|
find us on : 
Home > PILIHAN EDITOR > Menanti Pemberlakuan Aturan Mengenai ADIZ Indonesia

Menanti Pemberlakuan Aturan Mengenai ADIZ Indonesia

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 11 Mei 2018 | 21:11:13
dibaca | 496 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Air Defence Identification Zone (ADIZ) merupakan ruang udara tertentu di atas daratan dan atau perairan yang ditetapkan bagi keperluan identifikasi pesawat udara yang melintas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. ADIZ Indonesia hingga saat ini sejak tahun 1960 hanya sebatas wilayah udara di atas Pulau Jawa saja.

Oleh karena itu, dengan semakin majunya perkembangan zaman perlu dilaksanakan reposisi agar menjadi ADIZ secara menyeluruh untuk semua wilayah udara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan melingkupi seluruh wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hal tersebut juga berdasarkan praktek yang dilaksanakan negara-negara lain dan bagi Indonesia mengacu pada PP nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud).

Konsep ADIZ Indonesia yang akan ditetapkan adalah di seluruh batas wilayah udara Indonesia menuju ke laut bebas mengikuti batas ZEE (Zone Ekonomi Eklusive), walaupun secara internasional batas keluar tidak ada pembatasan dan bisa melebihi batas atas ZEE yang telah ditetapkan/disepakati dengan negara tetangga.

Penetapan ADIZ yang meliputi seluruh wilayah ZEE diharapkan akan menjadi sarana identifikasi dini bagi pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia dan sekaligus sebagai pengamanan ALKI, mengingat setiap pesawat yang menggunakan hak lintas ALKI hanya diwajibkan untuk menaati peraturan udara yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengenai keselamatan penerbangan dan setiap waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas udara yang berwenang.

Salah satu instansi TNI yang mengurusi masalah ruang udara nasional adalah Kohanudnas. Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) yang bermarkas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta sesuai Perpres Nomor 10 tahun 2010 memiliki tugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun bekerjasama dengan komando utama operasi TNI lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi unsur-unsur pertahanan udara jajarannya daam rangka mendukung tugas TNI.

Terkait dengan masalah pemberlakuan ADIZ Indonesia, Kepala Hukum Kohanudnas Kolonel Sus Agung Yuwono Nugroho, S.H.,M.H., Jumat (11/5) di Makohanudnas menyatakan berbagai kementerian dan lembaga negara terkait seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Bappenas, BNPP, TNI AU dan lainnya terus berupaya agar peraturan pemerintah Indonesia mengenai ADIZ dapat segera diwujudkan.

Dalam Forum Grup Disscusion (FGD) di Lombok (2/5) lalu telah dibicarakan oleh berbagai intansi pemerintah yang dikoordinir BNPP dalam upaya pengelolaan batas negara wilayah udara termasuk masalah ADIZ.

Salah satu poin pentingnya, direncanakan di tahun 2018 ini dengan leading sector Kemhan, proses penetapan ADIZ Indonesia menjadi Keputusan Presiden (Keppres) akan berupaya untuk dapat diwujudkan. (Bgs)