|
find us on : 
Home > POHUKAM > Yusril Ihza Mahendra : Sidang Perkara Korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Aneh.

Yusril Ihza Mahendra : Sidang Perkara Korupsi pengelolaan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) Aneh.

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 18 Juli 2018 | 23:31:04
dibaca | 3070 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Tim kuasa hukum yang diketuai Yusril Ihza Mahendra terkait sidang perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (ESS), dalam persidangan hari ini, mengaku bingung dengan keterangan yang diungkapkan saksi Betty Halim, pemilik PT Millenium Dana Sekuritas yang aktif melakukan perdagangan saham di bursa.

Pasalnya keterangan yang diungkapkan saksi Betty Halim, bertentangan dengan keterangan sebelumnya.

Hal tetsebut diungkapkan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri jalannya Persidangan perkara korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) di Pengadilan Jakarta Pusat Rabu (17/7).

Yusril mengatakan, hari ini salawatan kami ke pengadilan ini karena, kasus Pak Edward ini adalah kasus yang sangat aneh, menurut saya. Saksi Betty ini agak membingungkan dan bertentangan dengan keterangan sebelumnya.

"Pertama, Betty ini sudah dijadikan tersangka oleh kejaksaan agung, tapi sampai hari ini masih bebas berkeliaran. Sedangkan Edward, sudah tujuh bulan ditahan dan diadili," kata Yusril.

Selain itu, lanjut Yusril, Betty ini seringkali berbicara kebalik-kebalik dalam sidang-sidang sebelumnya. Misalnya, dalam sidang Helmi Kemal Lubis, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina berbeda sekali dalam kesaksian pak Edward.

"Sementara itu, saat ini ada LSM yang sedang menggugat Kejagung terkait Betty yang tidak dituntut/ditahan dan memberikan keterangan yang saling bertentangan," jelasnya.

Sementara hasil audit yang dilakukan oleh BPK atas permintaan kejagung untuk menghitung kerugian negara, Yusril mengungkapkan nama Edward tidak ada sama sekali. Justru yang ada adalah nama Betty dan Helmi. Sedangkan Helmi sudah dipidana dan dinyatakan bersama-sama Betty melakukan tindak pidana bersama.

"Apalagi Betty ini agak aneh, di KTP beragama Hindu, di BAP beragama Kristen, namun ketika disumpah beragama Budha. Jadi apa yang dijadikan pegangan kalau sumpahnya sudah kacau balau, bagi kami sangat meragukan keterangan yang diberikan," jelas Yusril.

Anggota tim kuasa hukum Edward, Charles menujukkan bukti bahwa Betty diindikasi memberikan keterangan tidak benar. Selama ini Betty menyatakan saham itu milik Ortus, padahal berdasarkan surat ini jelas saham itu milik dia sendiri.

"Bahkan saham 2/3 sebagai pengendali. Ini merupakan bukti yang dimiliki untuk pembelaan Edward. Bukti ini sempat ditolak/diakui oleh Betty dalam sidang lalu. Helmi tadi tidak mengelak, dia mengakui. Saat ini terbuka jelas bahwa saham di PT Sugih, dia (Betty) memiliki 23,6 persen, bukan saham Ortus. Prinsipnya dengan saham sebesar itu, dia yang mengendalikan," jelasnya.

Yusril menambahkan Edward tak pernah bertemu Helmi, karena saham sudah dijual di pasar modal. Selain itu, pihaknya akan melakukan perlawaan terkait praperadilan yang sudah diterima, status tersangkanya gugur, namun jaksa masih memproses tuntutan disidang.

"Perkara Pak Edward sudah diputuskan pada pra peradilan Jakarta Selatan, dikabulkan. Diminta supaya perkara ini dihentikan dan dicabut dari register perkara. Tapi kemudian oleh jaksa ngotot dilanjutkan," jelasnya.

Terkait langkah selanjutnya, pihaknya akan mengadukan perkara ini ke polisi dan Kejagung, baik jaksa agung sebagai satu kesatuan maupun hakim. Menurutnya, Putusan praperadilan merupakan putusan pengadilan Jakarta Selatan. Putusan dianggap benar/sah dan berlaku sebelum dibatalkan oleh putusan yang lain.

Hal ini tegas Yusril adalah penyalah gunaan wewenang. Maka kami minggu ini juga akan melaporkan jaksa agung ke polisi, supaya ditindak karena jelas ada pasal pasal pidana yang dilanggar, yaitu pasal pasal penyalah gunaan kewenangan.

"Jadi syah syah saja kalau kita mau laporkan. Itu ada dasarnya yang cukup bagi kita. Tidak boleh orang yang sudah dinyatakan pra peradilan sudah diterima, sudah tidak boleh di tuntut di pidana. Dan itu ada surat edaran jaksa agung yang mengatakan bahwa kejaksaan patuh pada putusan pra peradilan," pungkas Yusril.