|
find us on : 
Home > EKONOMI > Sri Mulyani: Pertemuan IMF-World Bank 2018 Bukan Ajang Untuk Peminjaman Dana

Sri Mulyani: Pertemuan IMF-World Bank 2018 Bukan Ajang Untuk Peminjaman Dana

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 09 Oktober 2018 | 07:45:43
dibaca | 406 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank 2018, bukanlah ajang untuk meminjam dana dari IMF.

Pertemuan tersebut merupakan acara mempertemukan delegasi dari 198 negara untuk membahas sejumlah isu ekonomi di dunia.

Dia menjelaskan, IMF akan memberikan pinjaman hanya pada negara-negara dengan perekonomian yang dalam kondisi krisis keuangan. Pada saat ini perekonomian Indonesia dinilai baik.

"Tidak (pinjam dan), karena IMF itu adalah institusi yang hanya melakukan pinjaman bagi negara yang mengalami krisis neraca pembayaran. Dalam hal ini Indonesia seperti disampaikan Ibu Lagarde (Managing Director IMF) bahwa ekonomi kita dalam kondisi yang baik," jelasnya di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10/2018).

Meski demikian, Sri Mulyani mengaku memang kondisi perekonomian global berimbas pada nilai tukar Rupiah yang terus melemah terhadap Dolar AS. Hal tersebut bagian dari penyesuaian kebijakan kebijakan ekonomi AS yang kian membuat mata uang Negeri Paman Sam itu menguat.

"Tapi tidak berarti bahwa kita mengalami kondisi krisis. sehingga kita tegaskan bahwa kita tidak meminjam IMF. Banyak yang ingin mencoba untuk membuat seolah-olah ini menjadi isu," tegasnya,

Bendahara Negara tersebut menyatakan, Indonesia sebagai bagian dari anggota Bank Dunia, bersama dengan negara-negara lainnya akan bertukar pikiran membahas sejumlah isu perekonomian global dalam acara tersebut.

"Indonesia menjadi kontributor terhadap pemikiran-pemikiran bagaimana membuat dunia menjadi tempat yang aman dan bisa menciptakan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 berlangsung sejak 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Peserta ayng teregistrasi sebanyak 34.223 dari 189 negara yang terdiri dari gubernur bank sentral, menteri keuangan, delegasi, sektor swasta, akademisi, LSM, hingga wartawan. (Red)