|
find us on : 
Home > NASIONAL > Menko PMK Berikan Bantuan 1000 Orang Penerima Bansos Pemerintah

Menko PMK Berikan Bantuan 1000 Orang Penerima Bansos Pemerintah

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 06 Juni 2018 | 05:23:07
dibaca | 514 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Dalam kunjungan di Kota Surakarta, Menko PMK menyerahkan berbagai bantuan di Balai Kota Surakarta, Selasa siang (5/6).

Bantuan tersebut diberikan kepada seribu orang penerima manfaat program pemerintah yang terdiri atas 400 orang penerima PKH, 300 penerima BPNT dan 300 penerima KIP.

Dalam sambutannya Menko PMK menyatakan kunjungan kerja dilaksanakan pada hari ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa bansos tersebut tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak SD Rp. 450 ribu, SMP 750 ribu, SMA dan SMK 1 juta.
" Uangnya bisa diambil atau diterima melalui bank. Bisa diambil nanti saat kenaikan kelas. Uangnya tak akan hilang selama kalian memegang kartu dan buku tabungan. Tidak akan ada potongan," ujar Menko PMK kepada para siswa penerima KIP.

Bantuan tersebut, tambah Menko PMK, harus digunakan untuk membeli peralatan sekolah, baju seragam, topi dan hijab. Semua harus digunakan untuk kebutuhan sekolah. Program KIP sekarang juga diberikan ke pesantren, yatim piatu, dan panti asuhan.

"Jika masih ada anak yang belum dapat tolong dilaporkan ke dinas pendidikan setempat," pesan Menko PMK.

Sementara itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 1.890.000. bantuan ini harus dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak. Sedangkan untuk penerima BPNT sebesar 110 ribu setiap bulan yang diperuntukkan untuk belanja beras dan telur.

"Tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belilah beras dan telur sesuai yang dibutuhkan di semua tempat yg tersedia. Sebab kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah bisa mengevaluasi atau mencabut kartunya," tegas Menko PMK.

Di samping itu, tambahnya, apabila ada masyarakat yang berhak menerima bantuan dan belum mendapatkan bantuan tersebut, agar dapat melaporkan diri ke dinas sosial untuk dapat didata.

Hadir dalam acara ini Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Walikota Surakarta, Anggota DPR RI, Perwakilan DPRD Kota Surakarta, dan undangan lainnya. (Bgs)