|
find us on : 
Home > MEGAPOLITAN > Pelaksanaan Muscab IDI Jakarta Pusat Menuai Banyak Kejanggalan

Pelaksanaan Muscab IDI Jakarta Pusat Menuai Banyak Kejanggalan

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 24 November 2018 | 09:33:32
dibaca | 937 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Pusat yang dilaksanakan di Apartemen Batavia, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/18), menuai banyak kejanggalan.

Salah satu kejanggalan yang ditimbulkan ialah pemilihan ketua baru yang tidak sesuai dengan aturan pencalonannya.

Selain itu, Kegiatan tersebut sebelumnya juga direncanakan dilaksanakan di RSAL Mintohardjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat namun diumumkan pindah lokasi secara mendadak melalui Website IDI Jakarta Pusat.

Dalam edaran yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat, dituliskan bahwa syarat untuk menjadi bakal calon harus mendapat dukungan minimal 20 orang anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Padahal di AD/ART sendiri untuk menjadi bakal calon hanya butuh dukungan dari satu anggota IDI.

Hal inilah yang menjadi keresahan dari Dr. Robby, salah satu anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Sebab bukan hanya poin tersebut, masih ada persyaratan lain yang tidak sesuai dengan AD/ART.

"Seperti calon harus pernah menjadi pengurus IDI Cabang Jakarta Pusat, harus ber-KTP DKI, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu semua tidak ada tertulis di AD ART dan petunjuk pelaksanaan IDI," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Dr. Robby khawatir dengan pelaksanaan Muscab yang dipindahkan ke Apartemen Batavia tower dua, Sebab untuk bisa ikut kegiatan tersebut, setiap anggota IDI Cabang Jakarta Pusat terlebih dahulu harus mendaftar maksimal pada 22 November kemarin.Pemilih harus mendaftar dua hari sebelum hari H, dan panitia tidak terima pendaftaran onsite. Ada satu syarat yang aneh yaitu pendafatar harus mengirim foto bukti bayar iuran.

"Waktu pendafataran cuma dari tanggal 19-22 November, kalau kita tak lihat email atau website yang gak akan terdaftar. Lagian kalau kartu IDI mereka aktif, berarti kan sudah bayar. Tiga tahun lalu (bayarnya), pasti sangat sedikit yang menyimpan buktinya," ungkap Robby.

Aturan-aturan yang dibuat oleh Tim seleksi dan panitia muscab tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik dan kericuhan saat pelaksanaannya. "Anggota IDI itu ada 7.000. Lalu kalau tiba-tiba besok datang langsung dan tidak boleh masuk ke dalam muscab, apa tidak terjadi ricuh?," ucapnya.

Menurut Robby, panitia dan tim seleksi sudah 'Masuk Angin'. Selain membuat aturan yang tidak ada di AD ART serta petunjuk pelaksanaan oraganisasi, untuk pendaftaran pemilih pun sangat terbatas waktu serta informasinya.

"Ini menunjukkan bahwa petahanan tidak siap untuk kalah," tegasnya. (Red)