|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > Bupati Sumbawa Barat Minta Penerapan UU Minerba Di Tunda

Bupati Sumbawa Barat Minta Penerapan UU Minerba Di Tunda

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 27 Desember 2013 | 00:01:01
dibaca | 8560 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli menegaskan Pemerintah dengan kebijakkanya untuk menerapkan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014 kembali menuai protes, dirinya meminta penundaan pelaksanaan UU yang melarang ekspor mineral mulai 12 Januari 2014, karena saat ini pengusaha pertambangan belum memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Jika kebijakan ini tetap diterapkan maka akan menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).ujarnya dalam seminar nasional bertemakan "meneropong masa depan Newmont pasca diberlakukannya UU Minerba " di Jakarta Kamis (26/12/2013)

Dia, Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli bahkan mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda penerapan kebijakan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara (Minerba).

"Saya sudah mengirim surat kepada Presiden agar ditunda sehingga bangun betul-betul smelter dan tidak ada PHK," tuturnya

"UU yang sudah disepakati Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR ini pelaksanaanya sangat mendadak sehingga para pengusaha tambang tidak siap membangun smelter yang memakan banyak waktu dan biaya."Jelasnya

Selain menyurati Presiden, Zulkifli juga telah melakukan rapat dengan Wakil Menteri ESDM dan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM. Menurut dia, jalan keluar yang baik untuk menghindari PHK adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) agar penerapan Undang-Undang Minerba ditunda.jelasnya

Sebanyak 30% pekerja Newmont atau sekitar 1.700 orang merupakan warganya yang akan terkena dampak PHK apabila Newmont menghentikan produksi akibat penerapan UU Minerba.

"Saya selaku kepala daerah ingin UU ini dijalankan, akan tetapi kalau dipaksa dijalankan, di belakang saya ada rakyat, ada tenaga kerja, pengusaha lokal. Jadi saya mengharapkan ada win-win solution," harapnya

Pendapatan daerah tidak akan terkena imbas dari penutupan Newmont, lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Jadi kontribusi Newmont ke Pemda hanya sekitar Rp20 miliar di 2013 ini. Angka itu masih jauh jika dibandingkan dengan besaran royalti yang dibayarkan ke pemerintah pusat sebesar Rp18 triliun, ungkapnya.

Namun saya tidak menampik dampak positif keberadaan Newmont di wilayah Sumbawa, karena mereka ada program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility/CSR) yang sudah membawa perubahan bagi masyarakat sekitar, pungkasnya (Yudi/Red)