usaha perikanan dibolehkan mendapat bbm bersubsidi paling banyak 25KL/bulan dan mengapa tidak terdapat ketentuan secara tegas pada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2013 (tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu) Penjelasan ini diperlukan agar tidak timbul kegelisahan bagi para nelayan khususnya nelayan yang menggunakan kapal 30GT"

Saya mendesak agar Presiden sebaiknya membatalkan pelaksanaan Perintah BPH Migas tersebut dan menunda pelaksanaannya hingga saat yang tepat setidaknya pasca Pilpres 2014.(JJ)