|
find us on : 
Home > MEGAPOLITAN > Terkait Pembakaran Lahan Oleh PTKA, Puluhan Akitivis GeRAM Tuntut Keadilan Kepada MA

Terkait Pembakaran Lahan Oleh PTKA, Puluhan Akitivis GeRAM Tuntut Keadilan Kepada MA

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 03 Mei 2018 | 19:43:15
dibaca | 559 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Puluhan aktivis Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (3/5).

Dalam aksi tersebut, Mereka menuntut keadilan kepada MA terkait PT Kalista Alam (PTKA), perusahaan kelapa sawit yang diduga telah membakar lahan, tapi belum tersentuh hukum. Padahal akibat pembakaran lahan tersebut telah merugian negara dan masyarakat sekitar.

Pengacara GeRAM Harli Muin mengataan bahwa "Kami akan terus berdemo hingga keadilan bisa tetap tegak," kata Harli didepan Gedung MA.

Menurutnya, jika tuntutannya tetap tidak dikabulkan MA maka pihaknya akan mengadu ke Presiden Joko Widodo. Selain itu pihaknya juga akan mengadu ke Komisi III DPR atas adanya dugaan lembaga hukum yang tidak menjalankan sesuai fungsi dan tugasnya.

"Kami akan terus berjuang untuk menuntut keadilan. Karena yang dirugikan dari PTKA tidak hanya negara tapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar lahan tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui pada putusan MA, pada medio Juli 2014, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah perusaan kelapa sawit tersebut karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya. Rawa Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang saat itu dikenal sebagai "Ibukota Orangutan di Dunia".

Atas kesalahan tersebut, PTKA diwajibkan mengganti rugi materil sebesar Rp114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar Rp251 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, PTKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak. Mahkamah Agung pun telah menyatakan PTKA bersalah dan menolak banding maupun Peninjauan Kembali (PK) kasus ini. Putusan MA, salah satunya, melaksanakan eksekusi.

Namun faktanya tak berjalan mulus. Putusan MA tersebut tersendat. Dua tahun berselang, eksekusi tak juga dilaksanakan. Ketua PN Melaboh melakukan penundaan eksekusi tiga kali, dengan alasan PTKA sedang mengajukan PK. Setelah MA menolak PK, kini Ketua PN Meulaboh berdalih menetapkan perlidungan hukum PTKA.

Terakhir, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua PN meulaboh, menerima gugatan PTKA No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 13 April 2018, menyakatakan putusan Meulaboh No.12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo, 8 Januari 2014, jo Putusan PT.Banda Aceh No.50/Pdt/2014/PT.Bna, 15 Agustus 2015, jo Putusan MA No.1 Pk/Pdt/2017 tanggal 28 Agustus 2015, Jo Putusan MA No.1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 Title non-eksekutorial. (Bgs)