|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > Haka Pinta KLHK dan Kemhut Tidak Keluarkan Izin Pembanguan PLTA Tampur

Haka Pinta KLHK dan Kemhut Tidak Keluarkan Izin Pembanguan PLTA Tampur

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 31 Agustus 2018 | 10:47:29
dibaca | 757 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Tim Legal Yayasan Haka M.Fahmi meminta agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terkait pembangunan PLTA Tampur.

Pasalnya, izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang digunakan oleh PT. KAMIRZU dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya dalam siaran Persnya di bilangan Cikini Jakarta Pusat Kamis (30/8/2018).

Menurut Fahmi, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, IPPKH hanya bisa dikeluarkan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Dalam aturan tersebut Menteri memang bisa memberikan kewenangan kepada Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, tapi hanya untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar," tuturnya.

Proyek ini lanjutnya, sudah dipastikan menggunakan kawasan hutan lebih dari lima hektar, dan tidak termasuk dalam kategori fasilitas umum yang bersifat non komersial seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan," tambahnya.

Fahmi menegaskan bahwa, dalam jangka waktu yang sudah diberikan selama 1 tahun, terhitung sejak Surat Keputusan Gubernur diterbitkan, PT. KAMIRZU juga belum dapat menunjukkan data pendukung yang ditentukan, hingga menjadikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini sudah seharusnya dicabut, dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

Kami akan menempuh jalur pidana, apabila dalam masa tidak berlakunya IPPKH masih ditemukan adanya aktivitas penebangan pohon ataupun pengangkutan alat berat di wilayah proyek PLTA Tampur," tegasnya.

Sementara itu masyarakat yang tinggal di hilir sungai Tamiang mulai merasa cemas menanggapi rencana pembangunan PLTA Tampur ini. "Kami masyarakat Tamiang merasa cemas karena kami trauma dengan kejadian banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang di tahun 2006. Bukannya kami anti pembangunan, hanya saja jangan disitu, masih banyak tempat-tempat lain yang bisa menghasilkan listrik tanpa merusak hutan dan menimbulkan bencana," ungkap Matsum warga Aceh Tamiang yang memulai petisi "Batalkan Proyek PLTA Tampur yang Mengancam Jutaan Jiwa", di laman Change.org.

Petisi tersebut dapat dilihat pada tautan change.org/Tolak PLTA Tampur dan sudah mendapatkan lebih dari 5000 dukungan yang terus bertambah.