|
find us on : 
Home > NASIONAL > Kemenko Maritim Undang Seluruh Stake Holder Bahas Aturan Taksi Online

Kemenko Maritim Undang Seluruh Stake Holder Bahas Aturan Taksi Online

Reporter : www.jurnaljakarta.com | 13 Maret 2018 | 20:35:41
dibaca | 1288 Kali
JurnalJakarta.com | Istimewa

JurnalJakarta.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan memimpin rapat koordinasi (rakor), terkait Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau aturan taksi daring, dengan seluruh pemangku kepentingan (stake holder), diantaranya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Seperti diketahui, saat ini jumlah taksi online yang beroperasi sudah mencapai angka 175 ribu. Oleh karenanya Menko Luhut menghimbau agar diadakan moratorium atau penghentian sementara.

"Saat ini pemerintah ingin mengatur semua berkaitan dengan taksi aplikasi agar berjalan dengan baik. Tidak bisa semua pihak terutama perusahaan bebas menentukan tanpa mau diatur. Dikhawatirkan nanti akan menimbulkan masalah. Karena 70 persen dari hasil studinya itu, kendaran banyak yang kredit," ujar Menko Luhut, saat diwawancarai awak media di Kantor Kemenko Maritim, Senin malam (12/3).

Sementara terkait arahan Menko Luhut untuk menyelesaikan masalah dash board, dimana dari jumlah taksi online yang terdata tenyata belum sesuai, ditambah dash board tersebut hanya mencantumkan jenis kendaraan dan sekedar nama. Padahal yang diharapkan adalah dash board tersebut nantinya dapat dengan mudah diakses (real time), oleh regulator dalam hal ini ialah Kemenhub.

"Saya sudah paparkan tadi yang seperti apa sih real time, ada SIM (Surat Izin Mengemudi), ada KIR nya dan ada beberapa indikator lainnya," terang Menhub Budi Karya saat diwawancarai seusai mengikuti rakor.

Salah satu tujuan dengan adanya rakor ini, pemerintah menargetkan, nantinya harus ada data menyangkut masalah SIM A Umum, buku KIR pun harus tersedia, sehingga nantinya para mitra dari aplikator adalah kendaraan yang sudah berizin, dengan demikian pihak Polri akan memberikan jaminan, baik jaminan keselamatan maupun apabila terjadi kecelakaan, maka yang menanggung asuransi adalah pihak Jasa Raharja, dikarenakan kendaraan itu sudah mengantungi izin. (Red)

BERITA TERKAIT :