|
find us on : 
Home > PERTAMBANGAN > DPR RI Masih Bahas Revisi UU Panas Bumi

DPR RI Masih Bahas Revisi UU Panas Bumi

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 12 Desember 2013 | 22:26:35
dibaca | 8999 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - DPR RI akui hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan terhadap revisi UU Migas, yang jadi fokus saat ini adalah bentuk lembaga dari manajemen hulu tersebut agar kedepannya tidak ada judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memerlukan peranan SKK Migas, namun apa bentuk lembaga dari SKK Migas tersebut masih dibahas dalam revisi UU Migas tersebut.

"Manajemen hulu mau bentuknya seperti apa itu harus ada, apa itu di SKK Migas atau di Pertamina, kalau di Pertamina berarti UU BUMN harus dirubah. ini yang masih dikaji," ujar Bobby di Jakarta, Kamis (12/12).

Diakuinya memang sebelum ada BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas, manajemen hulu dipegang oleh Pertamina, namun saat itu Pertamina bukan slembaga BUMN. Kalau manajemen hulu kembali ke Pertamina maka akan banyak turunan UU yang harus di rubah.

Yang menjadi fokus di masyarakat adalah bentuk lembaga, bukan isi dari kegiatan lembaga tersebut. Dari dahulu hingga saat ini, isi kontrak Product Sharing Contract (PSC) tidak mengalami perubahan, tandanya tidak ada masalah. Justru, Malaysia dan Arab Saudi juga menggunakan metode PSC yang sama dengan Indonesia.

"Yang dipermaslahkan hanya kelembagaannya, karena sampai sekarang Product Sharing Contract (PSC) yang dilakukan di Indonesia sama dari dulu. Malaysia dan Arab Saudi juga pakai PSC yang sama," tuturnya.